This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta
Umar Ma’ruf
Fakultas Hukum UNISSULA

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Akta

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Slamet Khudhori; Umar Ma’ruf
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2527

Abstract

ABSTRAK Penelitian tentang “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran” bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam membuat akta jual beli tanah menggunakan cek/bilyet giro sebagai alat pembayaran, hambatan serta cara mengatasinya.Peran PPAT dalam membuat akta jual beli tanah menggunakan cek/Bilyet Giro sebagai alat pembayaran yaitu mengupayakan proses perjanjian jual beli tanah dapat berjalan lancar dari terjadinya kesepakatan pengikatan jual beli hingga terjadinya serah terima barang berupa tanah melalui serah terima akta pengikatan jual beli. Hal ini mengingat jual beli menggunakan cek/Bilyet Giro sebagai alat pembayaran tidak dilakukan pembayaran pada waktu dilakukannya perjanjian pengikatan jual beli, namun terdapat tenggang waktu pembayaran sesuai dengan masa aktif dan jatuh tempo pembayaran cek/Bilyet Giro.Hambatan yang dihadapi PPAT dalam membuat akta jual beli tanah menggunakan cek/Bilyet Giro sebagai alat pembayaran yaitu cek/Bilyet Giro sebagai alat pembayaran mempunyai waktu efektif dan jatuh tempo dalam pembayaranya sehingga pembyaran harga tanah tidak dapat dilakukan seketika saat dilakukannya pembuatan akta jual beli. Walaupun kesepakatan mengenai harga dan kondisi tanah yang dijualbelikan telah disepakati yang menandakan jual beli telah terjadi namun penyeraham tanah sebagai benda tidak bergerak melalui penyerahan sertipikat dan akta jual beli tidak dapat segera dilakukan sebelum dilunasinya harga tanah. Untuk mengatasinya dilakukan penempatan sememtara sertipikat dan akta jualbelinya hingga dilunasinya pembayaran harga tanah yang telah disepakati.Kata Kunci : PPAT, Jual Beli, Cek/Bilyet GiroABSTRACTResearch on "The Role of Official Deed Officer (PPAT) In Creating a Deed of Sale and Purchase of Land Using Check / Bilyet Giro as Payment Instrument" aims to analyze the role of PPAT in making the deed of buying and selling land using check / bilyet giro as a means of payment, obstacles and how to cope .The role of PPAT in making the deed of buying and selling land using check / Bilyet Giro as a means of payment is to pursue the process of land purchase agreement can run smoothly from the agreement of binding of sale and purchase until the handover of goods in the form of land through the handover of the deed of buying and selling binding. This is because buying and selling using check / Bilyet Giro as payment instrument is not made at the time of the sale and purchase agreement, but there is a grace period of payment in accordance with the active period and payment due check / Bilyet Giro.The obstacles faced by PPAT in making the deed of buying and selling of land using check / Bilyet Giro as a means of payment is check / Bilyet Giro as a means of payment has effective time and maturity in payment so that the price of land can not be done instantly when making the deed of sale and purchase. Although the agreement on the price and condition of the land sold has been agreed which indicates the sale and purchase has occurred but the submission of land as immovable property through the delivery of certificate and the deed of sale and purchase can not be done immediately before the settlement of land price. To overcome this done the placement sememtara certificate and the deed of sale until the payment of land payment has been agreed.Keywords: PPAT, Sale and Purchase, Check / Bilyet Giro
Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan (Studi di Wilayah KerjaNotarisKabupaten Kendal) Romanda Arif Kurnia; Umar Ma’ruf
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2618

