Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Evaluation Of Port Service User Services At Tanjung Kapal Crossing Port, Bengkalis District, Riau Province Wijaya, Novan Gunawan; Setiawan, Bambang; Agustini, Elfita; Susanto, Novi Tri; Azzahra, Istiana
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 5 No. 2 (2023): Inland Waterways Journal (IWJ:Oktober)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54249/iwj.v5i2.174

Abstract

The Tanjung Kapal Ferry Port serves one route, namely the Rupat – Dumai route. Based on the results of the survey in the field, it was found that several services for service users had not been implemented properly, such as the unavailability of fire extinguishers, evacuation route instructions, evacuation gathering points, first aid equipment, wheelchairs, floor plans/layouts port, passenger baggage, parking attendants, special needs passenger facilities, nursing mother room, signs at the pier, weigh bridge, and arrival and departure schedules at the counter. This research uses the methodPerformance Gap – Importanceto determine the gap between service users' expectations of perceived service quality and quadrant mapping Importance Performance Analysisto find out the attributes that are the main priority for improving service quality. Based on the results of Gap analysisPerformance – Importancea gap was found highest for passenger service at the port with a value of - 2.30 on attribute 32 and attribute. The highest gap for ship service at the port with a value of - 0.66 on attribute 1 and attribute 8. The highest gap for vehicle service at the port with a value of - 2 .10 on attribute.Based on the results of the Quadrant Mapping analysisImportance Performance Analysis There are 10 attributes in quadrant I for passenger services, 2 attributes for ship services and 8 attributes for vehicle services as the main priority for improvement so that the level of service user satisfaction can increase.
Implementasi Sterilisasi Dan Manajemen Arus Lalu Lintas Penumpang Dan Kendaraan Di Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah Priyono, Broto; Yulianto, Andri; Widjatmoko, Eko Nugroho; Triwahyuni, Siti Nurlaili; Agustini, Elfita; Agustini, Hera; Shintya Putri, Ni Ketut
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54249/iwj.v6i1.205

Abstract

Keamanan dan keselamatan dalam kegiatan keberangkatan dan kedatangan penumpang/kendaraan di suatu pelabuhan penyeberangan dipengaruhi oleh pola arus lalu lintas di pelabuhan tersebut. Penerapan sterilisasi pada setiap zona di pelabuhan dan kelancaran arus lalu lintas akan menjadikan suatu kegiatan yang aman dan selamat di pelabuhan Penyeberangan Jepara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi eksisting sterilisasi di setiap zona dan kondisi arus lalu lintas di pelabuhan serta fasilitas yang mendukung penerapan sterilisasi dan arus lalu lintas. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah metode observasi secara langsung di lapangan untuk mengamati penerapan sterilisasi pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 91 Tahun 2021 tentang Zonasi pada Kawasan Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan manajemen arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Jepara yang mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa pelabuhan penyeberangan Jepara belum menerapkan sterilisasi pelabuhan seperti pedagang kaki lima yang bebas berjualan di area dermaga, pengantar/penjemput yang mengantar atau menjemput penumpang langsung ke dermaga (zona C) dan adanya pemancing di area dermaga, maka penerapan sterilisasi sangat diperlukan. Masih bergabungnya loket tiket untuk penumpang dan kendaraan masih bergabung dengan area parkir siap muat untuk kendaraan golongan II dan III dengan kendaraan golongan IV dan V. Belum adanya tollgate dan jembatan timbang serta kurangnya fasilitas pendukung seperti rambu-rambu di setiap zona pelabuhan.
Optimalisasi Kebutuhan Fasilitas Integrasi Antarmoda Di Pelabuhan Kariangau Kalimantan Timur Rahmita, Destria; Hardimansyah, Rizki; Amanda, Monica; Ulya, Febriyanti Himmatul; Agustini, Elfita; Atika, Aulia Ika; Faishal Fadhil, Muhammad Afif
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54249/iwj.v6i1.210

