Anak Agung Ketut Sukranata
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

ANALISIS HUKUM RESTRUKTURISASI PADA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERATURAN BANK INDONESIA Ni Luh Nyoman Ade Yumaheni; Anak Agung Ketut Sukranata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p19

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini dibuat untuk mengetahui restrukturisasi pada bank dan keringanan untuk nasabah dalam memenuhi kewajiban. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, ialah pendekatan yang berdasarkan pada aturan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam perbankan kredit bermasalah atau istilahnya Non Performing Loans menjadi petunjuk dalam kapasitas Bank, apabila Non Performing Loans rendah maka Bank dikategorikan sehat, dan apabila NPL tinggi maka Bank mendapat resiko dikarenakan uang yang diberikan kepada debitur tidak akan dikembalikan dan mengakibatkan terjadinya kerugian pada Bank. OJK telah mengeluarkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyakit Coronavirus 2019. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan: menurunkan suku bunga, memperpanjang tenggang waktu, mengurangi pinjaman pelunasan, mengurangi pinjaman bunga, mengontrakkan jalur kredit atau mengubah pinjaman menjadi saham sementara yang diberikan dalam tenggang waktu tertentu. Dalam mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dapat dijinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank. Kata Kunci: Virus Covid-19, Kredit Bermasalah, Kebijakan Restrukturisasi Kredit ABSTRACT The purpose of writing this journal is made to find out the restructuring of the bank, the health of the bank and the relief for customers in fulfilling their obligations. This writing method uses a normative juridical method, which is an approach based on the rules and application of relevant laws and regulations. In non-performing loans banking or the term Non-Performing Loans is an indication of the capacity of the Bank, if the Non-Performing Loans are low then the Bank is categorized as healthy, and if the NPL is high then the Bank is at risk because the money given to the debtor will not be returned and result in losses to the Bank. OJK has issued a Credit Restructuring Policy based on Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Coronavirus Disease. Credit restructuring can be carried out: lowering interest rates, extending grace periods, reducing loan repayments, reducing interest loans, contract out lines of credit or convert loans into temporary shares granted within a certain grace period. In applying for a credit restructuring, it may be allowed if it meets the conditions determined by the bank. Keywords: Covid-19 Virus, Non-performing Loans, Credit Restructuring Policy.
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Hal Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Terhadap Pembangunan Menara Telekomunikasi Anak Agung Ngurah Paramartha Udayana; Anak Agung Ketut Sukranata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i12.p06

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mendapat pengetahuan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh masyarakat dari adanya pembangunan menara telekomunikasi dengan adanya perjanjian sewa-menyewa tanah. Dapat memahami juga pelaksanaan dari adanya perjanjian sewa tanah untuk membangun menara telekomunikasi. Dalam penulisan ini meempergunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan melaksanakan pengkajian bahan hukum seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ditunjukkan bahwa pelaksanaan kesepakatan sewa tanah untuk pendirian maupun pengembangan tower dibuat dalam bentuk tertulis, khususnya berupa akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang bisa digunakan sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat yang tanahnya di sewa oleh pihak penyedia menara telekomunikasi. Pelaksanaan kesepakatan sewa menyewa lahan antara masyarakat dan pihak menara telekomunikasi dilakukan melalui suatu perjanjian sewa menyewa lahan dimana klausul yang terdapat di dalam perjanjian sewa menyewa tersebut didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kata Kunci : Menara telekomunikasi, Perlindungan hukum, Perjanjian sewa ABSTRACT The purpose of writing this journal is to gain knowledge about what forms of legal protection are obtained by the comunity from the construction of telecomunication towers with the existence of a land lease agreement. Can also understand the implementation of the land lease agreement to build a telecommunications tower. This study uses a normative juridical research method, namely by conducting an asessment of legal materials such as books, journals, and statutory regulations. The results of this study indicate that the implementation of land lease agreements for the establishment and development of telecommunication towers is made in written form, especially in the form of an authentic deed made before a notary that can be used as legal protection for people whose land is leased by the telecommunications tower provider. The implementation of the land lease agreement between the community and the telecommunications tower party is carried out through a land lease agreement where the clause contained in the lease agreement is based on Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications.