<![CDATA[Beralihnya Hak kepemilikan atas tanah dari seseorang kepada orang lain dapat terwujud dengan adanya Perjanjian Jual Beli yang dapat dibuktikan oleh adanya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Umum. Dalam praktiknya, terdapat banyak hal yang dapat menyebabkan Perjanjian Jual Beli tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung, misalnya karena pengurusan sertifikat Tanah atau Bangunan tersebut. Demi terlaksananya Perjanjian Jual Beli tersebut para pihak dapat membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli terlebih dahulu, yang umumnya berisi mengenai pengaturan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian Pengikatan Jual Beli bersifat sementara atau sebagai jaminan hukum untuk para pihak sebelum perjanjian jual beli dapat terwujud. Perjanjian jual beli ini seyogyanya dilakukan di hadapan Notaris yakni sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan kasus pada Putusan Nomor 168/PDT.G/2020/PN BPP yang membahas mengenai Wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Permasalahan pada penelitian ini timbul karena terdapat wanprestasi dalam hal Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tentulah dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang tidak dipenuhi prestasinya. Adapun, Hasil dari penelitian ini memberikan saran kepada Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki peran penting terkait penyuluhan hukum untuk dapat lebih aktif dalam memberikan advis hukum mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta pada pembuatan Akta Jual Beli kepada pihak yang akan menghadap dikemudian hari. The transfer of ownership rights to land from one person to another can be realized by the existence of a Sale and Purchase Agreement which can be proven by the existence of a Sale and Purchase Deed made by a General Official. In practice, there are many things that can cause the Sale and Purchase Agreement cannot be carried out directly, for example because of the processing of the Land or Building certificate. For the sake of the implementation of the Sale and Purchase Agreement, the parties can make a Sale and Purchase Binding Agreement in advance, which generally contains the arrangement of obligations that must be fulfilled by both parties. The Sale and Purchase Binding Agreement is temporary or as a legal guarantee for the parties before the sale and purchase agreement can be realized. This sale and purchase agreement should be carried out before a Notary, namely as a General Official who is authorized to make an Authentic Deed. This normative juridical research uses a case approach in Decision Number 168/PDT.G/2020/PN BPP which discusses Default against the Land Sale and Purchase Binding Agreement. The data analysis method used is a qualitative approach and the data collection tool used in this research is the study of documents or library materials. The problem in this research arises because there is a default in the Sale and Purchase Binding Agreement which of course can cause losses for parties whose achievements are not fulfilled. Meanwhile, the results of this study provide advice to Notaries as General Officials who have an important role related to legal counseling to be more active in providing legal advice regarding the Sale and Purchase Binding Agreement and in the making of the Sale and Purchase Deed to parties who will make these kind of agreement in the future.]]>