Abstract

Secara umum, penyelenggaraan transportasi umum yang memadai memerlukan keterpaduan yang melibatkan lebih dari satu moda. Pelabuhan Kariangau merupakan salah satu Pelabuhan Penyeberangan di Kota Balikpapan yang menjadi tempat pergantian moda dari transportasi air dan transportasi jalan. Pada Pelabuhan Kariangau ini terdapat 21 (dua puluh satu) kapal ferry yang beroperasi dengan 3 (tiga) lintasan penyeberangan. Padalintasan Kariangau – Panajam kapal yang beroperasi berjumlah 19 kapal dengan jarak sejauh6,60 KM, kemudian pada lintasan Balikpapan – Mamuju terdapat 1 kapal yang beroperasi dengan jarak sejauh 291 KM dan 1 kapal beroperasi pada lintasan Balikpapan – Palu denganjarak sejauh 394 KM. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau ini beroperasi selama 24 jam, maka dari itu produktivitas pengguna jasa di Pelabuhan Kariangau cukup tinggi. Pengguna jasa angkutan penyeberangan dalam menuju dan meninggalkan Pelabuhan Kariangau, dapatmenggunakan angkutan jalan dan juga angkutan perairan lanjutan. Saat ini angkutan umum yang melayani di pelabuhan Kariangau adalah Bus Trans Balikpapan koridor D Terminal Batu Ampar – Pelabuhan Kariangau. Berdasarkan survei di lapangan, permasalahan mengenai integrasi antarmoda di Pelabuhan Kariangau khususnya pada Bus Trans Balikpapan adalah tidak ditemukananya fasilitas penunjang seperti halte bus, papan informasi tarif dan jadwal keberangkatan Bus Trans Balikpapan serta jalan khusus (trotoar) dan gangway untuk menuju tempat penjemputan. Dengan adanya permasalahan tersebut membuat pengguna jasa khususnya dari lintasan antar provinsi kebingungan dalam melanjutkan perjalanan. Sehingga banyak penumpang turun dari kapal yang duduk di pinggir taman maupun jalan yang mengganggu proses keluar masuk kendaraan dari lapangan parkir siap muat menuju kapal maupun perpindahan kendaraan keluar Pelabuhan.
Evaluation Of Vehicle Load Pattern Of Crossing Simanindo - Tigaras Traffic In North Sumatera Province Surnata, Surnata; Priambudi, Miko; Purboyo, Purboyo; Agustini, Elfita
IWTJ : International Water Transport Journal Vol. 2 No. 1 (2020): International Water Transport Journal (IWTJ: April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54249/iwtj.v2i1.190

Abstract

Transportation is a physical activity of the movement of goods or passengers from one place to another which has a very important role in economic, social, cultural and political development. With the transportation of the distribution of these goods and the results of production can be done and reach all regions evenly which will ultimately increase Regional, National income and open isolated areas and increase income for the local area and the country in general. The increasing interaction of transportation between economic and social activities in an area causes the need for a transportation role that is useful to assist movement in the area. The economic and social development of an area is also strongly influenced by the transportation system which will ultimately increase the development of the region. The success of the development of an area is strongly influenced by the role of transportation as the lifeblood of life in an area both political, economic, social and cultural life as well as defense and security. To realize the mission championed by transportation, namely improving the quality of services and management of transportation services that are reliable, competitive and provide added value that is able to support the recovery of the national economy. Simanindo Port, located in Samosir Regency, North Sumatra Province, is a commercial port managed by the Department of Transportation that serves public services to carry out crossing activities that connect Simanindo Port in Samosir District with Tigaras Port within the Simalungun Regency. The existence of the Simanindo-Tigaras cross is very important because with the existence of the port, it can support economic development efforts and also as a vein of land transportation due to the interruption of Lake Toba. In the transportation system, security and safety are preferred as a form of good service delivery. Safety is demonstrated not only to service users and ship operators, but also to vehicles both at port and while sailing. As with the regulation and handling of vehicle loads on board, the better the arrangement and handling of vehicles on board the better the level of vehicle security and safety on the ship and vice versa the worse the arrangement and handling of vehicles on board the worse the level of vehicle security and safety on board.
EVALUATION OF HANDLING OF B3 LOADING (DANGEROUS AND TOXIC GOODS) ON SHIPS AT SEI SELARI FERRY PORT Surnata, Surnata; Triwahyuni, Siti Nurlaili; Agustini, Elfita; Qussay, Agni
IWTJ : International Water Transport Journal Vol. 6 No. 2 (2024): International Water Transport Journal (IWTJ: October)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

