Garuda - Garba Rujukan Digital

Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Lunas Pembayarannya M. Adib Luthfi; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2532

ABSTRAKHasil penelitian menyimpulkan, bahewa akibat hukum dari peralihan hak milik atas tanah yang belum lunas pembayarannya adalah sah secara jual beli, akan tetapi apabila pembayaran harga tanahnya tersebut belum dilunasi terlebih dahulu maka peralihan hak nya dapat ditangguhkan (sesuai perjanjian pengikatan jual beli lunas). Setelah pembayaran harganya dilunasi baru proses peralihan haknya dilanjutkan (pembuatan Akta Jual Beli dan proses sertifikat). PPAT membuatkan Akta Jual Beli selanjutnya akta tersebut dijadikan alat bukti autentik yang menerangkan telah terjadi peralihan hak atas tanah melalui jual beli selanjutnya untuk didaftarkan. Sedangkan jual beli tanah yang menganut hukum adat bersifat konkret, kontan, nyata dan riil. Artinya peran PPAT dalam melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut harus benar-benar terlaksana dan kaitannya dengan peralihan hak milik atas tanah yang belum lunas pembayarannya, PPAT harus menentukan sikap tegas untuk tidak membuatkan Akta Jual Beli tersebut sebelum seluruh pembayaran harganya lunas meskipun cara pembayarannya secara bertahap. Solusinya apabila ada permasalahan seperti itu maka PPAT harus membuatkan perjanjian pengikatan jual beli lunas sebelum dibuatkan Akta Jual Belinya. Hal tersebut dilakukan supaya terwujud rasa keadilan dan meminimalisir wanprestasi antara penjual dan pembeli dalam kaitannya dengan jual beli tanah.Kata Kunci : Akibat Hukum, Jual Beli Tanah, Belum Lunas. ABSTRACT The result of this study concludes that the legal effect of the transfer of ownership of land that has not paid off is valid for the sale and purchase, but if the payment of the land price has not been paid in advance then the transfer of its rights can be suspended (in accordance with the agreement of sale and purchase settlement paid). After payment of the price is paid a new process of transfer of rights continue (making Deed of Sale and Purchase certificate process). PPAT makes the Deed of Sale and then the deed is used as authentic proof that there has been a transfer of land rights through subsequent sale and sale to be registered. While the sale and purchase of land that adheres to customary law is concrete, cash, real and real. This means that the role of PPAT in carrying out the mandate of the Act must be fully implemented and related to the transfer of ownership rights to land that has not paid off, PPAT must determine the firm stance to not make the Deed and Sell before all payment of the price paid in full even though the payment method gradually . The solution if there are problems like that then PPAT must make a binding agreement to buy and sell paid before the Deed of Sale. This is done in order to realize the sense of justice and minimize the default between the seller and the buyer in relation to the sale and purchase of land.Keywords: Legal Effect, Sale and Purchase Land, Not Filled.

Peranan PPAT Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bekas Hak Milik Adat Berkaitan Dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Eko Puji Hartono; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2544

