Articles
<![CDATA[THE POSITION OF MAQASID AL-SHARI’A ON FIQH OF MINORITIES ]]>
<![CDATA[Moh. Wahib]]>;
<![CDATA[Sabri Samin]]>;
<![CDATA[Barsihannoor Barsihannoor]]>;
<![CDATA[Muhammad Shuhufi]]>
<![CDATA[ Jurnal Diskursus Islam Vol 8 No 2 (2020): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jdi.v8i2.12532
<![CDATA[This paper elaborates in depth on the position of maqasid al-syari'ah towards minority fiqh. This research is a library research, descriptive in nature. This research uses normative (syar'i) and sociological theological approaches. Primary data sources are data obtained through literature studies with primary data taken from the Koran, hadith, jurisprudence books, books that study minority fiqh or others that are related to this research. The results showed that the position of maqasid al-syari ah is the foundation and foundation for the concept of minority fiqh. The format of the rules of maqasid al-syari'ah contained in minority jurisprudence, namely: First: al-taysir waraf' al-haraj (eases and raises difficulties). Second: tagayyur al-fatwa is a change in fatwa. Third: tanzil al-hajah manzilah aL-darurat (Needs occupy an emergency). Fourth: 'Urf or customs in society. Fifth: Annazru ila al-Ma'alat (seeing the legal consequences). Sixth: The congregation as a judge.]]>
<![CDATA[DIALOK FIKIH DENGAN REALITAS SOSIAL (Studi Kasus di Kecamatan Manggala Kota Makassar) ]]>
<![CDATA[Muhammad Shuhufi]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Khitabah Vol 4 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Al-Khitabah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seperti apa bentuk dialog fikih dengan realitas sosial di Kecamatan Manggala Kota Makassar, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap proses dialog tersebut.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama hanya akan tinggal kenangan tatkala tidak dapat dihadirkan di muka bumi yang penuh dengan tumpukan persoalan, oleh karena itu diperlukan bentuk dialog kaidah fikih dengan realitas sosial.]]>
<![CDATA[PENGUATAN PERAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BERBASIS MASJID DI KABUPATEN GOWA, SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[muhammad shuhufi]]>;
<![CDATA[Fatmawati]]>
<![CDATA[ ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian Vol. 10 No. 1 (2022): Januari - Juni 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Datokarama Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.165 KB)
|
DOI: 10.24239/ist.v9i1.920
<![CDATA[The Mosque-based Amil Zakat Institution (LAZ) has the potential to develop zakat in Gowa Regency, the research uses the community-based research (CBR) method, which includes efforts to create solutions to problems and opportunities for developing zakat empowerment in the Regency, especially those related to strengthening the Zakat Collection Unit Mosque based. The results of the research show that the practice of implementing the functions and roles of UPZs is already running at the mosque level in the Regency, but it is not yet running following statutory regulations and UPZ institutions have not yet been formed in the majority of Mosques in Gowa Regency, so the strengthening program carried out by researchers will be on the agenda and Baznas work program to involve religious counselors]]>
<![CDATA[The Women’s Leadership: Orientation from a Legal and Islamic Sharia Perspective ]]>
<![CDATA[Fatmawati]]>;
<![CDATA[Rahma Amir]]>;
<![CDATA[Rahmawati]]>;
<![CDATA[Firman Muhammad Arif]]>;
<![CDATA[Muhammad Shuhufi]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v12i2.1345
<![CDATA[Women’s leadership in the political dimension is an interesting study because even though Indonesia has substantially regulated women’s leadership, in practice women’s leadership has not been implemented optimally. This research aims to answer two legal issues, namely the legal political orientation related to women’s leadership in politics in Indonesia, as well as the perspective of Islamic law related to women’s leadership in politics in Indonesia. This research is normative legal research with a conceptual and statutory approach. The research results confirm that the problems regarding legal politics for women to hold political positions are more related to aspects of legal culture and collective understanding of society. This emphasizes that legal politics related to the role and orientation of women’s leadership in the world of politics must receive optimal understanding and awareness in society so that women get more portions and roles to occupy political positions in proportion to men’s political leadership. Apart from that, from the perspective of Islamic Sharia regarding women’s leadership in politics in Indonesia, there is actually no definite prohibition (qath’i) that prohibits women from becoming political leaders. Therefore, referring to the Maqashid Asy-Syariah aspect, it refers to the development of time and culture, especially when women also have the same opportunities to receive education so that they have the same potential to become political leaders as men.]]>
