This Author published in this journals
All Journal ALQALAM
Joko Tri Haryanto
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Korespondensi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : ALQALAM

TINJAUAN TEORITIS KEBIJAKAN FISKAL ISLAM PERIODE NABI MUHAMMAD SAW Joko Tri Haryanto
Al Qalam Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.79 KB)

Abstract

Dewasa ini dunia sedang mengalami kelesuan akibat kegagalan sistem ekonomi konvensional yang diterapkan baik sosialisme maupun kapitalisme. Karenanya banyak pihak kemudian mulai menggagas perlunya sistem ekonomi baru yang mampu menjawab beberapa tantangan di masa depan. Sistem ekonomi Islam (SEI) kemudian diharapkan dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam memenuhi ekspektasi tersebut. Salah satu yang paling signfikan adalah kebijakan fiskal yang Islami baik di periode jaman kepemimpinan Rasulullah SAW maupun para pemimpin sesudahnya. Dengan mengulas tinjauan teoritis kebijakan fiskal Islami dalam periode Rasulullah SAW, dapat dijelaskan bahwa kebijakan fiskal yang diimplementasikan sudah mengandung banyak prasyarat dan praktik-praktik yang bersifat modern. Struktur pendapatan negara di periode pemerintahan Rasulullah SAW misalnya sudah menerapkan praktik-praktik pendapatan modern baik berupa penetapan pajak dan pungutan bea misalnya Jizyah dan Kharaj juga mencerminkan pelaksanaan pengaturan perpajakan modern atas individu dan penguasaan hartanya. Beberapa item yang menjadi sasaran obyek pajak relatif sempurna jika diselaraskan dengan situasi dan kondisi saat itu. Pembagian Belanja Negara menjadi pos belanja primer dan sekunder sekiranya menjadi cikal bakal sistem APBN modern saat ini. Adanya belanja untuk pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda dan persediaan, merepresentasikan belanja sektoral pertahanan dan fungsi pelayanan umum. Dari sisi pembiayaan, defisit dapat dihindari karena pengeluaran disesuaikan dengan belanja-belaja yang bermanfaat.