Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya
Puspita Shara, Made Cinthya
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya

 1 
KEUNGGULAN KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI ARBITRASE Arinanda, I Dewa Ayu Krisma; Puspita Shara, Made Cinthya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p14

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel betujuan guna memahami bagaimana tata cara untuk menyelesaikan sengketa terkait Hak Cipta melalui arbitrase dan untuk mengetahui keunggulan karakteristik dari pelaksanaan penyelesaian sengketa pelanggaran terkait hak cipta dengan menggunakan arbitrase sebagai alternatif. Penulisan artikel jurnal ini mengadopsi metode penelitian hukum yang bersifat normatif atau metode kepustakaan yang berorientasi pada analisisa dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari pengajuan permohonan arbitrase, pemilihan dan pengangkatan arbiter, membuat surat tuntutan, penyerahan surat tuntutan, upaya damai, pemeriksaan pokok sengketa dan alat bukti, putusan arbitrase serta implementasi putusan arbitrase. Di samping itu, keputusan arbitrase juga bersifat akhir dan memberi ikatan, jika dibandingkan melalui pengadilan konvensional, penyelesaian melalui arbitrase jauh lebih efektif, efisien, cepat dan biaya ringan. Kata Kunci: Hak Cipta, Arbitrase, Kekayaan Intelektual, Alternatif Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The aim of this article is to comprehend the processes involved in resolving disputes related to copyrights through arbitration and to identify the distinctive benefits of employing arbitration as an alternative method for copyright-related dispute resolution. The composition of this journal article utilizes the normative legal research approach, also known as the library method, which centers on the analysis of documents and library resources. The findings of the research indicate that the dispute resolution procedure through arbitration commences with the submission of an arbitration request, followed by the selection and appointment of an arbitrator, the creation of a claim letter, submission of said letter, amicable attempts, examination of the primary dispute and presented evidence, issuance of the arbitral award, and the enforcement of said award. Furthermore, it should be noted that arbitral awards possess the qualities of being definitive and legally binding. When compared to traditional courts, resolving disputes through arbitration proves significantly more effective, efficient, swift, and cost-effective. Keywords: Copyright, Arbitration, Intellectual Property, Alternatif Dispute Resolution
PELINDUNGAN BAHASA, AKSARA DAN SASTRA BALI DALAM PERSEPKTIF HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT Jati Pradnyana, Dewa Putu Wahyu; Puspita Shara, Made Cinthya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p19

Abstract

Penelitian dilakukan untuk menganalisis proses pelembagaan pelindungan bahasa, aksara dan sastra Bali di Provinsi Bali yang dilaksanakan secara teratur melalui peraturan perundang-undangan dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Metode dilakukan dengan penelitian normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konsep lalu dianalisis secara kualitatif hingga ditarik kesimpulan secara deskriptif analisis. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Provinsi Bali menerbitkan instrumen peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk melindungi bahasa, aksara dan sastra bali untuk dapat menanggulangi segala gesekan modernitas dan potensi kerugian kebudayaan bali dapat ditanggulangi secara teratur hal ini sejalan dengan konsep hukum sebagai pembaharuan masyarakat. Setidaknya terdapat 5 unsur baru yang ingin dilembagakan; (1) pelajaran bahasa bali, (2) bulan bahasa bali, (3) penyuluh bahasa bali, (4) wajib menggunakan bahasa serta sastra bali, (5) lembaga bahasa, aksara serta sastra bali. Dari kelima unsur tersebut analisis proses pelembagaannya menemukan bahwa masih terdapat ketidakmampuan pemerintah daerah provinsi bali dalam melembagakan unsur lembaga bahasa, aksara dan sastra bali yang seharusnya bertugas sebagai konseptor dan juga evaluasi kebijakan terkait hal ini menyebabkan aktor terkait belum mampu menjawab kekuatan menentang masyarakat terkait dengan kesulitan mencari kualifikasi dosen pengajar bahasa bali dan koordinasi dengan Dirjen Dikti terkait regulasi kewajiban mata kuliah Pengantar Bahasa Bali. ABSTRACT The research was conducted to analyze the process of institutionalizing the protection of Balinese language, script, and literature in Bali Province which is carried out periodically through statutory regulations and can be a means of community renewal. The method used is normative research through statutory regulation approach and also conceptual approach, which is then analyzed qualitatively until conclusions are drawn using descriptive analysis. The results of research show the Regional Government of Bali Province has issued regional regulatory instruments and governor regulations to protect Balinese language, script, and literature so that it can overcome all frictions of modernity and potential losses to Balinese culture that can be addressed regularly. This is suitable with the concept of law as societal renewal. There are at least 5 new elements that want to be institutionalized: (1) Balinese language lessons; (2) Balinese language month; (3) Balinese language instructor; (4) mandatory use of Balinese language also literature; (5) Balinese language, script, also literature institute. From these five elements, the analysis of the institutionalization process found that there is still an inability of the Bali provincial government to institutionalize elements of the Balinese language, script, and literature institutions that should serve as drafters and also evaluate policies related to this, causing the relevant actors do not be able respond to the forces opposing community related to difficulties. Look for the qualifications of Balinese language teaching lecturers and coordinate with the Director General of Higher Education regarding mandatory regulations for the Introduction to Balinese Language course.
PERLUASAN STATUS KORBAN TERKAIT TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Prabawa Suryadi, I Made Agni; Puspita Shara, Made Cinthya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 7 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i07.p01

