<![CDATA[Kudeta militer Myanmar terjadi pada 1 Februari 2021, junta militer mengambil alih kendali kekuasaan negara. Militer Myanmar menganggap adanya kecurangan dalam pemilu pada November 2020. Tindakan ini dipertahankan oleh militer karena sesuai secara hukum dengan menggunakan konstitusi untuk mengambil alih pada saat-saat darurat. Kudeta Myanmar mendapatkan respon beragam dari dunia internasional. PBB secara langsung mengeluarkan pernyataan tegas terkait kudeta militer Myanmar. Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam, Erywan Yusof ditunjuk sebagai utusan khusus Myanmar oleh ASEAN. Indonesia juga merespon melalui halaman resmi Kementrian Luar Negeri, Indonesia meminta semua pihak untuk menahan diri agar terciptanya situasi yang kondisif. Hukum internasional dalam hal ini tidak mengatur dengan jelas bagaimana aksi kudeta militer dipandang. Piagam PBB hanya mengatur semua negara untuk tidak ikut campur dan memiliki posisi yang sama dalam prinsip kesetaraan dan non-intervensi. Piagam ASEAN hanya mengatur negara anggotanya untuk patuh terhadap rule of law yang ada. ASEAN tidak mengatur dengan jelas sanksi apabila ada anggota yang melanggar prinsip tersebut.]]>
