Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2021 - 2026

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Latipah Nasution

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Author-ID : 2539304

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Potret Perempuan dalam Bingkai Ketatanegaraan Latipah Nasution
ADALAH Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractThe role of women is an absolute prerequisite for the realization of equitable development. The state will not be prosperous if the women are left behind, marginalized and oppressed. Efforts to empower women are an integral part of national development efforts. Therefore, women's empowerment is an ongoing effort to adjust to the times. The presence of various rules regarding women's representation in various aspects is a form of respect for women for the realization of a prosperous and just state.Keywords: Women, Political Participation, Rule of Law. Abstrak Peran perempuan merupakan syarat mutlak demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak akan sejahtera apabila kaum perempuannya dibiarkan tertingal, tersisish dan tertindas. Upaya pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan merupakan upaya yang berkelanjutan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hadirnya berbagai aturan mengenai representatif perempuan di berbagai aspek merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan demi terwujudnya negara yang sejahtera dan berkeadilan.Kata Kunci: Perempuan, Partisipasi Politik, Negara Hukum.

Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coranavirus Covid-19 Latipah Nasution
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:The spread of Corona Virus causes various kinds of problems in all aspects of life. Disaster management and determination of disaster status are necessary in carrying out every government policy in Indonesia because basically Indonesia adheres to the civil law legal system which results in a legal certainty that must be accompanied by written legal documents. Negligence and inaction of the government in issuing policies in the event of a disaster can cause harm to the country and its own people. Negligence of a ruler against his authority can be filed by a group of people in the matter of fulfilling their rights as a whole society.Keywords: Policy, Government Responsibility, Fulfillment of Community Rights. Abstrak:Penyebaran Virus Corona menimbulkan berbagai macam permasalahan di segala aspek kehidupan. Penanggulangan bencana serta penetapan status bencana merupakan hal yang diperlukan dalam menjalankan setiap kebijakan pemerintahan di Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia menganut sistem hukum civil law yang berakibat adanya suatu kepastian hukum yang harus disertai dengan adanya dokumen hukum tertulis. Kelalaian dan kelambanan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pada saat adanya bencana dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakatnya sendiri. Kelalaian seorang penguasa terhadap kewenangannya dapat diajukan gugatan oleh sekelompok masyarakat dalam hal pemenuhan hak sebagai masyarakat yang utuh.Kata Kunci: Kebijakan, Tanggung jawab Pemerintah, Pemenuhan Hak Masyarakat

Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19 Latipah Nasution
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractThe free trade system requires business players to be able to continue to survive in global competition. Through various international conventions ratified, Indonesia has implemented legal protection for Intellectual Property Rights (IPR). Creative industries are closely related to intellectual property in their products / services. The economic constraint urges every business actor to continue to innovate in order to survive. Many local products that contribute to the economy in Indonesia still do not have legal protection for their IPRs, making them vulnerable to disputes in the future. The impact of Covid-19 provides opportunities and challenges for businesses to participate in and develop their businesses in the industrial era 4.0.Keywords: IPR; Creative Industries; MSME; Covid-19. AbstrakSistem perdagangan bebas menuntut para pelaku usaha untuk dapat terus bertahan dalam persaingan global. Melalui berbagai konvensi internasional yang diratifikasi, maka Indonesia telah menerapkan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Industri kreatif berkaitan erat dengan kekayaan intelektual dalam produk/jasanya. Keterhimpitan ekonomi mendesak setiap pelaku usaha untuk terus berinovasi agar dapat bertahan hidup. Banyaknya produk lokal yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia yang masih belum memiliki perlindungan hukum terhadap HKInya, sehingga rentan akan adanya sengketa dikemudian hari. Dampak Covid-19 memberikan peluang dan tantangan bagi pelaku usaha untuk ikut berperan dan mengembangkan usahanya di era industri 4.0.Kata Kunci: HKI; Industri Kreatif; UMKM; Covid-19

Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital Latipah Nasution
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

AbstractDemocracy as an Indonesian government system has implications for equal rights, obligations and equal treatment for all its citizens. Freedom of opinion is basically a right owned by every individual guaranteed by the constitution, this is contained in Article 28E paragraph (3). The advancement of technology and information is one of the platforms in the delivery of opinions by the people in Indonesia. Communication technology with various kinds of social media has given freedom to each individual to express their opinions through various types of social media communication. The development of information technology media is characterized by various problems. The limitation of human rights in various aspects is a form of control over the avoidance of brutal and transgressing freedom.Keywords: Freedom of Opinion, Democracy, Communication Information Technology (ICT) AbstrakDemokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia memberikan implikasi terhadap persamaan hak, kewajiban dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negaranya. Kebebasan berpendapat pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28E ayat (3). Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat di Indonesia. Teknologi komunikasi dengan berbagai macam media sosial telah memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya melalaui berbagai jenis media sosial komunikasi. Perkembangan media teknologi informasi diwarnai berbagai permasalahan. Pembatasan HAM dalam berbagai aspek merupakan bentuk kontrol terhindarnya kebebasan yang brutal dan melampaui batas.Kata kunci: Kebebasan Berpendapat, Demokrasi, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Co-Authors Siti Nurhalimah Siti Romlah Yunus, Nur Rohim

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : 'ADALAH

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : 'ADALAH