ABSTRAK BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari yang mempunyai hak kepada yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan hak atas tanah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Untuk membuktikan adanya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana yang dikehendaki UUPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT.Sebagai salah satu Pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak aias tanah dan/atau bangunan, PPAT tunduk pada ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Atas dasar hal tersebut dipandang perlu melakukan penelitian berkenaan dengan implementasinya dalam praktek, terutama terkait dengan peranan PPAT dalam pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak dan akibat hukum terhadap PPAT yang menandatangani akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas hak milik adat, dan bagaimana keabsahan terhadap akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas hak milik adat tersebut.Metode pendekatan penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder, sehingga diperoleh pembahasan yang sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian mengungkapkan peranan PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas Hak Milik Adat berkaitan dengan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Bekas hak Milik Adat di Kabupaten Magelang berperanan dalam membantu tugas Kantor Pajak Daerah guna mengamankan Penerimaan Daerah dari sektor Pajak Daerah yaitu BPHTB. Konsekuensi hukum terhadap akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan bekas hak milik adat yang telah ditandatangani oleh PPAT sebelum dilaksanakannya pembayaran BPHTB atas peralihan hak atas tanah daniatau bangunan bekas hak milik adat tersebut dan sanksi hukum apa yang diberikan kepada PPAT tidak mempengaruhi keabsahan akta tersebut.Kata Kunci : PPAT, BPHTB, Tanah Bekas Hak Milik Adat. ABSTRACTBPHTB is a tax imposed on the transfer of rights to land and / or buildings, resulting in the transfer of rights to land and / or buildings from those who have rights to those who have rights to land and / or buildings, while land rights are referred to in Law Number 5 Year 1960 on Basic Regulation of Agrarian Principles. To prove the transfer of rights to land and / or buildings except the transfer of rights through auctions, as required by the BAL shall be proven by an authentic deed made by PPAT.As one of the Officials authorized to make a land / building title transfer deed, PPAT subject to the provisions of Article 91 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 regarding Regional Tax and Regional Levy jo Local Regulation Number 13 Year 2010 on Regional Taxes. On the basis of this matter, it is deemed necessary to conduct research related to its implementation in practice, especially related to the role of PPAT in the payment of BPHTB by the Taxpayer and the legal effect on the PPAT signing the deed of transfer of land rights and / or the building of customary property rights, and how the legality deed of transfer of rights over the land and / or the former building of customary property rights.The research method used is empirical juridical, data collection is done in primary and secondary, so that obtained a systematic discussion, which then analyzed qualitatively.The result of the research reveals the role of PPAT in making the deed of transfer of rights to the land and / or the building of the former Customary Property in relation to the Payment of Acquisition of Land Ownership and / or Used Customary Rights in Magelang Regency to assist the Regional Tax Office duty to secure the Regional Revenue of the Regional Tax Sector ie BPHTB. Legal consequences to the deed of transfer of land rights and / or buildings of customary property rights that have been signed by PPAT prior to the implementation of the payment of BPHTB over the transfer of land rights and or the building of the former customary property rights and the legal sanction given to the PPAT does not affect the validity of the deed .Keywords: PPAT, BPHTB, Land Used Indigenous Rights.

Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatan Rita Permanasari; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2528

ABSTRAKKetentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Terlebih lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 49/PUU–X/2012 memutuskan telah meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN membuat notaris seakan-akan tidak ada perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan peranan pembinaan dan perlindungan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan notaris dapat memahami kedudukan notaris sesuai UUJN.Berangkat dari pemikiran inilah kewajiban ingkar notaris masih tetap dipertahankan oleh pembuat undang-undang dalam revisi Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 yang merupakan konfigurasi kekuatan perlindungan terhadap profesi dan jabatan notaris dari sisi politik.Kata Kunci : Jabatan Notaris, Hak Ingkar, Perlindungan Hukum.ABSTRACTThe provisions of Article 4 and Article 16 paragraph (1) sub-paragraph f of the Notary's Office Law require a notary to maintain the confidentiality of all matters concerning the deeds it has made and all the information obtained for the deed in accordance with the oath of pledge of office except the law otherwise. The possibility of breach of such obligation under Article 16 paragraph (11) of Notary Law Regulation, a notary public may be subject to sanctions in the form of oral reprimands until dismissal with disrespect. Moreover, with the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia with the number : 49 /PUU-X/2012 deciding to have canceled or terminated the authority of the Regional Supervisory Board (MPD) listed in Article 66 paragraph (1) UUJN made a notary as if there was no legal protection for a notary in performing duties. The Indonesian Notary Bond (INI) should endeavor to undertake the role of guidance and protection to increase the knowledge, abilities and skills of the notaries. Likewise establish relationships with other law enforcers, so that other law enforcement who has relationship with the notary can understand the position of notary under the UUJN.Departing from this thought the obligation of notarization is still maintained by the lawmakers in the revision of the Law Regulation of Position Notary on Year 2014 which is the configuration of the strength of the protection of the profession and the notary's position from the political side.Keyword : Position of Notary, Right of Remedy, Legal Protection.

Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Vidio Menggunakan Aplikasi Dubsmash Dimas Hamdanniam; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2541

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa: (1) penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi dubsmash melanggar hak cipta ditinjau dari UUHC. (2) peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adany penggunaan audio populer yang membuat video menggunakan aplikasi dubsmash tanpa izin (3) kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pencipta.Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelanggaran atas penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi dubsmash ditinjau dari UUHC dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak ekonomi dimana Pencipta atau pemegang hak ekonominya terenggut. (2) Peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi Dubsmash tanpa izin ditinjau dari UUHC adalah sebagai konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jendral. Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan cara yaitu secara hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. (3) Kendalanya adalah terikatannya pencipta aplikasi Dubsmash ketika mengupload dengan ketentuan dari Mobile Motion dan dalam hal penyidikan dilakukan oleh PPNS berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi terhadap hak cipta. Solusinya adalah dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta aplikasi Dubsmash atas karya ciptanya dan peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih aktif dan upaya represif dilakukan dengan cara penegakan hukum berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) UUHC.Saran dari penelitian ini adalah bagi para editor aplikasi dubsmash hendaknya harus lebih memperhatikan ketentuan hukum dalam bidang Hak Cipta di indonesia sebagaimana diatur dalam UUHC, bagi para masyarakat hendaknya mengindahkan UUHC sehingga hak pencipta dapat dilindungi.Kata kunci : Hak Cipta, Audio Populer, Dubsmash ABSTRACTThe purpose of this study is to examine and analyze: (1) the use of popular audio in video creation using copyright infringing dubsmash apps reviewed from UUHC. (2) the role of a Notary in the legal protection of the creator in terms of the use of popular audio which makes the video use unauthorized dubsmash applications (3) constraints and solutions in the legal protection of the creator.The results of this study are: (1) Violation of the use of popular audio in the making of video using dubsmash application viewed from UUHC can be categorized as an act which includes violation of economic rights where the Creator or his economic rights holder is taken away. (2) The role of the Notary in the legal protection of the creator in the case of the use of the popular audio-making video using the unlicensed Dubsmash app reviewed from UUHC is as a consultant registered with the Directorate General. Such provisions have privileges, as they comply with the principles of the establishment of good legislation. The protection of copyright law against songwriters downloaded through the internet may be done in a manner that is legally state administration, criminal law and civil law. (3) Constraints and solutions in the legal protection of the creator in the form of weakness of the application of compensation sanction to the offender in accordance with the value of the loss of exclusive rights in the form of moral rights and economic rights of the creator and the copyright holder. And the solution is through copyright registration through Notary to obtain legal certainty over the copyrights.Suggestion from this research is for editor of dubsmash application should have to pay more attention to legal provisions in the field of Copyright in Indonesia as regulated in UUHC, for the society should heed UUHC so that the rights of creator can be protected for the sake of nation development.Keywords: Copyright, Popular Audio, Dubsmash

Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dimas Agung Prastomo; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2519

AbstrakAkibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 KUH Perdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari Notaris sebagai pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris, Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris, Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan.Berdasarkan hasil penelitian, dapat ketahui bahwa :1) praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris bahwa Praktek legalisasi akta di bawah tangan oleh Notaris merupakan pengesahan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian oleh para pihak, sehingga akta di bawah tangan tersebut yang telah mendapatkan pengesahan legalisasi dari Notaris memberikan kepastian dari akibat hukum nya bagi hakim dalam persidangan mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan dari para pihak atas perjanjian tersebut. Dalam hal ini semua pihak yang namanya tercantum dalam surat perjanjian tersebut harus membubuhkan tandatangannya atau cap sidik jari di dalam surat perjanjian itu sehingga tidak para pihak lagi dapat mengingkari ataupun mengatakan bahwa salah satu pihak atau semua pihak yang terkait tidak mengetahui apa isi surat perjanjian itu, karena isinya surat perjanjian telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak melakukan penandatangan dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dan dihadapan saksi-saksi yang Notaris kenal ; 2) Tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris adalah mengenai akibat hukum telah mempunyai kepastian yaitu pada saat penandatanganan surat perjanjian artinya adanya kepastian atas akibat hukum akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan yang tercantum itu memang bener semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah di bacakan oleh Notaris, bukan ada pihak lain karena semua di lakukan di hadapan Notaris. Sehingga tidak ada pengingkaran di kemudian hari; 3) akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris dalam pembuktian di pengadilan adalah suatu akta di bawah tangan pada dasarnya tidak mempunyai akibat hukum pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan semua pihak dalam perjanjian tersebut. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi akibat hukum pembuktian yang sempurna demi keuntungan dari pihak kepada siapa sipenandatanganan hendak memberikan suatu bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktiannya adalah bebas. Hal ini berbeda dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terhadap akta di bawah tangan akibat hukum pembuktiannya di pengadilan berada di tangan hakim untuk mempertimbangkannya (Pasal1881ayat(2) KUHPerdata)Kata Kunci : Akibat hukum, Akta Di bawah Tangan, Legalisasi AbstractThe consequences of a legal deed under the hand legalized by a Notary are related to the authority of a Notary under legalization. Based on Article 1874, 1874 (a), and 1880 Civil Code against the proof of the letter there must be legalization from Notary as the authorized official. The purpose of this research is to know and analyze the practice of legalization of deed under the hand by Notary, To know and analyze responsibility for truth of deed under hand which is legalized by Notary, To know and analyze the effect of law of deed under hand which is legalized by Notary in proof in court.Based on the results of the research, it can be seen that: 1) the legalization practice of the deed under the hands of a Notary that the practice of legalization of the deed under the hand of a Notary is an endorsement of the date of the agreement made by the parties, so the deed under the hand that has obtained legalization from the Notary provides certainty of its legal consequences for judges in court on the date, identity, or signature of the parties to the treaty. In this case all parties whose names are contained in the letter of agreement shall affix their signatures or fingerprint stamps in the treaty so that neither party may denounce or declare that either party or all parties concerned do not know what the letter of the treaty is, because the contents of the agreement have been read out and explained before the parties signing before the Notary as the authorized public official and before the witnesses that the Notary knew; 2) Responsibility for the truth of the deed under the legalized by the Notary is about the effect of the law has had the certainty that at the signing of the letter of agreement means the certainty of the legal consequences of the deed under the hand stating that the signatures listed are indeed bener all parties present and know the contents of the agreement because it has been read by the Notary, not any other party because all done in the presence of Notary. So there is no denial in the future; 3) the consequence of a legal deed under the hand that is notarized by the Notary in court verification is a deed under the hand basically has no legal consequence of the perfect proof because it lies on the signature of all parties to the agreement. A deed under the hands is merely giving the effect of the law of perfect proof for the benefit of the party to whom the signature wishes to provide a proof, while for a third party the law of proof is free. This is in contrast to an authentic deed which has perfect evidentiary power, then the deed under the hands of the law of evidence in court is in the hands of the judge to consider it (Article1881 paragraph (2) of the Civil Code)Keyword: Consequences of law, Deed of Hands, Legalization

Tinjauan Yuridis Implikasi Perjanjian Jual-Beli Dalam Keluarga Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Kedudukan Ahli Waris Ferri Adhi Purwantono; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2536