Abstract

ABSTRAKTugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan perlu dipahami secara berbeda agar tidak menimbulkan kerancuan. Pertanyaan yang timbul dari problem ini adalah: Bagaimana implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan?Apa kelemahan-kelemahan dalam implementasi tugas dan wewenang Notaris dalam pembuatan Akta yang berkaitan dengan pertanahan ? Bagaimana solusi implementasi tugas dan wewenang Notaris dalam pembuatan Akta yang berakitan dengan pertanahan ?Metode pendekatan menggunakan sosio legal research.Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.Permasalahan di analisis dengan teori kepastian hukum dan teori kewenangan: Pertama,Implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahandipahami secara berbeda, karena; (1) Mengacu Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN 2014, maka Notaris secara otomatis adalah pejabat yang berwenang membuat akta tanah. Namun kenyataan di lapangan, Notaris tidak secara otomatis dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (2) Pada praktik di lapangan, Notaris dapat diangkat menjadi PPAT setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta dinyatakan lulus yang diselenggarakan oleh BPN.Akan tetapi bahwa dalam hal Notaris membuat akta – akta yang berkaitan dengan pertanahan yang bukan merupakan kewajiban PPAT.Kedua, Kelemahan implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan adalah: (a) Konsep ideal implementasi tugas dan kewenangan Notaris menurut UUJN 2014 yaitu seorang Notaris sekaligus PPAT; (2) Praktik implementasi tugas dan kewenagan Notaris di lapangan berbeda dengan UUJN 2014, karena Notaris diangkat menjadi PPAT setelah harus mengikuti pendidikan dan pelatihan serta dinyatakan lulus yang diselenggarakan oleh BPN. Ketiga solusi terkait dengan perbedaan implementasi tugas dan kewenangan Notaris antara yang ideal seperti UUJN 2014 dengan praktik di lapangan, yaitu: (a)Pemerintah melakukan revisi UUJN 2014 atau membuat Peraturan Pengganti Undang Undang.Kata Kunci : Notaris, Akta Pertanahan.ABSTRACTThe duties and authorities of Notary in making deed related to land shall be understood differently so as not to cause confusion. Questions arising from this problem are: How is the implementation of the task and authority of Notary in making deed related to land? What are the weaknesses in the implementation of the duties and authorities of Notary in making the deed related to land? How is the implementation solution of duties and authority of Notary in the making of Deed that is in assembly with land?The approach method uses socio legal. The data used are primary and secondary data. Methods of data collection using interviews and literature study. Methods of data analysis using qualitative analysis.Problems in the analysis with the theory of legal certainty and theories of authority: First, the implementation of duties and authorities of Notaries in making deed related to land is understood differently, because; (1) Referring to Article 15 paragraph (2) letter (f) of UUJN 2014, the Notary is automatically authorized to make the land deed. However, the facts in the field, Notary can not automatically become Land Acquisition Official (PPAT). (2) In practice in the field, Notary can be appointed to PPAT after attending the education and training and graduated from BPN. However, in the case that a Notary public makes deed - deed related to land which is not an obligation of PPAT. Second, the weakness of the implementation of duty and authority of Notary in making deed related to land are: (a) Ideal concept of implementation of duty and authority of Notary pursuant to UUJN 2014 that is a Notary as well as PPAT; (2) Practice of duties implementation and authority of Notary in the field is different from UUJN 2014, since Notary is appointed to PPAT after having to attend education and training and passed the event held by BPN; and Third solutions related to differences in the implementation of duties and authorities of Notary between the ideal such as UUJN 2014 with practice in the field, namely: (a) The Government revised the UUJN 2014 or made a Law Enforcement Rules.Keywords: Notary, Land deed.
Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kabupaten Banjarnegara Dessy Andiyaningsih; Umar Ma’ruf
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2535

