Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Smart Hukum (JSH) Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA) Jurnal Kesehatan Terpadu Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Community Service Journal of Law
I Made Suwitra
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
LAND POSSESSION RIGHTS AND ITS AFFAIR I Made Suwitra
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.707 KB) | DOI: 10.12345/ius.v2i6.180

Abstract

Land right control under customary law that was communal religious in nature tend to control insecular individual manner despite being controlled by the customary law. Land right registrationis motivated more by intention to transfer the land right. These two conditions may result inconflict and affect the conflict settlement. The land right registration in the context of AgrarianLaw can unintentionally result in conflict due to ignorance of the process in the customary law,or the land right is controlled using the ownership pattern as of Agrarian Law context. Thesettlement of such conflict can be done through non-litigation or litigation manner, but litigationis preferred since it is considered to give legal certainty.Key word: Land Tenure, Conflict Implication
IKLAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT: KAJIAN SEMIOTIK I Made Suwitra; Nyoman Suarjana
Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA) Vol 1 (2018): PROSIDING SINTESA
Publisher : LPPM Universitas Dhyana Pura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1390.076 KB)

Abstract

ABSTRAKIklan layanan kesehatan masyarakat (ILKM) cenderung bertujuan untuk memberikan informasi, mengingatkan, menambah nilai, mempengaruhi, dan bahkan mengubah sikap masyarakat untuk hidup sehat. Namun tidak banyak iklan layanan kesehatan masyarakat bersifat persuasif sehingga tidak cukup berkontribusi maksimal dalam mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Oleh karena itu di dalam penelitian ini, iklan layanan kesehatan masyarakat yang cukup sering ditayangkan di media televisi menarik untuk diteliti karena memiliki karakteristik berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana gaya bahasa, makna, dan ideologi iklan layanan kesehatan masyarakat (ILKM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; Gaya bahasa Iklan Layanan Kesehatan Masyarakat (ILKM), secara diksi atau pilihan kata yang digunakan cenderung bersifat tak resmi, bentuknya umum, singkat dan dapat dipahami oleh masyarakat terpelajar biasa. Dilihat dari sudut nada yang terkandung, narasi teks memiliki gaya bahasa sederhana, biasanya cocok untuk memberi instruksi, perintah, pelajaran, perkuliahan, dan sejenisnya; seperti ujaran yang disampaikan singkat, padat dan jelas, dan bernada himbauan. Dari sisi makna, secara semiotik pemaknaan muncul dari hubungan antara penanda (signifier) dan petanda (signified). Pemaknaan yang muncul dari hubungan tersebut merupakan pemaknaan konotasi. Ideologi yang melatarbelakangi tayangan Iklan Layanan Kesehatan Masyarakat (ILKM), bersumber pada konotasi yang dihasilkan. Penyampaian secara imperatif dan pemakaian simbol, warna, latar temperatur (tanda) seperti termometer misalnya, realisasi makna yang mendominasi adalah makna yang mendekati kewaspadaan dan bahaya bagi kesehatan, seperti warna kuning, putih, dan merah, di samping juga ada warna-warna lain. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ILKM berkenaan dengan kebersihan, kesehatan, kewaspadaan, kehati-hatian, kepedulian, kebersamaan, perencanaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.Kata kunci: ILKM, gaya bahasa,makna, ideologiABSTRACTPublic health service advertisements (PHSA) tend to provide information, remind, add value, influence, and even change people's attitudes to healthy living. However, not many public health service advertisements are persuasive, so they do not contribute enough to encourage people to live healthy lives. Therefore, in this research, public health service advertisement which is quite often aired on television media interesting to be examined since it has different characteristic. The purpose of this study was to determine the style of language, meaning, and public health service advertising ideology. The results of this study showed that; The Public Health Service Ads (PHSA) language style, diction or word choice used tends to be informal, general, brief and understandable by ordinary learned societies. Regarding the tone contained, the narrative text had a simple language style, usually suitable to give instructions, commands, lessons, lectures, and the like such as speech delivered briefly, solid and clear, and appealed. From the meaning point of view, semiotic meaning came from the relation between signifier and signified. The meaning that emerged from the relationship was the meaning of connotation. The ideology that lied behind the impressions of Public Health Service Ads (PHSA), sourced from the resulting connotation. The way to express imperatively as well as the use of symbols, colors, backgrounds (sign) such as thermometers; for instance, the realization of meaning that dominated was the meaning of approaching alertness and danger on health, such as yellow, white, and red, in addition there were other colors. This has determined that PHSA concerned with hygiene, health, precautions, caution, caring, togetherness, planning, prosperity, and happiness.Keywords: PHSA, language style, meaning, ideology
IKLAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (ILKM); KAJIAN SEMIOTIK I Made Suwitra; Nyoman Suarjana
Jurnal Kesehatan Terpadu Vol 2, No 2 (2018): JURNAL KESEHATAN TERPADU
Publisher : LPPM Universitas Dhyana Pura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.113 KB)

