Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kewarganegaraan Journal Equity of Law and Governance Jurnal Cakrawala Ilmiah Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Justicia Journal ACCELERATION: Multidisciplinary Research Journal
Putri Maha Dewi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Credit Insurance as an Effort to Overcome Bad Credit Risk in Modern Banking Economy in the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia Putri Maha Dewi
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2702

Abstract

This study aims to support the implementation of national development in Indonesian banking sector which is active in increasing the distribution of development and economic growth in order to improve people’s welfare. One of the financial services provided by banking sector is loan. Hence, the existence of business risk management of banks aims to maintain the credibility of banks so that people can continue to trust on the existence of a banking institution and credit insurance. This study applied a juridical normative research method which is a method used to seek truth from a legal prescriptions written in the books of law. The results showed that, in the legal perspective of business, the financial services provided by banks in the form of credit are done by using credit agreements and are protected by credit insurance as an effort to overcome bad credit risk. Currently, the legal perspective of business views the importance of applying a precautionary principle in credit agreements by formulating operational standards of banking management to avoid bad credit risks. The insurance offered by banks is credit life insurance which functions to cover the debtor’s remaining credit if the debtor dies before paying off his credit. Credit insurance is an alternative used to overcome bad credit risk. The conclusion is that banking institutions apply their standard procedures in providing credit to debtors to avoid legal disputes or other business risks. In addition, each bank institution must apply the precautionary principle in order to achieve its goals effectively and to guarantee legal fairness and certainty in credit between the debtor and the banking institution.  Asuransi Kredit Sebagai Upaya Optimalisasi Mengatasi Resiko Kredit Macet Dalam Perekonomian Perbankan Moderen Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia Tujuan penelitian disini adalah untuk menunjang suatu pelaksanaan pembangunan nasional dibidang perbankan Indonesia yang aktif dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan   hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak untuk stabilitas nasional. Bidang jasa keuangan Perbankan bergerak salah satunya adalah pemberian kredit. Selain itu dengan adanya manajemen risiko bisnis daari lembaga perbankan menjadikan lebih menjaga tingkat bank yang sehat agar masyarakat tetap percaya akan adanya suatu lembaga perbankan dan juga asuransi dalam kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu dimana yang dicari pembuktian kebenaran dari suatu preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di dalam kitab-kitab undang-undang. Hasil penelitian ini yaitu mengenai pemberian kredit diberikan kepada lembaga perbankan dalam pandangan perspektif hukum bisnis yaitu dengan menggunakan perjanjian kredit dan asuransi dalam kredit sebagai mengatasi adanya risiko agar tidak terjadi kredit bermasalah yang akan bisa mengakibatkan tingkat kesehatan suatu bank menurun dan serta disini sebagai penerapan manajemen risiko bisnis di lembaga perbankan. Perspektif hukum bisnis meninjau saat ini dengan menerapkan suatu prinsip dalam perjanjian perbankan kehati-hatian bank untuk kredit dengan membuat standar operasional manajemen perbankan sehingga bank terhindar dari risiko bisnis perbankan. Jenis asuransi yang ditawarkan perbankan adalah asuransi jiwa kredit  yang  berfungsi untuk  menutup  sisa  kredit pihak debitur  jika  debitur  tersebut meninggal  dunia  sebelum  lunas kreditnya. Asuransi kredit merupakan salah satu alternatif pihak perbankan yang digunakan dalam mengatasi suatu risiko kredit macet. Simpulan dari penelitian ini adalah lembaga perbankan dalam pemberian suatu kredit kepada debitur harus menerapkan prosedur sesuai dengan standar dari masing-masing bank sehingga tidak akan terjadi masalah hukum atau risiko bisnis lainnya selain itu penerapan prinsip perbankan dalam asas kehati-hatian harus selalu diterapkan,sehingga memenuhi tujuan dari hukum tersebut dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta terjaminnya keadilan dan kepastian hukum dalam pengkreditan antara debitur dan pihak Perbankan.
UTILIZING THE IMPLEMENTATION OF TAX LAWS FOR THE WELFARE OF THE PEOPLE BASED ON THE PRINCIPLE OF EQUALITY Putri Maha Dewi
Acceleration: Multidisciplinary Research Journal Vol. 1 No. 02 (2023): Acceleration: Multidisciplinary Research Journal
Publisher : PT Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/amrj.v1i02.11

Abstract

Tax Law is one instrument economy a country become more stand out since cross trading enter globalization economy. To carry out government in every country is needed various kinds of support funds because without adequate financial support for the program of activities government No can optimally realize. Required funds in management government No little, so need Lots sources receipt of funds, moreover, accompanied with activity development. Fees Alone is Name set that includes taxes, levies, donations, monopolies, and levies other. Several reception governments such, if simplified can distinguished on reception tax and non- tax revenue. Fees tax to match the principle of equality and achieve a sense of balance as well as justice society, then need something effort legal coercion as such stated in Article 23 paragraph (2) of the 1945 Constitution which has amended in Article 23A amendment to III of the 1945 Constitution. The importance of payment taxes, benefits from payment taxes, and sanctions to be imposed If must tax No obey not enough promulgated by the government to public as must tax. because That is regulation and sanctions related avoidance tax need more emphasized so that give effect wary for dodger’s tax.
Legal Protection of Copyright and Trademark Rights In the Goods Business Aditya Restu Hapriyanto; Desi Syamsiah; Putri Maha Dewi
Journal Equity of Law and Governance Vol. 5 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.5.1.10102.106-112

Abstract

This research explores various aspects of legal protection for copyright and trademark rights in the goods business, as well as efforts to strengthen this protection. This study aims to answer several key questions, including the effectiveness of existing legal frameworks in protecting copyright and trademarks, as well as the challenges faced in enforcing these rights in the global marketplace. This research specifically identifies gaps in regulation and problems such as inconsistent law enforcement, inadequate protection of new innovations, and difficulties in effectively addressing rights violations. By detailing these issues, this study aims to provide strategic recommendations that can address deficiencies in current legal protection and increase support for rights owners in the goods industry. Effective legal protection in these areas supports innovation and creativity, fosters consumer trust, and contributes to economic growth. However, the enforcement of these rights faces challenges, especially with the rise of digital platforms and global markets, which can complicate both infringement and enforcement processes.
Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Polres Karangnyar) Musthofa Abdul Majiid; Putri Maha Dewi; Arie Purnomosidi; Adhy Nugraha
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah zat atau obat yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Tetapi jika digunakan dengan tidak semestinya atau tidak dikonsumsi sesuai dengan standar medis maka akan menyebabkan efek negatif bagi individu atau masyarakat terutama pada generasi muda yang merupakan calon penerus bangsa. Peredaran ilegal narkoba beserta penyalahgunaannya akan melemahkan kehidupan dan nilai budaya bangsa serta akan melemahkan ketahanan secara nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, yaitu pada Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan seperti apa yang tertulis sebelumnya bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyidikanlah dapat dikumpulan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar. Proses penyidikan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Karanganyar berlandaskan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PROGRAM PAKET LAYANAN (PAKLAY) SATU HARI JADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA JATIROYO, KECAMATAN JATIPURO, KABUPATEN KARANGANYAR Diana Sukorina; Ana Mayasari; Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 8: Januari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i8.9352

Abstract

Salah satu wilayah Karanganyar yang menyediakan layanan administrasi kependudukan adalah Jatiroyo. Selain itu, masyarakat mengeluh tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan saat ini dengan pemanfaatan Paklay Komplit karena masih ada beberapa kendala dan hambatan. Studi ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengambilan sampel ini, metode pengambilan sampel purposive digunakan. Data dikumpulkan melalui wawancara. Reduction, presentation, and conclusion are the three stages of data analysis. Peneliti hanya menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paklay Kantor Desa Jatiroyo telah memberikan layanan administrasi kependudukan yang memenuhi standar kualitas, seperti yang ditunjukkan oleh penilaian indikator kualitas yang efektif dan responsif. Keunggulan termasuk ketepatan dalam pelayanan, ketepatan waktu, dan kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat. Kantor Desa Jatiroyo memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Hasilnya adalah bidang administrasi kependudukan memberikan layanan yang baik dalam program paket layanan, atau paklay, dan dapat terus berkembang.
Dinamika dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology di Indonesia dalam Kacamata Hukum Positif untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0 Putri Maha Dewi; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.65 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4042

