Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Akuntansi

Hubungan Keakuratan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Fiskus dan Wajib Pajak pada RS Immanuel Yunita Christy; Hastutie Noor Andriati
Jurnal Akuntansi Vol. 2 No. 2 (2003)
Publisher : Universitas Kristen Maranatha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/jam.v2i2.249

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian jumlah pajak yang dihitung RS. lmmanuel dengan pajak yang dihitung oleh fiskus dan untuk mengetahui apakah penerapan penghitungan PPh Pasal 2l oleh RS. lmmanuel telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti hingga akhimya sampai pada suatu simpulan. Penelitian dilakukan melalui daflar gaji pegawai RS. lmmanuel dalam halini penghitungan PPh Pasal 21 karyawan untuk tahun 200l. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: “Apabila Pajak Penghasilan Pasal 2l yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan undang- undang maka perhitungan tersebut akurat". Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan metode statistik. Dari hasil penghitungan dengan menggunakan koefisien korelasi Rank Spearman menunjukkan hasil yang significant, artinya penghitungan PPh Pasal 2l yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan PPh Pasal 2l yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang-undang, maka penghitungan dinyatakan akurat dan hasil hipotesis ini adalah H0 diterima. Berdasarkan hasil pengolahan data laporan gaji pegawai RS. Immanuel dapat disimpulkan bahwa RS. Immanuel telah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dengan benar karena sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku danpenghitungan PPh Pasal 2l antara wajib pajak dengan fiskus adalah akurat.Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Fiskus, Wajib Pajak
Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Yunita Christy; Sinta Setiana; Puput Cintia
Jurnal Akuntansi Vol. 9 No. 2 (2017)
Publisher : Universitas Kristen Maranatha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/jam.v9i2.469

Abstract

AbstractThe creation of a good governance system (one good way of governance) one of the way with a good performance measurement system to support the implementation. The government then makes a performance measurement system that is Government Accountability System of Performance Institution (SAKIP). The final product of SAKIP that describes the performance achieved by a government agency on the implementation of programs and activities funded by APBN/APBD is known as LAKIP (Performance Accountability Report of Government Agencies). The number of Regional Device Units incorporated in the city or county governments throughout Indonesia, it was reported that no one had achieved an A rating of the LAKIP he had compiled. This phenomenon forms the basis for our research to attempt to disclose other factors that might influence the assessment of LAKIP on the performance appraisal system for SKPD in Indonesia. Based on previous research conducted by Spekle and Verbeeten (2013), this study tried to replicate to test whether it yielded the same conclusions. Sample amounted to 127 comes from population 3 SKPD in Bandung with data analysis technique Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that SAKIP oriented incentives did not affect the performance of civil servants. SAKIP-oriented exploration affects the performance of civil servants. Contractibility as a moderating variable can not strengthen or weaken the relationship of SAKIP oriented incentives tocivil servants performance while the relationship SAKIP oriented exploration and performance of civil servants negativf influence. Input for the next researcher so as not to focus on one office and test the variables in this study on different settings and is expected to increase the number of samples to obtain better resultsKeywords: Government Agency Performance Accountability System (SAKIP), Performance,     Contractibility, SKPD   Bandung