Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis
I Kadek Sumadi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DAN PENANGGUNG PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK (PERSPEKTIF UU NO.14 TAHUN 2002) I Kadek Sumadi; Naniek Noviari
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol 9 No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.209 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji secara teoritis tentang kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia dan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan UU No 14 Th 2002. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan masalah secara normatif. Teknik pengumpulan data (sumber bahan hukum) dan teknik analisis data (bahan hukum) yang dilakukan adalah Snow ball method dan teknik pengolahan dan analisis bahan hukum. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis bahan hukum secara kualitatif yaitu analisis dalam bentuk deskriptif analisys. Implikasi dari penelitian ini adalah Pengadilan Pajak memiliki kedudukan yang sama dengan badan peradilan khusus yang berpuncak pada Mahkamah Agung namun kedudukannya berada di luar 4 (empat) lingkungan peradilan. Perlindungan hukum bagi wajib pajak dan penanggung pajak melalui Pengadilan Pajak (berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2002) dilakukan dalam bentuk penggunaan hak-hak wajib pajak dan penanggung pajak yang terkait dengan Pengadilan Pajak yaitu berupa pengajuan tuntutan hak dalam bentuk banding atau gugatan, sedangkan terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dikenal adanya upaya hukum banding dan kasasi, melainkan hanya diperkenankan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali.
Co-Authors Naniek Noviari