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang pengaturan terkait tindak pidana penipuan berdasarkan hukum positif di Indonesia serta agar memahami pengaturan perluasan status korban terkait tindak pidana penipuan dalam undang-undang informasi teknologi dan elektronik (UU ITE). Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode hukum yuridis-normatif, berpendekatan perundang-undangan untuk dapat melakukan pembahasan masalah hukum pada jurnal ini. Hasil pada penulisan ini didapatkan bahwa Pengaturan terkait tindak pidana penipuan berdasarkan hukum positif di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara khusus pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, kedua Pasal tersebut melakukan pengaturan terkait hal yang berlainan. Pada Pasal 378 KUHP melakukan pengaturan terkait Penipuan, sementara Pasal 28(1) UU ITE melakukan pengaturan terkait berita bohong yang menimbulkan ruginya konsumen pada transaksi elektronik. Sehingga pelaku penipuan bisa dikenai Pasal 378 KUHP, namun bisa pula dikenai dengan Pasal 28(1) UU ITE jika TPP dilaksanakan secara online. Selanjutnya terkait pengaturan perluasan status korban terkait TPP pada UU ITE, maka perlu dilakukan revisi Pasal 28(1) UU ITE di masa yang akan datang adalah dengan cara menghilangkan frasa “konsumen” atau mengganti frasa yang bisa menjangkau kepada seluruh pelaku TPP ke Pasal TPP di masa yang akan datang agar pasal tersebut bisa menjangkau sampai pada sarana atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu TPP dalam transaksi elektronik sehingga penegakan hukum dapat lebih komprehensif. ABSTRACT The aim of this study is to analyse the regulation of criminal fraud based on positive law in Indonesia and to understand the regulation of the expansion of victim status related to criminal fraud in the electronic and information technology law (ITE Law). The research method used in this writing is the juridical-normative legal method, with a statutory approach to be able to discuss legal issues in this article. The results of this study found that the regulation related to the crime of fraud based on positive law in Indonesia has basically been regulated specifically in Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. However, the two articles regulate different matters. Article 378 of the Criminal Code regulates fraud, while Article 28(1) of the ITE Law regulates false news that causes harm to consumers in electronic transactions. Therefore, the perpetrator of fraud can be charged with Article 378 of the Criminal Code, but may also be charged with Article 28(1) of the ITE Law if the criminal act of fraud is carried out online. Furthermore, related to the regulation of the expansion of victim status related to criminal fraud in the ITE Law, it is necessary to revise Article 28 (1) of the ITE Law in the future by eliminating the phrase "consumer" or replacing phrases that can reach all perpetrators of criminal fraud to the future criminal fraud article so that the article can reach the means or tools used by the perpetrator to commit a criminal act of fraud in electronic transactions with the aim that law enforcement will be more comprehensive.
Co-Authors Arinanda, I Dewa Ayu Krisma Jati Pradnyana, Dewa Putu Wahyu Prabawa Suryadi, I Made Agni