Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANANIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa) Akhmad .; Haedar Akib
Jurnal Ad'ministrare Vol. 1, No. 1, Desember 2014
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (88.671 KB) | DOI: 10.26858/ja.v1i1.880

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada upaya untuk meneliti dan mengungkapkan secara deskriptif analitis berbagai Implementasi Kebijakan terkait dengan izin mendirikan bangunan yang ada di kantor Pelayanan terpadu Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor pelayanan terpadu Kabupaten Gowa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan pendekatan penomenologi. Data penelitian ini diperoleh dari dokumen, penelitian relevan, dan informan, buku-buku yang relevan dengan konteks penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan pengamatan, wawancara dan dokumen. Teknik analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan: (1) data reduksi, (2) data display, (3) data conclusion. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa diterapkan melalui pelaksanaan pelayanan IMB dan penerbitan sertifikat IMB yang mengacu pada unsur-unsur pelayanan publik berupa kesederhanaan, ketepatan waktu, keterbukaan, tidak diskriminatif, efisien, dan ekonomis. Pelaksanaan pelayanan IMB yang sederhana diterapkan melalui kegiatan pelayanan yang sesuai prosedur untuk mewujudkan pelayanan yang memuaskan. Ketepatan waktu dalam penyelesaian IMB minimal 3 hari kerja sesuai mekanisme pelayanan IMB. Keterbukaan diterapkan melalui pengenaan biaya untuk menciptakan transparansi pemberian data dan informasi. Tidak diskriminatif dengan pemberian pelayanan IMB yang adil dan merata. Efisiensi pelayanan yaitu melaksanakan pelayanan sesuai jam kerja berdasarkan komitmen pelayanan yang berlaku. Ekonomis dalam hal ini pengenaan biaya yang terjangkau yang tidak membebani masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Izin Mendirikan Bangunan, Pelayanan Terpadu