Abstract

ABSTRAKIklan layanan kesehatan masyarakat (ILKM) cenderung bertujuan untuk memberikan informasi,mengingatkan, menambah nilai, memengaruhi, dan bahkan mengubah sikap masyarakat untuk hidup sehat.Namun tidak banyak iklan layanan kesehatan masyarakat bersifat persuasif sehingga tidak cukupberkontribusi maksimal dalam mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Oleh karena itu di dalam penelitianini, iklan layanan kesehatan masyarakat yang cukup sering ditayangkan di media televisi menarik untukditeliti karena memiliki karakteristik berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanagaya bahasa, makna, dan ideologi iklan layanan kesehatan masyarakat (ILKM). Hasil penelitian inimenunjukan bahwa; Gaya bahasa Iklan Layanan Kesehatan Masyarakat (ILKM), secara diksi atau pilihankata yang digunakan cenderung bersifat tak resmi, bentuknya umum, singkat dan dapat dipahami olehmasyarakat terpelajar biasa. Dilihat dari sudut nada yang terkandung, narasi teks memiliki gaya bahasasederhana, biasanya cocok untuk memberi instruksi, perintah, pelajaran, perkuliahan, dan sejenisnya; sepertiujaran yang disampaikan singkat, padat dan jelas, dan bernada himbauan. Dari sisi makna, secara semiotikpemaknaan muncul dari hubungan antara penanda (signifier) dan petanda (signified). Pemaknaan yangmuncul dari hubungan tersebut merupakan pemaknaan konotasi. Ideologi yang melatarbelakangi tayanganIklan Layanan Kesehatan Masyarakat (ILKM), bersumber pada konotasi yang dihasilkan. Penyampaiansecara imperatif dan pemakaian simbol, warna, latar temperatur (tanda) seperti termometer misalnya,realisasi makna yang mendominasi adalah makna yang mendekati kewaspadaan dan bahaya bagi kesehatan,seperti warna kuning, putih, dan merah, di samping juga ada warna-warna lain. Hasil penelitian inimenemukan bahwa ILKM berkenaan dengan kebersihan, kesehatan, kewaspadaan, kehati-hatian, kepedulian,kebersamaan, perencanaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.Kata kunci: ILKM, gaya bahasa,makna, ideologiABSTRACTPublic health service advertisements (PHSA) tend to provide information, remind, add value, influence, andeven change people's attitudes to healthy living. However, not many public health service advertisements arepersuasive, so they do not contribute enough to encourage people to live healthy lives. Therefore, in thisresearch, public health service advertisement which is quite often aired on television media interesting to beexamined since it has different characteristic. The purpose of this study was to determine the style oflanguage, meaning, and public health service advertising ideology. The results of this study showed that;The Public Health Service Ads (PHSA) language style, diction or word choice used tends to be informal,general, brief and understandable by ordinary learned societies. Regarding the tone contained, the narrativetext had a simple language style, usually suitable to give instructions, commands, lessons, lectures, and thelike; such as speech delivered briefly, solid and clear, and appealed. From the meaning point of view,semiotic meaning came from the relation between signifier and signified. The meaning that emerged from therelationship was the meaning of connotation. The ideology that lied behind the impressions of Public HealthService Ads (PHSA), sourced from the resulting connotation. The way to express imperatively as well as theuse of symbols, colors, backgrounds (sign) such as thermometers; for instance, the realization of meaningthat dominated was the meaning of approaching alertness and danger on health, such as yellow, white, andred, in addition there were other colors. This has determined that PHSA concerned with hygiene, health,precautions, caution, caring, togetherness, planning, prosperity, and happiness.Keywords: PHSA, language style, meaning, ideology
HUBUNGAN PENGETAHUAN AYAH DAN BREASTFEEDING FATHER TERHADAP PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MENGWI III Ni Ketut Ayu Kartini; Ni Ketut Martini; I Made Suwitra
Jurnal Kesehatan Terpadu Vol 2, No 2 (2018): JURNAL KESEHATAN TERPADU
Publisher : LPPM Universitas Dhyana Pura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.842 KB)