<![CDATA[Kontroversi Ulama Kontemporer tentang Keberadaan Bank ASI ]]>
<![CDATA[Jufri]]>;
<![CDATA[Hamzah Hasan]]>;
<![CDATA[Muhammad Shuhufi]]>
<![CDATA[ Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol 5 No 2 (2024): Education and Islamic Studies (Juni-Desember) ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI DDI Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55623/au.v5i2.341
<![CDATA[Kedudukan ibu yang menyusui seorang bayi, sama statusnya dengan ibu kandung sendiri, dikarenakan tidak boleh menikahi wanita tersebut beserta dengan keturunannya. Dalam Islam disebut saudara sepersusuan. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah air susu yang tersimpan di Bank ASI yang kapan saja dapat dimanfaatkan oleh seorang bayi, bagaimanakah hukumnya dalam perspektif Islam, sehingga menimbulkan khilafiah di kalangan ulama terkait dengan keberadaan bank ASI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelaahan dokumen. Kontroversial ulama terkait dengan keberadaan bank ASI, Ada sebagian ulama membolehkan Bank ASI dengan alasan bayi yang meminum air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi wanita yang mamiliki ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusui langsung menghisap puting payudara wanita yang mempunyai ASI, seperti halnya seorang anak bayi yang menyusu ibunya lansung. Sedangkan ulama yang menolak keberadaan bank ASI alasan mereka adalah akan mengakibatkan bercampurnya nasab, karena susuan yang mengharamkan bisa terjadi dengan masuknya susu ke dalam perut bayi tersebut, walaupun tanpa menyusui langsung, seperti seorang bayi yang menyusu pada ibunya lansung]]>
<![CDATA[POLEMIK TRADISI TAHLILAN (KENDURI KEMATIAN) ANTARA PRO DAN KONTRA ]]>
<![CDATA[Rusdin]]>;
<![CDATA[Qadir Gassing]]>;
<![CDATA[Muhammad Shuhufi]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 1 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Media Akademik Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62281/6nanam45
<![CDATA[Tradisi tahlilan atau kenduri kematian merupakan salah satu amalan yang dilaksanakan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia untuk mendoakan orang yang telah meninggal, dengan tujuan agar arwah si mati memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Meskipun tradisi ini sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat, polemik mengenai status hukum tahlilan—apakah termasuk sunnah atau bid'ah—terus berkembang di kalangan para ulama dan masyarakat umum. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perbedaan pandangan tentang tahlilan antara kelompok yang menganggapnya sebagai sunnah dan mereka yang menganggapnya sebagai bid'ah. Penelitian ini akan membahas berbagai dalil, baik dari Al-Qur'an, hadits, maupun pendapat ulama klasik dan kontemporer, yang digunakan untuk mendukung kedua argumen tersebut. Selain itu jurnal ini juga akan mengeksplorasi pemahaman tentang konsep sunnah dan bid'ah dalam konteks amalan tahlilan, serta implikasi sosial dan religius dari praktik ini dalam masyarakat Indonesia. Diharapkan, melalui analisis yang mendalam, jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai polemik tahlilan dan bagaimana masyarakat Islam dapat bersikap bijaksana dalam menanggapi perbedaan pandangan ini, tanpa mengabaikan nilai-nilai persatuan dan saling menghormati dalam keberagaman praktik ibadah.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA SIKAP MODERAT PARA DA’I DALAM PERKARA IKHTILAF DI TENGAH MASYARAKAT AWAM ]]>
<![CDATA[MUHAMMAD RAHMAN ALMUNAWIR]]>;
<![CDATA[Muhammad Shuhufi]]>
<![CDATA[ Sulesana Vol 18 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/sulesana.v18i1.51786
<![CDATA[This research aims to analyze the importance of moderate attitudes of preachers in matters of ikhtilaf among ordinary people. A moderate attitude represents a middle path that is neither extreme left nor extreme right. A moderate attitude needs to be instilled by a da’i as a person whose job is to encourage other people to follow and practice Islamic teachings. The main factor in the occurrence of ikhtilaf in society is the difference in the schools/organizations that the preachers follow, giving rise to disputes in society. Every preacher and mass organization will appeal to the school of thought they follow, so that attitudes of putting each other down and criticizing each other become common things found in society. A moderate attitude is one solution in responding to cases of ikhtilaf among ordinary people.]]>
<![CDATA[ZAKAT SEBAGAI POTENSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT DI KUA KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT ]]>
<![CDATA[Diah Okta Viani]]>;
<![CDATA[Patimah]]>;
<![CDATA[Muhammad Shuhufi]]>
<![CDATA[ Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 3 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.55012
