Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal I La Galigo : Public Administration Journal Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Sulastryani Majid
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Journal I La Galigo : Public Administration Journal

 1 
PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLSEK BUA) Sulastryani Majid
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 3, No 2 (2020): Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Volume 3, No. 2, Oktober 2020
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.478

Abstract

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan bangsa yang baik. Untuk itu, anak sangat penting perlu untuk dilindungi tumbuh kembangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan di Polsek Bua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yakni menggunakan penelitian lapangan dan pustaka, yang hasil penelitiannya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama peran penyidik terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak diantarannya adalah menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum dan menentukan alat bukti. Yang kedua penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak  yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Bua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dimana perkara diselesaikan melalui diversi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan maksimal ancamannya 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Co-Authors