Abstract

ABSTRAKPenelitian dengan judul “Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan di Kabupaten Banjarnegara” bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan terjadi pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan di Banjarnegara, peran Notaris dan PPAT dalam proses pengalihan Hak Tanggungan di Kabupaten Banjarnegara dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan dan bagaimanakah solusinya di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini penelitian kualitatif dengan metode pendekatan secara yuridis empiris. Spesifikasi penelitian deskriptif analistis, data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan data akan dilakukan melalui : studi kepustakaan , wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya dalam penulisan hanya berisi uraian uraian dan tidak menggunakan data statistik.Informasi narasumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan dipilih yang berkualitas, yang kemudian disajikan secara deskriptif yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebab Terjadi pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan di Banjarnegara, karena karena penambahan modal dengan kenaikan plafond karena Peralihan pemegang hak tanggungan, Terjadi karena undang-undang, karena peralihan pemberi hak tanggungan. Peran Notaris dan PPAT terkait dengan proses pengalihan Hak Tanggungan di Kabupaten Banjarnegara adalah, membuat akta otentik, Akta otentik dalam pelaksanaan peralihan jaminan Hak Tanggungan adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pembuatan akta APHT harus dibuat oleh Notaris dan PPAT. Hal ini sebagai bentuk dari asas spesialitas dari Hak Tanggungan, Melakukan legalisasi perjanjian kredit, melakukan pengikatan perjanjian, membuat surat kuasa, melakukan pengarsipan untuk menjaga kerahasiaan klien, membantu para pihak dalam melakukan perbuatan hukum dan membantu pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pendaftaran tanah.Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan dan solusinya di Kabupaten Banjarnegara adalah hambatan sebelum terjadinya pengikatan, hambatan yang dihadapi Notaris saat terjadinya pengikatan, hambatan yang dihadapai Notaris setelah terjadinya pengikatan, hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peralihan jaminan Hak Tanggungan dari kreditur lama kepada kreditur baru adalah da hambatan terjadi BPN. Adapun solusi yang memungkinkan dilakukan terhadap hambatan-hambatan tersebut adalah; memberikan pemahaman kepada pihak bank agar berkas yang sudah diserahkan kepada notaris benar-benar telah disetujui oleh pihak calon debitur baik bunga maupun biaya administrasi dan asuransi. Solusi terhadap hambatan yang dihadapi notaris setelah terjadinya pengikatan yaitu : mengantisipasi pengingkaran dari debitur terhadap tanda tangan yang pernah dilakukan dihadapan notaris, maka arsip atau berkas yang asli harus dicek dan ditunjukan kepada notaris dan dibawah foto copy KTP debitur, ditandatangani oleh yang bersangkutan. Pihak notaris harus berperan aktif untuk konfirmasi ke BPN tidak hanya menunggu konfirmasi balik dari BPN. Solusi terhadap hambatan yang dihadapi BPN dalam dalam pelaksanaan pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan ini masih sangat terbatas SDM dengan cara meningkatkat SDM yang ada di BPH melalui Work shop, seminar-seminar, meningkatkan sarana dan prasarana.Kata kunci : pengalihan hak tanggungan, perbankan, notaris/PPAT ABSTRACTThe study entitled "Transfer of Distribution Right to Banking in Kabupaten Banjarnegara" aims to know and explain the transfer of dependency on banks in Banjarnegara, the role of Notary and PPAT in the process of transferring Mortgage Rights in Kabupaten Banjarnegara and obstacles in the implementation of the transfer of Mortgage to the banking and how is the solution in Kabupaten Banjarnegara. This research is qualitative research with empirical juridical approach method. Descriptive analytical research specifications, data used primary data and secondary data, data collection techniques by means of data collection will be done through: library study, interview. Data analysis used in this research is descriptive qualitative, meaning in writing only contains description of description and do not use statistical data. Informant resource that related to subject matter selected quality, which then presented descriptively related to problem studied.Based on the research and discussion, it can be concluded because there is a transfer of dependency on banking in Banjarnegara because of the increase of capital with the increase of ceiling due to the transfer of the dependent, due to the law, due to the transfer of the dependent giver. The role of Notary and PPAT in relation to the transfer of rights process in Banjarnegara Regency is to make an authentic deed, authentic deed in the implementation of the transfer of guarantee of Mortgage right is the Deed of Assignment Rights (APHT). The making of APHT deed must be made by Notary and PPAT. This is a form of the special principle of Mortgage Rights, Conducting legalization of credit agreements, contracting agreements, creating power of attorney, filing to maintain client confidentiality, assisting parties in performing legal actions and assisting the government in realizing the orderly administration of land registration.Constraints in the execution of transfer of Mortgage Rights to the banking and its solutions in Banjarnegara Regency are obstacles prior to the occurrence of bonding, barriers faced by Notary during the occurrence of bonding, barriers faced by Notary after the occurrence of binding, obstacles encountered in the implementation of the transfer of guarantee of Mortgage Rights from the old creditor to the new creditor is the obstacle occurs BPN. The possible solutions to these obstacles are; provide understanding to the bank that the file that has been submitted to the notary has actually been approved by the prospective debtor both interest and administrative and insurance fees. The solution to the obstacles faced by the notary after the bonding is: to anticipate the denial of the debtor against the signature that has been made before the notary, the original file or file must be checked and displayed to the notary and under the copy of the debtor's ID card, signed by the person concerned. Notary parties must play an active role to confirm to the BPN not only waiting for confirmation back from BPN. The solution to the obstacles faced by BPN in the implementation of the transfer of Mortgage Rights to banks is still very limited by increasing human resources in BPH through Work Shop, seminars, improving facilities and infrastructure.Keywords: transfer of mortgage, banking, notary / PPAT
Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal Dwikky bagus wibisono; Umar Ma’ruf
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2546

Abstract

AbstrakLembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan.Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan ketiga, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas.Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Pengawasan,Jabatan Notaris AbstractsThe Notary Institution is one of the existing social institutions in Indonesia, this institution arises from the needs in the association of fellow human who wants a proof of the relationship of civil law existing and / or occur between them.The approach method used in this research is empirical juridical, the specification used in this research is analytical descriptive, this data collection technique using field research and literature study.Notary as a general official in carrying out his / her position needs to be given legal protection, among others, first to maintain the nobility of dignity and dignity of office including when giving testimony and proceeding in examination and trial. Second, to keep secret deeds obtained for making the deed and third, to keep the minuta or letters attached to the Minutes of Notary or Notary's protocol in the Notary's depository. These are the basic principles of Article 66 of the UUJN in the case of calling a Notary to the judicial, investigative, prosecutorial or judicial process with the approval of the Supervisory Board.Keywords:  Regional Supervisory Board,Supervision,Notary Position