Abstract

ABSTRAKASI merupakan nutrisi terbaik bagi bayi selama 6 bulan pertama kehidupan mereka. Meskipun demikianpraktik pemberian ASI eksklusif masih rendah. Keberhasilan dalam memberikan ASI pada bayi dipengaruhioleh pentingnya dukungan sosial orang terdekat, terutama dari suami. Pengetahuan mengenai masalahmasalahyang berkaitan dengan menyusui merupakan hal pertama yang harus dimiliki ayah agar dapatmemberi pengaruh pada praktik pemberian ASI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antarapengetahuan ayah dan breastfeeding father terhadap pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja PuskesmasMengwi III. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mengwi III pada bulan Maret sampaidengan April 2018 terhadap 59 bapak/suami yang memiliki anak umur 6-12 bulan. Penelitian inimenggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi Cross Sectional, dianalisa secara deskriptif danbivariat. Analisis bivariat menggunakan uji chi square (α=0,05). Hasil penelitian menunjukkan adahubungan yang signifikan antara pengetahuan ayah dan breastfeeding father terhadap pemberian ASIeksklusif di wilayah kerja Puskesmas Mengwi III. Dimana hasil uji statistik tentang pengetahuanmenunjukkan nilai prevelensi rasio sebesar 5,868 dengan nilai p value =0,015 dan hasil uji statistik tentangbreastfeeding father menunjukkan nilai prevalensi rasio sebesar 4,069 dengan nilai p value =0,044.Kata kunci: ASI Ekslusif, Pengetahuan, Breastfeeding FatherABSTRACTBreastmilk is the best nutrition for the babies during their first 6 months, despite knowing the clear benefit ofexclusive breastfeeding, the practice exclusive breastfeeding is still low. The Success in providingbreastmilk for babies influenced by the importance of social support, especially from husband. Theknowledge of breastfeeding issues is a matter for father to have in order to influence the practice ofbreastfeeding. The aim of the study was to determine the relationship between knowledge and father’s role inexclusive breastfeeding practice in Puskesmas Mengwi III. This study was conducted at Mengwi III PublicHealth Center on Maret until April 2018 of 59 father/husband who had children aged 6-12 months. Thisresearch used quantitative method with Cross Sectional study approach, the descriptive and bivariateanalysis. Bivariate analysis using chi square test (α = 0,05).The results showed significant associationbetween knowledge and father’s role as breastfeeding father in exclusive breastfeeding practice inPuskesmas Mengwi III. The results of knowledge show the prevalence ratio 5,868 and p value=0,015. Theresults of father’s role show the prevalence ratio 4,069, p value =0,044.Keywords: Exclusive Breastfeeding, Knowledge, Breastfeeding Father
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli I Made Arjaya; Ni Komang Mahyuni Gita Paramita; I Made Suwitra
TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Mei: TUTURAN
Publisher : Institut Nalanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47861/tuturan.v1i2.133

