Garuda - Garba Rujukan Digital

Peranan Pinjaman Luar Negeri Dalam Mengatasi Defisit Anggaran Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i2.294 - 312

Abstract This study was conducted to determine the role of foreign loans in overcoming the budget deficit. The approach method used is normative juridical and specifications of the research is descriptive analytical research and the results are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that foreign loans as an alternative in overcoming the budget deficit must be managed properly so that the community can feel the benefits, in addition, government have to carefully calculate the capability to repay foreign loans that have been received. Foreign loans cannot be used as the main source of financing in overcoming the budget deficit. Keywords: Foreign Loans; Budget Deficit Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan pinjaman luar negeri dalam mengatasi defisit anggaran. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri sebagai alternatif dalam mengatasi defisit anggaran harus dikelola dengan benar sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya, di samping itu juga diperhitungkan secara cermat kemampuan untuk membayar kembali pinjaman luar negeri yang telah diterima. Pinjaman luar negeri tidak dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan yang utama dalam mengatasi defisit anggaran . Kata kunci: Pinjaman Luar Negeri; Defisit Anggaran

Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractIn a governmental implementation, government officers execute the function of regulating, serving, developing, empowering, and protecting to create people's welfare. In the implementation of the functions, government officers have the authority to make a decision and action. Therefore government officers are forbidden abusing their authority. Supervision on authority abuse of government officers is conducted by APIP. The result of supervision by APIP is comprised of without mistakes, with administrative mistakes, or with an administrative mistake that potentially causes state financial loss. Legal consequences of government officers on authority abuse, which cause state financial loss due to maladministration, become the responsibility of the government officers themselves, respectively, by returning the same amount of state financial loss due to authority abuse. Based on the APIP supervision report, the government officers accused of doing authority abuse, may request to be assessed to find out whether there is authority abuse or not when the government officers decree and execute their policies, before it becomes criminal proceeding. The request is proposed to PTUN based on Regulation of Royal Court Number 4 of 2015. Keywords: Administrative Authority Abuse, State Financial Loss AbstrakDalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemerintahan melaksanakan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut pejabat pemerintahan memperoleh wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan, oleh karena itu maka pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan oleh APIP. Hasil pengawasan APIP berupa: tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Akibat hukum pejabat pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif/maladministratif menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Berdasarkan hasil pengawasan APIP tersebut, pejabat pemerintahan yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang, dapat mengajukan permohonan penilaian unsur ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan kepada Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, sebelum adanya proses pidana. Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang Administrasi, Kerugian Keuangan Negara

Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, diputuskan bahwa permohonan constitutional review Pasal 2 huruf g dan huruf I Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara teerhadap Pasal 23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pasal-pasal lain yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak seluruhnya. Dengan demikian ditegaskan bahwa pada hakikatnya BUMN yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara.Kata Kunci: Keuangan Publik, Keuangan Private, Perusahaan Negara, Kekayaan Negara

Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Penggunaan Diskresi Yang Membebani Keuangan Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractIn the concept of welfare state, the government has an authority to do discretion in running their tasks to provide a public advantage, Discretion basically is prior to the effectiveness of objectives than referring to formal regulations but should be accountable. This research used empirical juridic approach and the result was analyzed qualitatively, the result showed that Ahok’s discretion in the case of Sumber Waras Hospital and Reclamation of Jakarta Gulf did not cause on legal consequences that burdening public finance. Discretion done by Ahok in both cases were accounted for based on the norm of administrative law, which stated in Act Number 30 of 2014 regarding Government Administration.Keyword: Government Officer, Discretion, Public Finance AbstrakDalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) pemerintah diberikan kebebasan bertindak (diskresi) dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan rakyat. Diskresi pada asasnya lebih mengutamakan keefektifan suatu tujuan daripada berpegang pada ketentuan hukum namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa diskresi Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta tidak menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Diskresi yang dilakukan Ahok dalam kedua kasus tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kata Kunci: Pejabat Pemerintahan, Diskresi, Keuangan Negara

Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to determine the existence of public service agencies as public service providers in Indonesia. The research method used is legal research with statutory approach approach (analytical approach) which is analyzed with qualitative analysis. The results of the research show that the Public Service Agency (BLU) as the public service provider plays an important role in providing services to the public in the form of the provision of goods and / or services. Legally BLU is not a legal entity, but BLU operates as a working unit of state ministries / agencies / local governments for the purpose of providing public services whose management is based on the authority delegated by the respective parent agency. Therefore, the financial management is not separate from the state ministries / institutions / local government as the parent institution. Keywords: Public Service Board, Public Service, State Organizer

Perubahan Perilaku Aparatur sebagai Model dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This research was conducted to find out changes of Public Servants mental and behavior as a model in creating qualified bureaucracy reformation as a consequence of negative issues on Public Servants professionalism, particularly on their quality and performance. This research used a normative juridical method by using an analytical descriptive approach. The Government took strategic action in developing human resources of Public Servant through bureaucracy reformation policy focused on changing Public Servants mental and behavior. The change is intended not only for Public Servants but also for all related system. The focus of the change of bureaucratic is expected will create clean and accountable, effective, efficient bureaucratic and able to provide qualified public service as well. Keywords: the behavior of Public Servants, bureaucratic reformation Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan mental/perilaku aparatur sebagai model dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas sebagai akibat dari isu negatif terhadap profesionalisme khususnya pada aspek kualitas dan kinerja ASN. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pemerintah mengambil langkah strategis membangun SDM aparatur melalui kebijakan reformasi birokrasi dengan inti perubahan pada mental/perilaku aparatur. Perubahan tersebut selain ditujukan langsung kepada aparatur, juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Fokus perubahan reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kata kunci: Mental/perilaku aparatur, reformasi birokrasi

Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research is aimed to find out legal basis of Government Officer responsibility as consequence of authority abused that cause state financial lost. This research used normative juridical method by using analytical descritive approach. This research found out that Government Officers (including treasurers, non treasurer public servants, or other officers), could be penalized to fine if there is mal-administration in their decission or actions that cause state financial lost. The fine will become personal responisbility if there is abuse of power. Otherwise, state financial lost will be compesate to government institutions as official responsibilitynif there is not any abuse of power. Government officers who defined to compensate government financial lost can be penalized with administrative penalty and/or criminal penalty. Criminal penalty will not release compensation obligation. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pejabat Pemerintahan (termasuk di dalamnya bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain), dapat dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah jika Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan sebagai tanggung jawab pribadi apabila ada unsur penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan sebagai tanggung jawab jabatan apabila terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu Pejabat Pemerintahan yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Peran Badan Usaha Milik Desa Sebagai Motor Penggerak Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i3.409 - 429

AbstractCOVID-19 pandemic as non-nature disaster caused unexpected impact to rural people on health, social, and economy as well, therefore Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration decree a policy by publishing Circular Letter No. 15 Year 2020 regarding Village Cash Labor Intensive and Economic Empowering Through Village Owned Company. The function of this Circular Letter is as a part of governance tasks operational implementation. This research was conducted by using empirical juridic approach, focused on analytical descriptive and the result was analyzed qualitatively. The result shows that based on Circular Letter No. 15 Year 2020, Chief of Village was directed to use Village Fund of 2020 should be use in activity implementation based on PKDT and village owned company empowering, hence village owned company role should be optimized on activities that stimutalte productive economy in rural area, therefore village owned company can role as a motor in rural economy recoveryas a result of covid-19 pandemy Keywords: COVID-19, village owned company AbstrakPandemi covid-19 sebagai bencana non alam memberi dampak yang luar biasa bagi masyarakat perdesaan baik dalam bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sehingga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan tertulis berupa Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi melalui BUM Desa. Surat Edaran tersebut berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis yang kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, Kepala Desa diarahkan dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020 agar digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang menggunakan pola PKTD dan penguatan BUM Desa. Oleh karena itu BUM Desa dioptimalkan perannya dalam kegiatan-kegiatan yang membangkitkan ekonomi produktif di perdesaan, sehingga BUM Desa dapat berfungsi sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi perdesaan sebagai akibat pandemi covid-19.Kata kunci: COVID-19, Badan Usaha Milik Negara, Desa

Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

COVID-19 pandemic as non-nature disaster due to its impact on health, social, and economy as well, made the President attempted to treat them with public finance policy as implementation of his discretion authority in ruling the government during pandemic. This research was conducted by using empirical juridic approach, focused on analytical descriptive and the result was analyzed qualitatively. The result shows that Perpu No. 1 of 2020 that approved by The House later, represented is a constitutional discretion. In the operational aspect the Government published many regulations to follow up of Perppu Nomor 1 Tahun 2020 that used to resolve emergency condition due to COVID-19, therefore, government officers got immunity in implementing their duties based on goodwill and in accordance with regulations. Keywords: COVID-19, discretion, public finance AbstrakPandemi covid-19 yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam, membawa Presiden untuk melakukan upaya penanganannya dengan kebijakan keuangan negara, sebagai implementasi kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui DPR dan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan diskresi konstitusional. Dalam tataran teknis operasional pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan kebijakan sebagai tindak lanjut dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang digunakan sebagai upaya dalam menangani keadaan genting sebagai akibat pandemi covid-19, oleh karena itu pejabat pemerintahan mendapatkan imunitas dalam melaksanakan tugasnya jika didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: COVID-19, diskresi, keuangan negara

Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstrak This research was conducted to find out legal consequencies as a result of discretion made by Government Officers in recruiting contract-based employees after Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Contract-based Public Servants (Manajemen PPPK). This research was conducted by using normative juridical method and analytical descritive approach. There is regulation regarding prohibition to recruit contract-based employees to fulfill lack of public servants position in government institutions. Hence, discretion cannot be used to comply manpower need, but still can be done through formation proposal of public servants and/or contract-based employees. Contract-based employees still have to conduct their job for maximum 5 years and have opportunity to be recruited as non-organic employees (non-organic public servants) as long as the employees comply conditions stated in Government Regulation Number 49 of 2019. Keywords: Discretion of Government Officers, Non-Organic Public Servants Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari diskresi Pejabat Pemerintahan dalam perekrutan pegawai tidak tetap/non-PNS (honorer/kontrak) setelah berlakunya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Terdapat ketentuan tentang larangan perekrutan Pegawai tidak tetap/non-PNS untuk mengisi jabatan ASN di instansi pemerintahan. Oleh karena itu diskresi tidak dapat lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, namun dapat dilakukan melalui usul formasi CPNS dan/atau PPPK. Pegawai tidak tetap/non-PNS masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018. Kata Kunci: Diskresi Pejabat Pemerintahan, Pegawai non-PNS

Title

Found 14 Documents
Search
Journal : Administrative Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search Journal : Administrative Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search
Journal : Administrative Law