Abstract

Abstrak Terciptanya sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini,institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Keberadaan Fintech membuat proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan cepat. Fintech kini berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam menghadapi revolusi industry 5.0. Kata Kunci: Minat Financial Technology, Revolusi Industri 5.0 Abstract The creation of a stable financial system that benefits all levels of society. In this regard, financial institutions play an important role through their intermediary function to promote economic growth, income distribution, poverty alleviation and the achievement of financial system stability. Just industry finance that is growing very rapidly is not necessarily accompanied by access to finance adequate finance. In fact, access to financial services is a prerequisite. The involvement of the wider community in the economic system is important. The existence of Fintech makes the process of financial transactions more practical and faster. Fintech is now developing all over the world, including Indonesia in the face of the 5.0 industrial revolution. Keywords: Interest in Financial Technology, Industrial Revolution 5.0
INOVASI PELAYANAN PUBLIK: PENGARUH KEWIRAUSAHAAN DAN KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN DALAM REFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Ana Mayasari; Harjono, Harjono; Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewirausahaan dan kepemimpinan kewirausahaan berkontribusi dalam mendorong inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi administrasi pemerintahan. Fokus utama diarahkan pada bagaimana nilai-nilai kewirausahaan seperti inovatif, proaktif, dan berani mengambil risiko diterapkan dalam konteks birokrasi publik, serta bagaimana kepemimpinan yang adaptif dan visioner mempengaruhi perubahan sistem pelayanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa instansi pemerintahan daerah yang telah melaksanakan inovasi pelayanan publik secara signifikan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam lingkungan birokrasi dapat memecah kebekuan struktural dan mendorong terwujudnya pelayanan yang lebih responsif, efisien, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan kewirausahaan terbukti menjadi faktor kunci dalam membentuk budaya kerja yang kolaboratif, berorientasi hasil, dan terbuka terhadap perubahan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi agenda reformasi birokrasi, yaitu perlunya penguatan kapasitas kepemimpinan yang mendorong inovasi serta adopsi nilai-nilai kewirausahaan dalam sistem pemerintahan yang adaptif dan partisipatif
PENEGAKAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK DIGITAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 Fatma Ayu Jati Putri; Putri Maha Dewi; Yudhi Widyo Armono; Supriyono
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riset ini mengkaji penerapan penegakan hukum terhadap kontrak digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian elektronik umumnya dikenal sebagai Click Wrap Agreement, yang memiliki ciri khas seperti dibuat melalui surat elektronik (email), disusun dengan situs web atau platform daring, memfasilitasi pemindahan informasi dan layanan secara virtual, memuat pertukaran data digital (Electronic Data Interchange/EDI), serta menggunakan lisensi click wrap atau shrink wrap dalam pembuatannya melalui internet. Penegakan hukum kontrak digital ini diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menegaskan kesepakatan para pihak bisa dilaksanakan dengansistem elektronik, namun keabsahannya tetap mengacu pada syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) , yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal, serta asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan, dan kepastian hukum
Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Po Rosalia Indah Atas Kerugian Kehilangan Barang yang Dialami Penumpang Aji Mahendra, Restu; Putri Maha Dewi; Fatma Ayu Jati Putri
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14207

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggungjawab hukum perusahaan PO Rosalia Indah atas kerugian yang dialami oleh penumpang. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang penumpang bersifat bersyarat: perusahaan dapat dibebaskan jika tidak terbukti lalai, namun akan dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat bukti kelalaian dalam pengawasan atau pengelolaan barang. Perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini penumpang, harus diutamakan, dan klausul pembebasan tanggung jawab tidak serta-merta berlaku jika melanggar hukum positif.
Tinjauan Hukum Sifat Indissolubilitas Perkawinan Katolik Terhadap Perceraian Menurut Pandangan Hukum Perkawinan Di Indonesia Bakdo Lasito Aji; Susilowardani; Putri Maha Dewi
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum sifat indissolubilitas perkawinan Katolik terhadap perceraian di lihat dari presfektif hukum perkawinan di Indonesia. Dalam menganalisis permasalah tersebut penulis mengunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Indissolubilitas perkawinan Katolik terhadap perceraian di lihat dari presfektif hukum perkawinan di Indonesia bahwa dalam struktur hukum di Indonesia Dinas kependudukaan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Negeri adalah pranata hukum yang berperan sebagai pelaksana dan penegak hukum perkawinan dan perceraian. substansi aturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Budaya hukum yang berkembang di Indonesia mengenai perkawinan memperbolehkan adanya suatu perceraian sedangkan bagi masayarakat Katolik di Indonesia perkawinan yang bersifat indissolubilitas (tidak dapat diputuskan) oleh siapapun kecuali oleh kematian. Adanya perbedaan paham mengenai perceraian ini harus disikapi bagi masyarakat Katolik untuk tetap meghormati dan mengakui aturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Adanya perbedaan paham mengenai perceraian di Indonesia antara hukum nasional dan hukum gereja Katolik ini harus disikapi bagi masyarakat Katolik untuk tetap meghormati dan mengakui aturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Mengenai struktur substansi hukum perkawinan di Indonesia dalam perumusan undang-undang perkawinan di Indonesia perlu dibuat sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di semua elemen masyarakat Indonesia. Serta dalam budaya hukum menenai aturan yang sudah ada saat ini masyarakat Katolik harus mematuhi dan mentaati aturan hukum yang ada walaupun aturan tersebut bertentang dengan norma dan nilai perkawinan dalam ajaran Katolik. Mematuhi dan mentaati aturan hukum bukan berarti melanggar norma dan nila ajaran Katolik tentang indisolubiliotas Perkawinan tetapi dengan cara tetap menjaga kesakralan indisolubiliotas Perkawinan dan tidak mencoba untuk menuju kearah perceraian
Co-Authors Adhy Nugraha Aditya Restu Hapriyanto Aji Mahendra, Restu Ana Mayasari Anik Nursiti Arie Purnomosidi Ariwibowo Arifin, Herjuno Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Bakdo Lasito Aji Cahya Fitra Gemilang Desi Syamsiah Diana Sukorina Fatma Ayu Jati Putri Harjono Harjono Herwin Sulistyowati Herwin Sulistyowati, Herwin ITOK DWI KURNIAWAN Lilik Warsito Mada Kusuma, Leo Margiyanti, Margiyanti Musthofa Abdul Majiid SUPRIYONO Supriyono Supriyono Susilowardani Yudhi Widyo Armono