Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.683

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Diskursus Islam Jurisprudentie FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Alauddin Law Development Journal (ALDEV) JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Ethics and Law Journal: Business and Notary

Marilang Marilang

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Author-ID : 2685184

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

SOCIAL PROTEST MOVEMENT ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Critical Study of the Protest Phenomenon in Indonesia) Abdul Harris Abbas; Hasyim Aidid; Musafir Pabbabari; Marilang Marilang
Jurnal Diskursus Islam Vol 9 No 2 (2021): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v9i2.22596

This study formulates three problems which include: (1) The principles of the social protest movement from the perspective of Islamic law; (2) Methods and techniques for conducting demonstrations from the perspective of Islamic law; (3) The social impact of demonstrations in Indonesia from the perspective of Islamic law. This study uses a qualitative method (descriptive-analytic). Based on the data source is library research (library research). The approach used is the sociological approach of Islamic law and the siyasah fiqh approach. In the perspective of scientific studies, these two approaches are used to understand the phenomenon of demonstrations in Indonesia based on legal arguments contained in the Qur'an and Hadith, the opinions of fuqaha' and opinions that develop (ijitahad) at a time in life. Muslims. Meanwhile, from a methodological perspective, these two approaches are used to provide an interpretation of the methodology of Islamic law on the concept and practice of demonstrations based on social movement theory and Islamic political theory. The results of this study found that: The principles of the Islamic social protest movement are built on the doctrine of rights and obligations between the people and the rulers in an Islamic state which include: the principle of hisbah; The principle of freedom of expression; The principle of deliberation; and constitutional principles. Based on the method of carrying out the demonstration, there are 2 methods, namely the exclusive method and the inclusive method. Based on the technique of holding demonstrations, there are 3 levels, namely: (1) demonstrations with the ability and strength of the masses; (2) demonstration with verbal ability and strength; (3) protest with the ability of the heart. Through the istislahi approach, that Islamic law strongly condemns all demonstration activities that cause harm to religion, soul, mind, descendants and property. On the other hand, he strongly supports all demonstration activities that uphold the five maintenances (Maqasid al-khamsah). That demonstrations are not at all motivated by passion or personal tendencies, let alone to cause damage to the earth. It is an obligation not just an appeal for those who can afford it. The law is fardu kifayah. Turning away from that obligation is the same as carrying oneself That demonstrations are not at all motivated by passion or personal tendencies, let alone to cause damage to the earth. It is an obligation not just an appeal for those who can afford it. The law is fardu kifayah. Turning away from that obligation is the same as carrying oneself That demonstrations are not at all motivated by passion or personal tendencies, let alone to cause damage to the earth. It is an obligation not just an appeal for those who can afford it. The law is fardu kifayah. Turning away from that obligation is the same as carrying oneself.

PEMBUKTIAN PERJANJIAN DALAM PRAKTEK MONOPOLI marilang marilang
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v6i1.9357

Abstract One of the things that most determines one's loss of victory in litigation before the court is its ability to provide judicial certainty of truth about disputed events by using various evidence that has been recognized by law. The problem then is how to prove the existence of an agreement between certain business actors and other business actors (competitors) which results in monopolistic practices and / or unfair business competition? Then what types of evidence can be used to prove the agreement between the two business actors in the case of monopoly and unfair business competition? To solve these legal problems, it will be examined through tracing various secondary references (law in books), both primary (prioritized) and secondary and tertiary. Then analyzed through a juridical-sociological approach.Key Word : : Proof, Forbidden Business Agreement Abstrak Salah satu hal yang paling menentukan kalah menangnya seseorang dalam berperkara di depan pengadilan adalah kemampuannya memberikan kepastian kebenaran kepada hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan menggunakan berbagai alat bukti yang telah diakui keabsahannya oleh hukum. Masalahnya kemudian adalah bagaimana membuktikan adanya perjanjian antara pelaku usaha tertentu dengan pelaku usaha lainnya (pesaingnya) yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat? Kemudian jenis alat bukti apa yang dapat digunakan membuktikan terjadinya perjanjian antara kedua pelaku usaha dalam kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut, akan diteliti melalui penelusuran berbagai referensi yang sifatnya sekunder (law in books), baik yang sifatnya primer (diutamakan) maupun yang sifatnya sekunder dan tersier. Kemudian dianalisis melalui pendekatan yuridis-sosiologis.Kata Kunci : Pembuktian, Perjanjian Usaha Terlarang

UPAYA HUKUM PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM MENYELESAIKAN WANPRESTASI NASABAH KARTU KREDIT Muh. Arfah Arif Putra; Marilang Marilang; Azhar Sinilele
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Bank Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi). Jenis penelitian ini menggunakan metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber yaitu salah satu pegawai Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilyah Makassar. Adapun pendekatan yang dilakukan Penulis yaitu Pendekatan Yuridis normatif maupun pendekatan Yuridis Empiris.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit yang melakukan wanprestasi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara damai (non litigas) ataupun melalui pengadilan (litigasi).

