Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro

PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN E-GOVERMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KEPULAUAN Ade Hasan; Assaf Arief
PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Vol 5, No 1 (2018): PRotek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro
Publisher : Program Studi Teknik Elektro Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.579 KB) | DOI: 10.33387/protk.v5i1.622

Abstract

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah menjadi aset penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga dengan adanya penggunaan TIK ini, Pemda dapat mewujudkan strategi bisnis untuk mencapai tujuan organisasi dan menimalisir resiko tata kelola TIK dengan efektif dan efisien. Pemda Halmahera Selatan (Halsel) sendiri merupakan institusi pemerintahan kabupaten kepulauan di Indonesia Timur provinsi Maluku Utara yang saat ini sudah mengimplementasikan startegi e-government, namun Pemda tersebut memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya strategi pemanfaatan TIK untuk mewujutkan visi dan misi institusi Pemda tersebut agar efektif dan efisien dalam pemberdayaan sumberdaya TIK tersebut. Penelitian ini dengan menggunakan framework COBIT 5 yaitu untuk mengukur tingkat kematangan implementasi e-government pada Pemda Halsel. Metodologi pengukuran kematangan implementasi e-government dilakukan dengan metode kualitatif dengan wawancara langsung menggunakan kuisoner assessment di pejabat struktural Pemda Halsel Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab tata keloal TIK institusi tersebut. Dilakukan pengukuran kematangan e-government menggunakan kuisoner COBIT 5 assessment untuk mengetahui seberapa jauh kesuksesan Pemda Hasel dalam menerapkan startegi e-government dalam mencapai tujuan organisasi. Pengukuran penelitian ini menggunakan framework COBIT 5 yang merupak best practice yang menjadi standar internasional untuk memperbaiki lebih jauh proses kematangan e-government tersebut. Hasil penelitian ini yaitu berupa hasil analisis proses pengukuran dan assesment kematangan implementasi TIK di Pemda Halsel di dapatkan hasil rata-rata pada domain dasar yang diukur untuk menggunakan COBIT 5 adalah point 2,1 (performed process) dari skala 5 (optimizing), yang artinya masih sangat rendah, dan butuh perencanaan strategis implementasi TIK yang lebih matang untuk naik ketahap kematangan implementasi selanjutnya.Kata Kunci: TIK, Pemda Halsel, e-Goverment, Kematangan, COBIT 5
Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Assaf Arief; Muhammad Yunus Abbas
PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Vol 8, No 1 (2021): PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro
Publisher : Program Studi Teknik Elektro Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/protk.v8i1.1978

Abstract

Electronic-based Governance System (SPBE) or known as e-government is an effort to utilize information and communication technology to support government systems and improve the effectiveness and efficiency of government institutions' performance. The implementation of e-government is expected to improve the quality of public services. E-government in thecountry will usually face many obstacles that can be thwarted in its application. Previous research has discussed more about the constraints of e-government implementation in developing countries. This study aims to identify the obstacles faced in the application of SPBE/e-government in developing and developedcountries. This research uses systematic literature review method by Kitchenham. The literature used in this study was taken from several digital Library, namely ACM Digital Library, IEEE Xplore, Science Direct, and Scopus. The results of the study found thatconstraints in its application in developing and developed countries can be categorized into seven constraints / aspects, namely IT Infrastructure, Human Resources, Policy / Legislation, Politics, Economy, Geography and Culture. These constraints can be a reference for the government to make improvements in the implementation of SPBE so that the quality of services can be better