Made Yoga Pramana Sugitha
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGHUKUM ORANG UNTUK MELAKSANAKAN SUATU PERBUATAN Made Yoga Pramana Sugitha; I Nyoman Suyatna
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah terkait dengan putusan akhir hakim dalam memutus suatu perkara. Pada akhirnya hakim memberikan putusan menghukum pihak yang dikalahkan, khususnya putusan yang bersifat kondemnatoir seperti eksekusi untuk melakukan sesuatu yang bersifat eksekusi riil (rieele executie). Permasalahan muncul ketika eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tidak dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan. Sehingga dirumuskan permasalahan, Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dimenangkan apabila eksekusi untuk berbuat sesuatu tidak dilaksanakan serta apakah eksekusi untuk berbuat sesuatu yang bersifat rieele executie bisa menjadi verhaal executie. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, upaya yang dapat dilakukan apabila eksekusi untuk berbuat sesuatu tidak dilaksanakan telah diakomodir pada Pasal 225 HIR dan 259 RBg, bahwa pihak yang dimenangkan dapat memohonkan kepada pengadilan untuk mengganti dengan sejumlah uang. Sedangkan eksekusi untuk berbuat sesuatu yang bersifat rieele executie dapat menjadi verhaal executie sepanjang permohonan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kata kunci: Putusan Kondemnatoir, Rieele Executie, Verhaal Executie.
Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Hukum dan HAM Made Yoga Pramana Sugitha; I Nyoman Suyatna
Acta Comitas Vol 7 No 01 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i01.p05

Abstract

This study aims to identify and analyze the legal consequences of the deed of minutes of the general meeting of shareholders being late being registered with the Minister of Law and Human Rights and to identify and analyze efforts to delay the registration of the minutes of the general meeting of shareholders to the Minister of Law and Human Rights. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study explain that the legal consequences for the deed of the minutes of the general meeting of shareholders in this case related to changes to the articles of association of a Limited Liability Company are late in submitting an application for approval and notification of amendments to the articles of association to the Minister of Law and Human Rights. cannot be registered due to a delay so that the General Meeting of Shareholders becomes invalid and must be repeated. As well as efforts that can be made so that the Limited Liability Company obtains approval from the Minister of Law and Human Rights is the responsibility of the company by making a new deed, namely the deed of confirmation or deed of reaffirmation of the previous deed and the holding of the mechanism of the general meeting of shareholders again so that the deed of confirmation or a deed of reaffirmation can be made.