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI KOTA MAKASSAR Andi Ratu Bulqis; Marilang Marilang; Erlina Erlina
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Suatu merek yang dikategorikan palsu itu adalah ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal dan juga mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain. Selain itu penegakan hukum pemalsuan merek ialah dari segi ketentuan sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Dan sanksi administrasi lah yang paling efektif untuk dilakukan. Dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut. Maka diperlukannya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek.Kata Kunci: penegakan, pemalsuan merek

Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009) Hilmiah Hilmiah; Marilang Marilang; Erlina Erlina
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pokok masalah yang penulis angkat pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a), (c), dan (d) UU No.5 Tahun 1999 terhadap jasa pelayanan taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan putusan antara Majelis KPPU dan Hakim Mahkamah Agung dengan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus pelangggaran Pasal 19 huruf (a) dan (d) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka merujuk dari hasil penelitian ini, Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusannya dinilai keliru sehingga perlu diluruskan.Sedangkan, KPPU dan Mahkamah Agung telah tepat dalam menjatuhkan putusannya sehingga perlu dipertahankan.Kata kunci: Diskriminasi, Praktik Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PENANGANAN KASUS KARTEL USAHA Nurhildawati Nurhildawati; Marilang Marilang; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPD Makassar dalam Penanganan Kasus Kartel usaha. Metode Penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris sedangkan sumber data yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik wawancara dan observasi. Metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan penanganan tersebut berjalan kurang efektif karena pencegahan yang dilakukan KPPU tidak ada target pertahun dan belum sampai kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah-daerah dan penegakan hukumnyapun bisa memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan perkara karena dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak mengatur berapa kali perpanjangan waktu pemeriksaan perkara. Implikasi dari penelitian ini adalah KPPU harus meningatkan sosialisai pencegahan kartel keseluruh lapisan masyarakat, mengusulkan pembaharuan pada UU No 5 Tahun 1999, bekerja sama dengan setiap pemerintah daerah, lebih menigkatkan kualitas keahlian penegakan hukum di KPPU.Kata Kunci: Kartel, KPPU, Monopoli.

EFEKTIVITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN Dedi Aswandi; Marilang Marilang; Nurjannah Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pokok masalah penelitian ini adalah Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen. Jenis penenelitian ini tergolong normatif-empiris dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dengan tehnik pengolaan data dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara dan observasi dan sumber data sekunder yaitu referensi buku dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen sudah cukup efektif dan menjadi wadah yang efisien untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dikarenakan prinsip yang digunakan yakni Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan menurut data yang diperoleh sebanyak 27 kasus yang masuk ke BPSK, 13 Kasus yang telah selesai ditahap mediasi dan 4 kasus pada tahap konsiliasi, selebihnya 10 kasus yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Adapun factor penghambat penyelesaian sengketa konsumen di BPSK antara lain:1. Salah satu pihak tidak hadir,2. Pelaku usaha yang merasa besar, 3. Permasalahan saran dan prasarana.Kata Kunci : Efektivitas; Konsumen; Sengketa

Legalitas Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Angkot Pete-Pete di Kota Makassar Nirwana Nirwana; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.13056

AbstrakPelanggaran oleh supir angkot (pete-pete) di Antang Manggala Kota Makassar dari waktu ke waktu telah meningkat, Ini disebabkan oleh manusia itu sendiri kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentigan-kepentingan manusia ceroboh, Lalai, bahkan kesengajaan menjadi actor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang penegakan hokum dan sanksi pidana terhadap pelanggar lalu lintas oleh Angkot (Pete-pete). Penulis menggunakan jenis penelitian normatif hukum dimana menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Berdasarkan ketentuan Pasal 273-pasal 313 undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penulis dapat menyimpulkan bahwa hak sanksi untuk diterapkan ialah Pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tambahan.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL Haerandi A; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar serta peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sumber data penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran badan pengawas obat dan makanan terkait peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar kurang berjalan dengan baik. Untuk mencengah peredaran obat tradisional ilegal di kota makassar, maka pihak BPOM harus lebih meningkatkan kinerja dengan cara rutin melakukan pemeriksaan untuk mengawasi peredaran obat tradisional ilegal. Implikasi dari penelitaian ini adalah: Hendaknya BPOM sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peredaraan obat tradisional ilegal harus lebih telitih terhadap peredaran obat tradisional ilegal, baik sebelum diedarkan dan/atau setelah beredar di pasaran.

Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai Nur Fatma Anggraeni; Marilang Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14246

Penelitian ini membahas tentang Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai (Studi Kasusu Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017/PN.Ban 4 Januari 2018), dengan mengemukakan permasalahan dibagi dua yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap akta di bawah tangan tanpa tanggal dan materai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No 6/Pdt.G/2017.PN.Ban 4 Januari 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data penelitian bersumber dari bahan primer dan sekunder yaitu mengolah data primer yang bersumber dari Pengadilan Negeri Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dua jenis alat bukti yaitu alat bukti surat dana alat bukti saksi. Adapun analisis penulis yaitu akta dibawah tangan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan megikat seperti kekuatan akta autentik sesuai yang diatur dalam Pasal 1874 yang membahas bahwa salah atu syarat formil akta dibawah tangan adalah penandatanganan. Tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak sah sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu pemungkiran atas tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta dibawah tangan menjadi lumpuh. Dengan pemungkiran itu, seolah – olah pada akta tidak ada tanda tangan, sehingga eksistensinya sebagai akta dibawah tangan gugur.

Co-Authors A. Ummu Fauziyyah Abd. Qadir Gassing Abdul Harris Abbas Andi Ratu Bulqis Asman Asman Azhar Sinilele Dedi Aswandi erlina erlina Haerandi A Hasyim Aidid Hilmiah Hilmiah Istiqamah Istiqamah Kamaluddin Nurdin Marjuni Kurniati Kurniati M Ilham Muh. Arfah Arif Putra Muhammad Imran Musafir Pabbabari Nirwana Nirwana Nur Fatma Anggraeni Nurhildawati Nurhildawati Nurjannah Nurjannah Rahman Syamsuddin Risnawati Risnawati Satriani Satriani SATRIYAS ILYAS Syatar, Abdul

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search