ABSTRACTInheritance often causes problems in the family. There are many risks associated with this heritage. If it is not wise to respond to conflicts in the family could happen and result in even breaking the string of family strings. There are several things related to inheritance that need to be noticed that the sale or purchase of inheritance is not problematic later.One of the problems that often happens is the sale-buy agreement in the family made by a notary. The sale and purchase agreement in the family is very rare, because usually in the family that happens is a grant. However, sometimes there are problems. The sale and purchase agreement in the family is very difficult to find solution to completion. The heirs may cancel the sale of the inheritance if the legal conditions of sale and purchase are not met through the courts. The heir who does not give his consent in the sale of an inheritance of land as a right, has the right to cancel the sale of the land.The method used in this research is with the juridical-normative approach derived from data collection obtained from the primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method. The data collection technique used is literature study. Data analysis techniques used qualitative data analysis.The sale and purchase agreement in the family between the parent and the child does not meet the objective requirements of the terms of the validity of the agreement concerning the terms of the agreement and the halal causa, that the object of the sale is part of the inheritance dispute which became the claim of the plaintiff as legitimate heirs. Implications of family sale agreements made by a Notary in the case of an heir who refuses a sale and purchase agreement is to file a civil suit against the sale and purchase agreement with the District Court. The implications of the sale and purchase agreement on the position of the heirs in the inheritance dispute above as an act against the law as stipulated in Article 1365 of the Civil Code, therefore the sale and purchase agreement is of course detrimental to the legitimate heirs which resulted in the diminution of the object of inheritance.Keywords: Notary, Sale and Purchase Agreement, FamilyABSTRAKHarta warisan sering menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Ada banyak resiko yang muncul berkaitan dengan harta warisan ini. Jika tidak bijak menyikapinya konfik dalam keluarga bisa saja terjadi dan mengakibatkan renggang bahkan putusnya tali kekeluargaan. Ada beberapa hal yang berkaitan harta warisan yang perlu di perhatikan agar penjualan maupun pembelian harta warisan tidak bermasalah nantinya.Salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu perjanjian jual-beli dalam keluarga yang dibuat oleh notaris. Perjanjian jual beli dalam keluarga sangat jarang terjadi, karena biasanya dalam keluarga yang terjadi adalah hibah. Namun demikian terkadang muncul permasalahan. Perjanjian jual beli dalam keluarga sangat sulit dicari solusi penyelesaiannya. Ahli waris dapat membatalkan Jual beli tanah waris jika syarat-syarat sah jual beli tidak terpenuhi melalui pengadilan. Ahli waris yang tidak memberikan persetujuannya dalam jual beli tanah warisan sebagai haknya, berhak membatalkan jual beli tanah tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-normatif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.Perjanjian jual beli dalam keluarga antara orang tua dengan anak tersebut tidak memenuhi syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan causa yang halal, bahwa yang menjadi obyek jual-beli tersebut adalah bagian dari sengketa waris yang menjadi gugatan dari penggugat selaku dari ahli waris yang sah. Implikasi perjanjian jual-beli dalam keluarga yang dibuat oleh Notaris dalam hal adanya ahli waris yang menolak perjanjian jual beli yaitu dengan mengajukan gugatan secara perdata terhadap perjanjian jual beli tersebut pada Pengadilan Negeri. Implikasi perjanjian jual-beli terhadap kedudukan ahli waris pada sengketa waris diatas sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, Sehingga perjanjian jual-beli tersebut tentu saja merugikan ahli waris yang sah yang berakibat pada berkurangnya obyek waris.Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Jual Beli, Keluarga

Pelaksanaan Klausul Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 Pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu Mahpudin Mahpudin; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2542