Abstract

PPJB merupakan Perikatan awal yang dibuat sebelum terjadinya AJB. PPJB dibuat agar para pihak yang telah sepakat saling mengikatkan diri atas harga dan objek jual beli bidang tanah tertentu. PPJB ini mempunyai fungsi kedua pihak sepakat bahwa nanti pada saatnya para pihak sudah bersiap atau ketika syarat-syarat pembuatan PPJB sudah terpenuhi akan melakukan transaski jual beli secara legal dengan membuat AJB. Dalam permasalahan ini mengambil rumusan masalah Bagaimanakah kepastian hukum terhadap jual beli tanah berdasarkan PPJB serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pembeli tanah sebelum AJB sertipikat hak atas tanahnya diagunkan pihak lain. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Kepastian hukum terhadap peralihan hak tanah berdasarkan PPJB adalah kedua pihak menuangkan semua kesepakatan sebelum terjadinya AJB. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PPJB terhadap Pembeli adalah PPJB bisa dijadikan alat bukti di persidangan.
Strengthening Capacity Of “Sarining Trigona Pertiwi” Beekeeper Through International Networking Mangku, I Gede Pasek; I Gusti Bagus Udayana; I Made Suwitra; Luh Kade Datrini; Amelia R. Nicolas; Hanilyn A. Hidalgo; Mia Bella R. Fresnido
AJARCDE (Asian Journal of Applied Research for Community Development and Empowerment) Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Asia Pacific Network for Sustainable Agriculture, Food and Energy (SAFE-Network)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29165/ajarcde.v9i1.338

Abstract

The development of small-scale honey beekeeping businesses relies on strong networking, effective marketing, and knowledge transfer. This community service program aimed to strengthen the capacity of the Sarining Trigona Pertiwi beekeeping group in Bongkasa Pertiwi Village, Bali, through international collaboration. In partnership with Central Bicol State University of Agriculture (CBSUA) and the Beekeeper Association of Camarines Norte (BACN) from the Philippines, the program facilitated knowledge exchange on Trigona bee cultivation, honey production, post-harvest handling, and market expansion strategies. The program employed mentoring, skill development, and networking activities involving 49 participants, including beekeepers, university experts, and local government officials. The results showed that international mentoring and collaboration significantly enhanced the group's knowledge, promotional strategies, and market access. Strengthening networking at regional and global levels also created new opportunities for sustainable honey production and tourism-based economic development (Melitourism). The findings highlight the importance of ongoing capacity-building programs to ensure the resilience and competitiveness of small-scale honey businesses in Indonesia. Contribution to Sustainable Development Goals (SDGs):SDG 1: No PovertySDG 8: Decent Work and Economic GrowthSDG 9: Industry, Innovation, and InfrastructureSDG 12: Responsible Consumption and ProductionSDG 17: Partnerships for the Goals
Regulating Coastal Setbacks Through Spatial Planning Law Enforcement Iswarayana, I Gede Andi; I Made Suwitra; I Wayan Rideng
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 3 (2026): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i3.1793

Abstract

This study examines the enforcement of spatial planning law in regulating coastal setback utilization in Nusa Penida, Klungkung Regency, Bali, where rapid tourism development has intensified pressure on protected coastal zones. The research aims to assess the effectiveness of legal enforcement mechanisms in controlling coastal setbacks and to identify institutional and regulatory factors that hinder compliance. An empirical legal research design is adopted, integrating statutory, conceptual, and sociological approaches. Primary data were gathered through semi-structured interviews with local government officials and relevant stakeholders, while secondary data were obtained from legislation, regional spatial planning documents, and official records. Qualitative analysis was conducted by relating normative spatial planning provisions to observed enforcement practices in the study area. The findings indicate that coastal setback regulation has not been effectively implemented, largely due to the absence of detailed spatial planning instruments, limited supervisory capacity, and reliance on administrative discretion rather than clear technical standards. These conditions weaken legal certainty and constrain the consistent application of zoning rules and sanctions. The study concludes that the formulation of detailed spatial plans and the strengthening of enforcement mechanisms are critical to improving coastal setback governance and supporting sustainable coastal management in island tourism regions.
Registration of Deeds of Encumbrance That Exceed the Time Limit in Badung Regency Kadek Ayu Rima Ratnasari; I Made Suwitra; Nengah Renaya
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 1 (2026): March : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i1.916