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini membahas tentang zakat sebagai potensi pemberdayaan ekonomi umat di KUA Kecamatan Komodo dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini zakat merupakan satu dari lima rukun Islam. Menunaikan zakat merupakan salah satu jalan menunaikan kewajiban manusia sebaga umat Islam sekaligus bentuk pendekatan diri kepada sang pencipta. Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Dapat dikatakan bahwa peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kecamatan Komodo Manggarai Barat sangat signifikan. Baznas sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Manggarai Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat setempat. Pemberian modal usaha kepada ibu-ibu majelis ta’lim, bedah rumah, dan bantuan dana pendidikan kepada beberapa siswa sekolah di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, Ekonomi Umat Abstract This research discusses zakat as a potential for economic empowerment of the people in KUA Komodo District using literature research. The results of this research are that zakat is one of the five pillars of Islam. Paying zakat is one way to fulfill human obligations as Muslims as well as a form of approaching oneself to the Creator. Zakat is an alternative solution in developing the people's economy, as well as creating a climate of solidarity among humans. Zakat is one of the characteristics of the Islamic economic system, because zakat emphasizes the principle of justice in the Islamic economic system. It can be said that the role of zakat in the economic empowerment of the people in Komodo District, West Manggarai is very significant. Baznas as the institution authorized to manage zakat in West Manggarai Regency has carried out various activities that can empower the local community's economy. Providing business capital to women from the ta'lim assembly, house renovations, and educational financial assistance to several school students in Komodo District, West Manggarai Regency. Keywords: Zakat, Empoworment, People’s Economy]]>
<![CDATA[Pro Dan Kontra Ijab Kabul Via Telepon ]]>
<![CDATA[Dwi Sumardianti]]>;
<![CDATA[Muhammad Shuhufi]]>;
<![CDATA[Abd. Rauf Muhammad Amin]]>
<![CDATA[ ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 8: Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jim.v3i8.4205
<![CDATA[Hukum Islam bersifat universal. Hukum harus berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat, sebagaimana kaidah dalam fikih bahwa "hukum berubah seiring dengan perubahan zaman dan perubahan waktu". Hukum Islam pada realitasnya belum idealistik dan terkesan tidak dapat mengantisipasi perubahan zaman dan cenderung jauh dari keadilan. Sebagai contoh, produk hukum Islam lama menyatakan bahwa perkawinan atau ijab kabul wajib dilaksanakan dalam satu majelis. Alasan atau illat hukum dari satu majelis adalah untuk menjaga kontinuitas dan keyakinan saksi terhadap dua pihak yang sedang melaksanakan akad. Perkembangan sosial dalam masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi saat ini tumbuh dengan cepat. Di antara isu-isu hukum yang bias kemajuan teknologi adalah pernikahan melalui Telepon. Masalah ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama Indonesia. Perbedaan pendapat tersebut didasari pada perbedaan penafsiran tentang konsep kesatuan majelis (ittihadul majlis) dalam akad nikah. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum guna mengisi kekosongan hukum akibat perbedaan pendapat. Dibutuhkan sebuah konstruksi hukum yang baik, yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat modern.]]>
<![CDATA[Akad Nikah Online Perspektif Kaidah Fiqh Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir ]]>
<![CDATA[Nurlina]]>;
<![CDATA[Muhammad Shuhufi]]>;
<![CDATA[Misbahuddin]]>
<![CDATA[ Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Pernikahan, Sejarah Islam, dan Ketertiban Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70193/alqawanin.v1i2.12
<![CDATA[Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pada masa sekarang telah memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan. Banyak masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai urusan baik urusan negara, urusan budaya bahkan sampai urusan keagamaan. Salah satunya adalah permasalahan pernikahan, yaitu munculnya masalah akad nikah online atau dalam jaringan (daring). Penelitian ini akan mengkaji bagaimana para ulama menyikapi fenomena akad nikah online ini dan keabsahan akad nikah online ditinjau dari perspektif kaidah fikih Al Masyaqqah Tajlib At Taisir. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) diantaranya, pencarian kata kunci, pencarian subjek, buku dan artikel ilmiah terkini, serta pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan online baik dalam bentuk telepon, media sosial dan lain-lain. Pendapat pertama mengatakan sah dilakukan apabila syarat nikah dan rukunnya telah terpenuhi. Sementara pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa pernikahan seperti ini tidak sah, karena akad nikah harus dilakukan dalam satu tempat dimana kedua belah pihak dapat bertemu secara langsung. Akan tetapi dalam kondisi darurat seperti pada masa pandemi corona, tidak dapat dilaksanakan akad nikah tatap muka dalam satu majelis. Maka kaidah fikih Al Masyaqqah Tajlib At Taisir dapat dijadikan sebagai dasar yang mendukung pendapat sebagian ulama yang membolehkan akad nikah secara online. ]]>
