Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Unram Law Review Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Hang Tuah Law Journal ANDREW Law Journal
Yuni Ristanti
universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Gender Stereotype in the Formulation of Crime of Rape: A Comparison of Criminal Code and Draft Criminal Code Lalu Panca Tresna D; Abu Sa'it; Imas Octaviana Dewi; Lalu Rangga Satria Wijaya; Yuni Ristanti
Unram Law Review Vol 4 No 2 (2020): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v4i2.104

Abstract

Rape is one of the crimes that may embody stereotype gender, likewise in Indonesian Criminal Code. However there is development conception concerning crimes of rape put forward in The Draft of Criminal Code. This study aims to determine the different provision of crimes of rape in Criminal Code and The Draft Criminal Code. The result of this study concluded that the provision of rape in the Draft Criminal Code have more advance than the provision of rape in Criminal Code. The Draft Criminal Code has renounce crime of rape base on gender by not showing woman as the only victim of rape. Furthermore the provisions of rape in the draft criminal code have asserted method of rape that not only by intercourse. Therefore the provision of crime of rape in the draft criminal code can include rape whose victim are boys or men.
PERKEMBANGAN PENAFSIRAN DELIK MAKAR DALAM KUHP DI INDONESIA Yuni Ristanti; Lalu Parman; Ufran Ufran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.27 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v10.i01.p03

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengenalisis perkembangan penafsiran delik Makar dalam KUHP di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa makar terdapat pada pasal 87, 104, 106, 107, 110 KUHP. Permulaan perbuatan makar dalam KUHP sudah disebut sebagai delik makar. Pengertian makar berdasarkan penafsiran hakim pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo adalah ancaman membunuh presiden melalui sosial media dan makar menggulingkan pemerintah melalui materi gugatan atau disebut makar melalui pengadilan. Segala bentuk perbuatan selama tujuannya untuk makar sesuai pasal-pasal 104, 106, 107 KUHP disebut sebagai delik makar. The purpose of the study was to identify and identify the development of the interpretation of the Makar offense in the Indonesian Criminal Code. The research method used is normative legal research. The results showed that treason is found in articles 87, 104, 106, 107, 110 of the Criminal Code. The beginning of the act of treason in the Criminal Code is already referred to as a treason offense. The definition of treason based on the interpretation of judges during the reign of President Joko Widodo is the threat to kill the president through social media and treason to overthrow the government through lawsuits or called treason through the courts. All forms of action as long as the purpose is to commit treason in accordance with articles 104, 106, 107 of the Criminal Code are referred to as treason offenses.
Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Muda Pada Transaksi Jual Beli Online di SMPN 2 Batulayar Mulyana, Septira Putri; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah; Evangelista, Beverly; Ristanti, Yuni; Fanggi, Prandy Arthayoga Louk
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.233

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsumen muda mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi online, serta memberikan edukasi hukum secara praktis dan edukatif terkait perlindungan konsumen dalam era digital untuk menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan generasi muda untuk menjadi konsumen cerdas dan terlindungi secara hukum agar mendorong terbentuknya budaya literasi hukum digital di kalangan pelajar SMPN 2 Batulayar sebagai konsumen muda berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah normatif, sosiologis, dan edukatif yang dimana penyuluhan dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, konsultasi, dan penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan tujuan, materi, lokasi, serta latar belakang peserta. Maka dari itu, pengabdian ini akan menjelaskan tentang permasalahan terkait hak dan kewajiban sebagai literasi hukum pada konsumen muda, permasalahan yang dihadapi konsumen muda dalam transaksi online, dan memberikan strategi yang efektif dalam peningkatan kesadaran pemahaman para konsumen muda mengenai perlindungan hukum atas transaksi online di era digital.
Penafsiran Delik Makar dalam dinamika Rezim Pemerintahan di Indonesia Ristanti, Yuni; Ahwan, Ahwan
Hang Tuah Law Journal VOLUME 9 ISSUE 2, OCTOBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v9i1.288