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 telah membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah soal kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dalam Penjelasan pasal 55 ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum antara pilihan hukum dalam lingkup peradilan umum dengan pilihan hukum dalam lingkup peradilan agama. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma. Asas ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal konsep mekanisme dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah;Pilihan forum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013 yang membatalkan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah harus dinyatakan secara tegas menyatakan dan menyepakati apakah memilih forum Arbitrase Syariah atau menentukan pilihan forum Pengadilan Agama dalam rumusan klausula Penyelesaian Perselisihan atau Sengketa dalam Akad Perbankan Syariahnya. Artinya memilih atau menentukan salah satu forum mekanisme penyelesaian sengketa syariah yaitu forum BASYARNAS atau Pengadilan Agama, bukan menggabungkan keduanya dalam satu rangkaian rumusan klausula penyelesaian sengketa.Kata kunci : klausul penyelesaian sengketa, akad perbankan syariah, putusan Mahkamah Konstitusi ABSTRACTDecision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 93 / PUU-X / 2012 dated August 29, 2013 has annulled the Elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking is a matter of legal certainty. This is because in the Elucidation of article 55 paragraph (2) raises legal uncertainty between the choice of law within the scope of general justice with the choice of law within the scope of religious court. Normative legal certainty is when a rule is created and enacted as it can provide clear and logical arrangements. Clearly in the sense that there is no doubt or multi-interpretation, and logical in the sense that the law becomes a system of norms with other norms so as not to clash or cause conflict of norms or the existence of vagueness and void norms. This principle can be used to solve the problem in terms of the concept of mechanism and choice of law in solving the dispute of sharia banking;The choice of dispute resolution forum of Sharia Banking pursuant to Decision of Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 93 / PUU-X / 2012 dated August 29, 2013 which annul the Elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law of Republic of Indonesia Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking must be stated expressly declare and agree on whether to vote for a Shari'ah Arbitration Forum or to determine the choice of Religious Court forums in the formulation of a Clause or Dispute Settlement clause in its Sharia Banking Agreement. It means choosing or determining one of the forums of dispute resolution mechanism of sharia namely BASYARNAS or Religious Court, not merging the two in a series of dispute settlement clause formulas.Keywords: clause of dispute settlement, syariah banking contract, Constitutional Court decision

Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie) Muliana Muliana; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2520

AbstrakKetika seseorang meninggal dunia maka arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Untuk itu masyarakat pada umumnya selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Salah satu perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar tabarru’(berbuat baik) adalah melalui wasiat. Secara garis besar wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang berwasiat itu meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang maka wasiat itu wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya. Adapun besaran jumlah wasiat yang dapat diberikan tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris. Adapun dalam KUHPerdata yang ditekankan adalah jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris, atau lazim disebut dengan bagian mutlak (legitieme portie). Adapun akibat hukum akta hibah wasiat yang melanggar legitieme portie maka sesuai Pasal 902 KUHPerdata bahwa pelanggaran legitieme portie tidak mengakibatkan hibah wasiat tersebut “batal demi hukum” (nietigheid), melainkan hanya dapat “diminta pembatalannya”.Kata kunci: Akta Wasiat, Legitieme Portie, Akibat Hukum AbstractWhen a person dies then the direction and path of our mind will certainly lead to the problem of inheritance. For that the people in general always want a regulation concerning the inheritance and property of the deceased people who have died. One of the legal actions of a person to transfer his property to others on the basis of tabarru '(doing good) is through a will. Broadly, the will is the act of a person surrendering his material right to another person, whose validity is if the will dies. If a person dies and has a life inheritance of a portion of his property to an agency or person, the will is mandatory before his or her possessions are shared with the heirs. The amount of testament that can be given should not be more than 1/3 of all property left behind. It aims to protect the heirs. Whereas in the Criminal Code that emphasized is the minimum amount to be accepted by the heirs, or commonly called the absolute part (legitieme portie). The legal consequences of the deed of grant certificate in violation of the legitimate portie, according to Article 902 of the Civil Code, that the violation of the portie legitieme does not result in the grant "null and void" (nietigheid), but can only be "requested for cancellation".Keywords: Deed of Acceptance, Legitieme Portie, Legal Effect

Peran PPAT Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pembagian Hak Bersama Setelah Terjadinya Penetapan Pembagian Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Garut Reza Fairuzabadi; Akhmad Khisni
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2548