in accordance with KP-DRJD 539 of 2022 concerning Guidelines for Planning, Development and Performance Evaluation of River, Lake and Ferry Ports, it is worthy of evaluation in order to determine the extent of operational performance that has been implemented so far. The purpose of this study is to determine the performance weight of the Kuala Tungkal Ferry Port. In this study, the researcher used a quantitative research method, namely collecting and processing figures that have been obtained through surveys. Based on the results of the study, it is known that the Kuala Tungkal Ferry Port has worked with an assessment weight of 76.7 and the category "Good" refers to KP-DRJD 539 of 2022 concerning Guidelines for Planning, Development and Performance Evaluation of River, Lake and Ferry Ports. This can be seen from the recorded ship maneuver time of 7 minutes and a rating of 80, the average time for vehicles to board and disembark the ship recorded at 25 seconds and 2 minutes 48 seconds with a rating of 100 and 80, the vehicle queue time to board the ship recorded at 12 hours 46 minutes and a rating of 20, and the pier usage ratio which received a score of 100. Thus, several actions are needed to improve the operational performance of the Kuala Tungkal Ferry Port such as ship traffic control by the LPS (Local Port Service) so that optimal ship maneuver time can be implemented. In addition, to optimize vehicle queue time, it is necessary to provide an appeal to the public to obey the rules in force in the Kuala Tungkal Ferry Port environment.
RANCANGAN SISTEM ZONASI DAN MANAJEMEN LALU LINTAS DI PELABUHAN PENYEBERANGAN BALOHAN KOTA SABANG Susanto, Novi Tri; Agustini, Elfita; Wibowo, Rifki Putra
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelabuhan Penyeberangan Balohan, sebagai pintu gerbang Kota Sabang, memiliki peran strategis yang perlu mendapat perhatian sinergis dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) guna mendukung perkembangan industri, pariwisata, dan jasa. Untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, kelancaran, dan kenyamanan aktivitas di pelabuhan, penerapan sistem zonasi dan manajemen lalu lintas menjadi sangat penting. Namun, saat ini, Pelabuhan Penyeberangan Balohan belum memiliki sistem zonasi dan manajemen lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini mengakibatkan tercampurnya area penumpang dan kendaraan, akses ke area khusus yang masih dimasuki oleh orang orang yang tidak berkepentingan, serta area perkantoran yang bercampur dengan ruang tunggu. Selain itu, masih banyak pedagang dan kendaraan yang parkir secara sembarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem zonasi, manajemen lalu lintas, serta kebutuhan rambu lalu lintas yang diperlukan untuk mendukung penerapan sistem zonasi dan manajemen lalu lintas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis terhadap sistem zonasi, manajemen lalu lintas, dan kebutuhan rambu lalu lintas. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa Pelabuhan Penyeberangan Balohan belum memiliki sistem zonasi dan manajemen lalu lintas yang sesuai, serta tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas yang memadai. Oleh karena itu, pihak pengelola pelabuhan perlu mengusulkan penerapan sistem zonasi dan manajemen lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menyediakan rambu-rambu lalu lintas yang mendukung implementasi sistem zonasi dan manajemen lalu lintas tersebut. Kata Kunci: Rancangan, Sistem Zonasi, Manajemen Lalu Lintas
EVALUATION OFFIVER PERFORMANCE OF NAVIGATION AID FACILIES (NAF) BEACON LIGHT IN THE RIAU STRAIT AREA Apriani, Dahlia Dewi; Priyono, Broto; Lopulalan, Pierre Marcello; Sidartha, Driakoro Budi; Agustini, Elfita; Syahputri, Cindy Maretha Indah
IWTJ : International Water Transport Journal Vol. 7 No. 1 (2025): International Water Transport Journal (IWTJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Beacon Light in the work area of the Tanjungpinang Type A Class I Navigation District is in the Riau Strait Region Beacon Light. Based on the results of the analysis, it is known that there are still many discrepancies in the Auxiliary Means of Navigation at the Riau Strait Regional Beacon Light with the regulation of the Minister of Transportation Number PM 25 of 2011 concerning Auxiliary Means of Navigation. This research aims to determine the suitability of the Auxiliary Navigation Officer and Fulfillment of the Needs of the Auxiliary Navigation Officer to improve the Competence of the Auxiliary Navigation Officer so that the Performance of the Beacon Light in the Riau Strait Region runs smoothly. The data analysis used is qualitative on primary data through documentation and interviews and secondary data in the study of legislation and books related to this research. Evaluation of Aids to Navigation in the Riau Strait Region is an important first step to create a qualified Aids to Navigation in accordance with the Minister of Transportation Regulation No. 25 of 2011. The results of this study can provide information about the suitability of Competence and the Number and fulfillment of the needs of Auxiliary Navigation Officers. The addition of personnel, training and education as well as the needs for Auxiliary Navigation Officers also need to be considered in order to create Auxiliary Navigation Officers in accordance with the Minister of Transportation Regulation No. 25 of 2011 concerning Auxiliary Navigation and create a smooth performance of the Riau Strait Region Beacon Light.
REVIEW OF INTERMODAL INTEGRATION FACILITIES AT TELUK BUNGUS FERRY PORT WEST SUMATRA PROVINCE Khairani, Muhammad; Agustini, Elfita; Diani, Oktrianti; Hanaya, Khansa Putri
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Inland Waterways Journal (IWJ:October)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teluk Bungus Ferry Port is a port located in Padang City, serving four ferry routes, namely Padang–Tua Pejat, Padang–Sikakap, Padang–Sikabaluan, and Padang–Siberut with two ships. Based on the results of a four-month survey, it shows the lack of intermodal integration facilities such as bus stops, sidewalks, information boards, and signs in public stopping areas. This study aims to design a concept for connecting infrastructure between ships and other modes of transportation through observation methods of facility conditions and vehicle and passenger flow patterns at the port. Based on the analysis, the construction of intermodal integration facilities is needed, including bus stops within the port, pedestrian facilities, information boards, and bus stop signs. The resulting design includes a bus stop measuring 5.7 meters x 2 meters, a 1.85-meter-wide sidewalk equipped with guiding blocks. The information boards are designed to display schedules, routes, transportation fares, and bus stop signs. These facilities are planned to improve the comfort and safety of service users continuing their journeys using public transportation.
Urgensi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Berbasis Aplikasi oleh Perbankan Konvensional Agustini, Elfita; Wira Perdana, Fadjrin; M. Latuheru, Paulina; Sri Kartini, Sri Kartini; Santoso, Santoso
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 11 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3857.365 KB) | DOI: 10.59141/jist.v2i11.288