Abstract

The purpose of the research is to analyze the development of interpretation against treason/Makar offense on the Penal Code in the law enforcement in Indonesia. This study is a normative legal research which refers to the foundherentism theory and the interpretation of judges theory against enforcement, the supreme court‘s Verdict No. 574 K / Pid /2012, Verdict number 38 / pid.B /2011/PN.Wmn, verdict No. 07/Pid/2015/PT.AMB. The results of the research finds out that Makar offense has various meanings, Penal Code itself does not on strictly define what Makar offense is. It results in vague norms. Therefore, the interpretation against the article 106 of the penal Code relies on the development of the interpretation of the verdict about Makar offense. So far, various verdict interprets or connect Makar offense -as stipulated in article 106 of Penal Code- with subversion, independence, separatism (martial law i.e. terrorism and armed rebellion). Conducting an independence ceremony which is not an Indonesian independence ceremony, sticking a flag other than the Indonesian flag, an oration which increase the sense of nationality other than a sense of nationality towards the Indonesian state, producing a banner to commemorate the anniversary of independence instead of the Indonesian state.
TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL BERBENTUK EMOJI DAN MEME DI MEDIA SOSIAL Atika Zahra Nirmala; Yuni Ristanti
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.49

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi konsumen. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan suatu rangkaian yang panjang yang dimulai dari edukasi kepada konsumen melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan transaksi digital, pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti bank dan financial technology, hingga penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memperkuat pengawasannya dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan data pribadi konsumen dapat terlindungi. Tanggung jawab pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat dijatuhkan dalam bentuk sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, untuk memberikan keadilan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.
Indonesia PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PERSPEKTIF THREE PILLARS MINIMISATION Ristanti, Yuni; Nirmala, Atika Zahra
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.317

Abstract

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dan terus meningkat terkait penyalahgunaan narkotika dan perdagangan gelap narkoba, yang semakin diperburuk oleh kondisi geografisnya yang luas dan berbentuk kepulauan. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia telah menjadi jalur penting bagi sindikat narkotika transnasional. Sebagai respons, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menerapkan kerangka kerja Three Pillars Minimization yang terdiri atas supply reduction (pengurangan pasokan), demand reduction (pengurangan permintaan), dan harm reduction (pengurangan dampak buruk), sebagai strategi hukum dan kelembagaan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara kritis efektivitas implementasi ketiga pilar tersebut dan mengidentifikasi hambatan struktural maupun hukum yang mengganggu penerapan secara merata dalam yurisdiksi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, praktik kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BNN memiliki mandat hukum yang kuat dan komitmen nyata melalui operasi penindakan, edukasi preventif, serta program rehabilitasi, pelaksanaan strategi tiga pilar masih terfragmentasi dan belum merata secara geografis. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi keterisolasian wilayah, ketimpangan infrastruktur, dan perbedaan kapasitas kelembagaan daerah. Selain itu, integrasi pendekatan harm reduction—seperti rehabilitasi melalui putusan pengadilan dan intervensi berbasis komunitas—belum sepenuhnya dioperasionalkan secara nasional. Studi ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan hukum yang lebih terpadu untuk memastikan koordinasi antarlembaga, distribusi sumber daya yang adil, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan sosial yang terlibat dalam program harm reduction. Kerangka hukum yang inklusif dan terintegrasi sangat penting untuk memperkuat rezim pengendalian narkotika nasional Indonesia dan memastikan kesesuaiannya dengan standar hukum internasional yang berlaku.
Co-Authors Abu Sa'it Ahwan Ahwan, Ahwan Atika Zahra Nirmala Beverly Evangelista Fanggi, Prandy Arthayoga Louk Imas Octaviana Dewi Lalu Panca Tresna D Lalu Parman Lalu Rangga Satria Wijaya Mulyana, Septira Putri Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah Ufran, Ufran