Kemiskinan merupakan masalah utama pemerintah yang belum dapat sepenuhnya diatasi. dibulan Maret 2018 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) masih terdapat 3.615,79 ribu jiwa atau 7,45 % masyarakat miskin yang tinggal di desa. Kemiskinan tidak hanya dialami oleh masyarakat yang tinggal di desa tetapi juga yang tinggal di kota, namun jumlah terbesar angka kemiskinan terjadi di perdesaan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada, Kecamatan Pebayuran memiliki 12 desa dan merupakan kecamatan yang angka kemiskinannya tertinggi. Penelitian akan mengacu pada teori anggaran pro kaum miskin, apakah kebijakan pemerintah dilakukan melalui proses yang adil, partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, mempelajari data-data yang terkait baik data sekunder maupun data primer , wawancara dengan para informan yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian melakukan pengolahan dan analisis data untuk mengetahui bagaiman pengentasan kemiskinan dilakukan di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Pebayuran dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.