Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik
Marsidi Marsidi
STIA Bengkulu
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik

 1 
PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PEKIK NYARING KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH Marsidi Marsidi
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 6 No 4 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v6i4.237

Abstract

Peran Kepala Desa dalam pembangunan desa sangat penting karena Kepala Desa itu sebagai penggerak pembangunan desa apabila Kepala Desa tidak melaksanakan perannya dengan baik maka pembangunan desa tidak akan terlaksanan secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk menjawab dari tujuan yang dimaksud maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kepala Desa sebagi pembina masyarakat hanya memberi dorongan proses pembangunan ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat mengingat lokasi Desa Pekik Nyaring adalah basis perekonomian yang banyak dibidang perkebunan dan pedagang. Hal ini mengakibatkan perekonomian Desa menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga berimbas kepada kesejahteraan masyarakat yang baik. Sedangkan untuk Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Desa bisa dikatakan telah memuaskan warga sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pekik Nyaring dapat terlaksana dengan lancar karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat dalam hal ini berupa pengurusan surat-surat yang sudah tidak ada biaya patokan dan waktu lama yang bisa merugikan. Sedangkan untuk faktor pendukung peran kepala desa yaitu faktor partisipasi dan hubunganan antar aparatur. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor Sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang tersedia.
FORMAT IDEAL OTONOMI DESA Marsidi Marsidi; Sudriyanti Putri
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 7 No 2 (2018): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v7i2.673

Abstract

Pengkajian terhadap masalah otonomi desa, khususnya pada aspek kelembagaan pemerintahandesa, menjadi cukup menarik perhatian untuk dijadikan sebagai obyek pengkajian ilmiah,didasarkan pada kenyataan bahwa masalah tersebut merupakan issue strategis dan cukup penting,terutama dalam rangka mendukung terwujudnya desa yang mendiri dan berdayaguna dalammengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dan sampai saat ini upayaupayapengkajian mengenai masalah tersebut masih sangat terbatas. Penelitian ini merupakanpenelitian deskriptif (descriptive research). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan PondokKelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan menetapkan 3 (tiga) Desa sebagai sampel lokasi.Informan/responden awal dipilih secara purposive (terpilih) yakni di Desa Sri Katon, Desa SriKuncoro dan Desa Sidodadi. Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, angket,pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya dengan tehnik analisis data kualitatif modelinteraktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; (1) pemahaman para agen pelaksanaterhadap kebijakan otonomi desa masih relatif terbatas, (2) Dukungan aturan pelaksanaan relatifbelum sesuai dengan kebutuhan reall pengaturan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa,dengan dasar bahwa 68 % responden menyatakan tingkat kesesuaian tergolong dalam kualifikasirendah, dan (3) kondisi/ketersediaan sumber daya relatif masih rendah dimana sebagian besarsumber daya kelembagaan pemerintahan desa (64%), berada pada kualifikasi rendah dalammendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
Co-Authors Sudriyanti Putri