Abstract

Perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian masyarakat. Tujuan utama bank adalah sebagai badan usaha yang dapat menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Metode penelitian yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penyaluran kredit berbasis aplikasi produk digital lending yang dijalankan perbankan konvensional telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 12 Tahun 2018. Layanan produk keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) butir d PJOK Nomor 12 Tahun 2018. Berkaitan dengan syarat dan ketentuan dalam produk digital lending perbankan konvensional dimana proses penyaluran kredit dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus melakukan tatap muka antara bank dengan nasabah, juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) PJOK Nomor 12 Tahun 2018 yang menetapkan ketentuan bank melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah dengan melalui tatap muka secara langsung (face to face); atau tanpa melalui tatap muka namun menggunakan perangkat lunak milik Bank dengan perangkat keras milik Bank atau perangkat keras milik nasabah atau calon nasabah. Perbankan konvensional mengimplementasikan prinsip kehati-hatian yang termuat dalam PJOK Nomor 12 Tahun 2018 pada tahap persiapan kredit, tahap analisis kredit, dan tahap keputusan kredit, diantaranya pemberian kredit baru membatasi kepada kantor/perusahaan tertentu yang telah menjalin kerjasama pembayaran gaji karyawan/pegawai melalui sistem payroll
Analisis Paradigmatik Kasus Djoko Tjandra Kelana, Sri; Wira Perdana, Fadjrin; Agustini, Elfita; Diani, Oktriani; Kartini, Sri
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.996 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i02.368

Abstract

Kasus hukum yang menjerat Djoko Tandra, diawali dari upaya Djoko Tjandra untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pidana Kasus Bank Bali. Upaya untuk mengajukan PK atas perkara pidana tersebut dilakukan Joko Tjandra ditengah statusnya yang telah dinyatakan buron (DPO Interpol) dan telah memiliki kewarganegaraan ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi persoalan besar dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kasus Djoko Tjandra, memberikan fakta, bahwa semua institusi hukum. Sebagai tugas ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses penelitian yang memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya. Demikian juga dalam artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap penelitian dan proses penulisan yang membimbing penulis untuk menulis artikel ini. Positivisme akan memberikan analisis paradigmatik peristiwa hukum tertentu (termasuk kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal, objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab-akibat, reduksionis dan deterministik. Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat penegak hukum. Berdasarkan pandangan post positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan melakukan pengujian secara kritis. Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independent. Berangkat dari pandangan post positivismebahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor lain. Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif.. Melalui ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif hukum, maka participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis.