Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
M. Chaerul Risal
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : alauddin law development journal aldev

 1 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jeneponto Firman Nur; M. Chaerul Risal
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian pelanggaran pelanggaran pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto than 2009. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto, adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah : Komisi Pemilihan Umum, dan Pengadilan Negeri Jeneponto. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penilitian kepustakaan dan wawancara. Untuk menangani sebelum terjadinya pelanggaran pemilu sebaiknya KPU memperketat dalam melakukan bimbingan teknis untuk seluruh petugas yang bersangkutan mulai dari PPK, PANWAS, PPS, dan KPPS agar dapat memperjelas fungsi dan kode etik penyelenggara pemilihan umum. Adapun proses hukum penyelesaian pelanggaran pemilihan umum pada intinya untuk diproses hukum harus ada laporan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu untuk di evaluasi oleh Bawaslu dan di serahkan kepada Tim Sentra Penegakan Terpadu (Gakkumdu) untuk kemudian ditindak lanjuti. Implikasi dari penelitian ini adalah dalam penanganan tindak pidana pelanggaran pemilu KPU harus lebih memperhatikan para penyelenggara pemilu, sebaiknya setiap penyelenggara harus menjungjung tinggi integritas agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh oknum-oknum yang ingin berbuat kecurangan. Serta pada proses hukum penyelesaian pelanggaran pemilu penulis mengharapkan harus lebih mengutamakan efek jera misalkan dari hukuman yang didapat oleh pelaku selama 1 tahun 3 bulan di tambah hukumannya menjadi 3 tahun, agar pelaku maupun yang belum melakukan berfikir panjang untuk melakukan hal yang tidak terpuji tersebut.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Hastak Hastak; M. Chaerul Risal
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14766

Abstract

Tindak Pidana Ujaran Kebencian di atur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA. Hal ini menyangkut tentang bagaimana ketentuan yuridis terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian berdasarkan SARA dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian berdasarkan SARA. Pasal 28 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan. Sedangkan untuk perbuatan tindak pidana menyebarkan informasi lainnya diatur pada UU R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab VII tentang perbuatan yamg dilarang. Serta pada putusan PN Sidrap No 207/Pid.Sus/2018/PN Sdr mengenai tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama dan antargolongan terhadap terdakwa HJ. SUHARTI BINTI H. MUHAMMADIYAH bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar, akan tetapi sanksi yang diberikan oleh majelis hakim terlalu ringan. Majelis hakim bisa memberi putusan yang lebih berat diatas dakwaan jaksa penuntut umum dengan pertimbangan asas lex dura sed tamen scripta yang berarti hukum itu kejam tetapi memang begitulah bunyinya agar terdakwa mendapatkan efek jera.
Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Fitri Rahmadani; M. Chaerul Risal
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dalam penanganan TPPU serta menjelaskan sejauh mana efektivitas mengenai penanganan TPPU tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka dimana peneliti mendiskripsikan secara umum mengenai objek yang dibicarakan sesuai dengan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada melalui website, repository, jurnal-jurnal online dan lain-lain dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama pengaturan dalam ketentuan TPPU yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya berdasar pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berpacu pada prinsip penanganan tindak pidana penadahan pada Pasal 480 KUHP. kedua, Analisis mengenai efektivitas penanganan TPPU tanpa pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, dalam hal penanganan TPPU tanpa kewajiban membuktikan tindak pidana asalnya dapat dikatakan efektif karena dapat mempermudah proses peradilan. Dalam tindak pidana pencucian uang dengan tetap memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta yang diperoleh merupakan harta dari hasil kegiatan yang sah.
Co-Authors Firman Nur Fitri Rahmadani Hastak Hastak