Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Acta Comitas
Made Santrupti Brahmi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA Made Santrupti Brahmi; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.067 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi telah memberi pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia. Dunia perbankan, mulai mengembangkan teknologi dan informasi dengan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perkembangan perekonomian yang identik dengan suatu teknologi Bitcoin muncul membawa inovasi baru yang merupakan mata uang kriptografi yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna. Penggunaan Bitcoin sudah biasa diterapkan di Indonesia, namun pengaturan mengenai mata uang yang dipergunakan di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu hanya mata uang rupiah yang bisa dipergunakan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas bitcoin dan akibat hukum mengenai transaksi Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Sehingga dalam jurnal ini akan menggunakan metode berdasarkan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan, teori hukum, maupun konsep hukum. Bitcoin sebagai mata uang kriptografi tidak dapat memenuhi kriteria sebagai mata uang dilihat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun dalam peraturan tersebut terdapat pengecualian bahwa alat pembayaran dalam beberapa transaksi tidak harus menggunakan mata uang rupiah. Penggunaan Bitcoin di masyarakat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif maupun denda. Kata Kunci: legalitas, alat pembayaran, uang, Bitcoin.
Peran Notaris Dalam Pengesahan Dokumen Asing Pasca Diratifikasinya Konvensi Apostille Made Santrupti Brahmi; I Nyoman Suyatna
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 8 No 02 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i02.p3

Abstract

The purpose of this research is to find out the role of a notary in his authority to carry out legalization after the ratification of the Apostille Convention. This study uses normative legal research related to the absence of norms regarding the role of notaries in legalizing private documents after the ratification of the Apostille Convention. This study uses statutory and conceptual approaches to analyze the authority and role of a notary in legalizing foreign documents after the ratification of the Apostille Convention. The results of this study can be concluded that the notary has the authority to legalize private documents or documents that will be used abroad as an initial step before legalization is carried out. After the ratification of the Apostille Convention, the role of a notary is increasingly needed not only as a public official authorized to carry out legalization but also as a general officer who is given the task and obligation to provide legal counseling to appearers, especially regarding the contents of the document and the validity of the document in the destination country.
Co-Authors I Nyoman Darmadha I Nyoman Suyatna