Abstract

This study aims to analyze the registration of Deeds of Mortgage (APHT) that exceed the 7 (seven) day time limit in Badung Regency and the legal consequences that arise from this. The research uses empirical legal methods with a legislative, analytical, case, and legal sociology approach. Data was obtained through interviews with PPAT and the Badung Regency Land Office (BPN) as well as a study of secondary legal materials. The results of the study show that delays in APHT registration still occur both through the manual (offline) and electronic (HT-el) systems. The contributing factors include negligence or workload of PPAT, incomplete documents from the parties, administrative obstacles at the Land Office, and technical disruptions to the electronic system. Legally, delays do not invalidate APHT, but they delay the creation of mortgage rights because these rights only have legal force from the date of recording in the Land Registry. As a result, creditors do not obtain preferential rights and full legal protection before registration is carried out. PPATs who are late may be subject to administrative sanctions in accordance with official regulations. Based on the theories of utility, legal protection, and legal certainty, delays in APHT registration reduce the effectiveness of creditor protection and create potential legal uncertainty. Therefore, it is necessary to improve supervision and guidance for PPATs, as well as optimize the HT-el system to ensure legal certainty and protection in the practice of registering Mortgage Rights.
Druwe Land Conservation in Strengthening Traditional Villages in Bali I Made Suwitra
Community Service Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.1.1.2022.19-24

Abstract

The druwe lands in question are lands controlled by traditional villages and scientific-technically called ulayat lands, customary lands. These lands in the traditional village awig-awig are called druwe desa which consist of laba pura land, field land, market land, setra land, bukit land, AYDS land, PKD land. Most of the druwe land in this village has been converted into full individual land through conversion according to the UUPA. One of the criteria for the existence of a traditional village can be measured by the sustainability of this druwe desa land as one of the village assets, both as material and immaterial assets. The conversion of druwe desa land often causes prolonged conflicts due to late awareness of the importance of preserving village druwe land. The potential of the druwe desa land when explored and adapted to the development of tourism in Bali can be a bonus for the village government and its krama desa (village residents) in achieving prosperity. To achieve this goal requires high awareness and commitment from krama desa, village government (custom and service), local government and government through policies in growing a culture of village manners in order to maintain the realization of the Tri Hitakarana philosophy in traditional villages which is used as an advantage for sustainable investment and as well as in strengthening the existence of traditional villages.
Evaluasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Pertambangan Batuan di Kecamatan Dawan, Bali Nyoman Sudipa; I Made Suwitra; Made Wiryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4918

Abstract

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan aset berharga yang, jika dikelola dengan baik, dapat mendongkrak perekonomian negara. Kekayaan ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan serta meningkatkan kehidupan masyarakat, termasuk melalui kegiatan penambangan, seperti di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Penambangan batuan di Kecamatan Dawan digunakan untuk mempersiapkan lahan bagi Proyek Kebudayaan Bali. Namun, hingga saat ini, aktivitas ini melanggar peraturan tata ruang dan belum memiliki izin yang sesuai, yang dapat menimbulkan masalah hukum. Penelitian ini adalah studi hukum empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder, lalu dianalisis dengan pendekatan hukum untuk menjawab isu-isu yang ada. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai penerapan hukum terkait penambangan batuan di Kecamatan Dawan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penambangan batuan di Kecamatan Dawan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, melanggar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung. Para pemilik tambang batuan belum mendapatkan izin yang sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa penambangan batuan di Kecamatan Dawan adalah ilegal.
Co-Authors Amelia R. Nicolas Anak Agung Gede Agung Indra Prathama Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Diah Gayatri Sudibya Gede Cahaya Putra Nugraha Hanilyn A. Hidalgo I Gede Pasek Mangku I Gusti Bagus Udayana I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Ketut Irianto I Ketut Sukadana I Made Arjaya I Made Dera Januartha I Made Sepud I Made Suriana I Nyoman Sudipa I Nyoman Sujana I Putu Elvin Mahendra I Wayan Rideng I Wayan Suarjana I Wayan Wesna Astara I Wayan Wesna Astara I Wayana Wesna Astara Iswarayana, I Gede Andi Kadek Ayu Rima Ratnasari Luh Kade Datrini Luh Kade Datrini Made Wiryani Mia Bella R. Fresnido Nengah Renaya Ni Ketut Ayu Kartini Ni Ketut Martini Ni Komang Mahyuni Gita Paramita Ni Luh Made Mahendrawati Ni Made Puspasutri Ujianti Nyoman Suarjana Putu Wahyu Permana Tjokorda Udiana Nindhya Pemayun Widiati, Ida Ayu Putu