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui peran PPAT setelah terjadinya penetapan pembagian waris di Pengadilan Agama Garut, apabila terjadi hal terkait masalah proses peralihan hak atas tanah dan atau pembagian warisan sebaiknya para ahli waris terlebih dahulu datang ke kantor PPAT untuk berkonsultasi, agar dijelaskan tentang mekanisme penyelesaian serta di buatkan akta terkait pembagian waris sesuai peristiwa hukumnya yang sebelumnya sudah melalui proses pembagian waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengggunakan pendekatan yuridis empiris.Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya (1) Peran PPAT dalam proses peralihan hak dan Pembagian Waris di Pengadilan Agama Garut Menurut Putusan Pengadilan Agama yang isinya mengembalikan dan membagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris, selanjutnya PPAT membuatkan APHB, pada umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis terkait pembuatan APHB yang menyatakan bahwa tanah yang merupakan warisan belum didaftar wajib dilampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewarisan dalam proses pendaftaran haknya sebagaimana tersebut dalam pasal 42 ayat 2 PP.24/1997, Pasal 111 PMA nomor 3 tahun 1997, KHI pasal 171-176, Pasal 37 ayat (1) PP 24/97, Pasal 136 PMA, UUPA nomor 5 Tahun 1960, PP 37 Tahun 1998, PP 3 Tahun 1997, PP 1 Tahun 2006, Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. (2) Kendala dan solusi yang dihadapi oleh PPAT : a. Ketentuan yang mengharuskan pencantuman tanda tangan asli para ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama. b. Sistem pemecahan secara sempurna yang melahirkan produk akhir berupa sertifikat hak atas tanah dengan kepemilikan bersama atas nama para ahli waris. c. Perhitungan Pajak APHB. d. Persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh para ahli waris. e. Kantor Pertanahan terlalu kaku dalam menerapkan kelengkapan persyaratan. f. Kebiasaan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyuruh pegawainya untuk menjadi saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. g. Para ahli waris kurang mempunyai kesadaran hukum dalam melengkapi persyaratan proses pembagian hak bersama.Kata kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Pembagian Hak Bersama, Penetapan Pembagian WarisABSTRACTThis study aims to determine the role of PPAT after the establishment of inheritance division in Garut Religious Court, in case of problems related to the process of transition of land rights and / or inheritance division, the heirs must first come to the PPAT office to consult, to explain the settlement mechanism and made a deed related to the division of inheritance according to legal events that have been through the process of distributing inheritance in the Religious Courts. This research employs empirical juridical approachBased on the method, the research produces basically (1) The role of PPAT in the process of transition of rights and division of inheritance in Garut Religious Court Based on the Decision of Religious Court whose contents restore and distribute inheritance to each heirs, then PPAT make APHB, juridical reasons related to the creation of the APHB stating that the land which is inherited has not been registered must be attached with documents related to inheritance in the process of registration of its rights as mentioned in Article 42 paragraph 2 of PP.24 / 1997, Article 111 PMA number 3 of 1997, KHI article 171-176, Article 37 paragraph (1) PP 24/97, Article 136 PMA, UUPA number 5 Year 1960, PP 37 Year 1998, PP 3 Year 1997, PP 1 Year 2006, Perkaban Number 8 Year 2012. (2 ) Constraints and solutions faced by PPAT: a. The provisions that require the inclusion of the original signatures of the heirs in the making of the Certificate of Inheritance and the Deed of Rights Sharing. b. A perfect splitting system that produces the final product of a land title certificate with joint ownership on behalf of the heirs. c. APHB Tax Calculation. d. Administrative requirements to be completed by the heirs. e. Land Office is too rigid in applying the requirements. f. Habit of Officers of the Deed Land Author instructs his employees to become witnesses in the making of the Inheritance Certificate. g. The heirs lack legal awareness in completing the terms of the process of sharing common rights.Keywords: Land Rights Transfer, Shared Rights Sharing, Stipulation of Inheritance

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : Jurnal Akta

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search Journal : Jurnal Akta

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search
Journal : Jurnal Akta