Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akuntansi Muhammadiyah
Amyas -
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Akuntansi Muhammadiyah

 1 
EVALUASI PROSEDUR PENERAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) OLEH BPKP PROVINSI ACEH PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH -, Amyas
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Jurnal Akuntansi Muhammadiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh yang berlokasi di Jalan Tgk. Nyak Makam Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2006 oleh BPKP Provinsi Aceh sudah mampu meningkatkan kesadaran Instansi Pemerintah Daerah di  Provinsi Aceh untuk berakuntabilitas.Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan merupakan penelitian untuk memperoleh data dan informasi dilapangan dengan cara komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan pendapat para ahli melalui buku-buku serta data teoritis lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan.LAKIP adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah sebagai alat pertanggungjawaban dalam melaksanakan kewajiban. LAKIP sebagai salah satu bentuk akuntabilitas diharapkan dapat mendorong kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya evaluasi LAKIP dapat diperoleh penilaian secara menyeluruh mengenai penerapan LAKIP.Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur evaluasi LAKIP 2006 oleh BPKP Provinsi Aceh dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi LAKIP dan sudah mampu meningkatkan kesadaran instansi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Aceh untuk membuat LAKIP. BPKP Provinsi Aceh disarankan agar dapat mempertahankan mutu pengawasan dengan sebaik-baiknya. Keywords: Evaluasi Prosedur, LAKIP 
EVALUASI PROSEDUR PENERAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) OLEH BPKP PROVINSI ACEH PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH Amyas -
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : University Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jam.v1i1.256

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh yang berlokasi di Jalan Tgk. Nyak Makam Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2006 oleh BPKP Provinsi Aceh sudah mampu meningkatkan kesadaran Instansi Pemerintah Daerah di  Provinsi Aceh untuk berakuntabilitas.Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan merupakan penelitian untuk memperoleh data dan informasi dilapangan dengan cara komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan pendapat para ahli melalui buku-buku serta data teoritis lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan.LAKIP adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah sebagai alat pertanggungjawaban dalam melaksanakan kewajiban. LAKIP sebagai salah satu bentuk akuntabilitas diharapkan dapat mendorong kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya evaluasi LAKIP dapat diperoleh penilaian secara menyeluruh mengenai penerapan LAKIP.Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur evaluasi LAKIP 2006 oleh BPKP Provinsi Aceh dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi LAKIP dan sudah mampu meningkatkan kesadaran instansi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Aceh untuk membuat LAKIP. BPKP Provinsi Aceh disarankan agar dapat mempertahankan mutu pengawasan dengan sebaik-baiknya. Keywords: Evaluasi Prosedur, LAKIP
PENGARUH QUICK RATIO, EARNING PER SHARE, DAN RETURN ON INVESTMENT TERHADAP DIVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Amyas -
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : University Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jam.v4i1.293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis (1)pengaruh quick ratio,earning per share, dan return on invesmentsecara bersama-sama terhadap dividen kas(2) pengaruh quick ratio terhadap dividen kas (3) pengaruh  earning per share terhadap dividen kas (4) pengaruh return on invesment terhadap dividen kas.Populasi dalam penelitian ini yaitu 24 perusahaan manufaktur sektor Food and Beverages di Bursa Efek Indonesia yang memiliki quick ratio, earning per share, dan return on investment serta membayarkan dividen kas. Horizon waktu yang digunakan adalah cross sectional dengan time series. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Untuk menguji pengaruh quick ratio, earning per share, dan return on investment terhadap dividen kas digunakan model  regresi linierberganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara bersama-samaquick ratio, earning per share, dan return on investmentberpengaruh positifterhadap dividen kas. (2) quick ratio berpengaruh positif terhadap dividen kas, (3) earning per share berpengaruh positif terhadap dividen kas, (4)return on investmentberpengaruh positif terhadap dividen kas. Kata kunci: quick ratio, earning per share, return on investment, dividen kas. 
EVALUASI PROSEDUR PENERAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) OLEH BPKP PROVINSI ACEH PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH Amyas -
Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : University Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jam.v1i1.256

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Aceh yang berlokasi di Jalan Tgk. Nyak Makam Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2006 oleh BPKP Provinsi Aceh sudah mampu meningkatkan kesadaran Instansi Pemerintah Daerah di  Provinsi Aceh untuk berakuntabilitas.Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan merupakan penelitian untuk memperoleh data dan informasi dilapangan dengan cara komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan pendapat para ahli melalui buku-buku serta data teoritis lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan.LAKIP adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah sebagai alat pertanggungjawaban dalam melaksanakan kewajiban. LAKIP sebagai salah satu bentuk akuntabilitas diharapkan dapat mendorong kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu dengan adanya evaluasi LAKIP dapat diperoleh penilaian secara menyeluruh mengenai penerapan LAKIP.Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosedur evaluasi LAKIP 2006 oleh BPKP Provinsi Aceh dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi LAKIP dan sudah mampu meningkatkan kesadaran instansi pemerintah daerah di wilayah Provinsi Aceh untuk membuat LAKIP. BPKP Provinsi Aceh disarankan agar dapat mempertahankan mutu pengawasan dengan sebaik-baiknya. Keywords: Evaluasi Prosedur, LAKIP
Co-Authors