Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal al-Afkar, Journal For Islamic Studies
Hani Sholihah
STAINU Tasikmalaya.
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : al-Afkar, Journal For Islamic Studies

 1 
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hani Sholihah
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol.1, No.1, January 2018
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1192.324 KB) | DOI: 10.31943/afkar_journal.v1i1.3

Abstract

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadits –hadits Rasulullah saw.
PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM Hani Sholihah
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol.1, No,2, July 2018
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (885.941 KB) | DOI: 10.31943/afkar_journal.v2i1.21

Abstract

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami sedikit perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap dapat dijadikan rujukan hukum. Di sisi lain, agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, di samping hukum Barat dan hukum Adat. Oleh karena itu, pengkajian hukum Islam dalam rangka pembangunan hukum nasional merupakan suatu keniscayaan. Tulisan ini membandingkan hak-hak anak, sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menurut Hukum Islam. Untuk itu, tulisan ini menguraikan hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; hak-hak anak menurut Hukum Islam; dan perbandingan hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
PEMANFAATAN BARANG GADAI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA Hani Sholihah
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 2, No. 2, July 2019
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.826 KB) | DOI: 10.31943/afkar_journal.v4i1.62

Abstract

Various transactions conducted by humans to achieve the necessary. One type of economic transaction (mu`amalah) is wont to do is pledge, namely submission of an object (goods), as a guarantee to the person who gives the loan. This study aims to determine: a) the provisions of lien according to Islamic law; b) pledge by the Civil Code provisions; and c) the use of goods lien law based on Islamic law and the Civil Code. The study concluded: 1) according to Islamic law, a pledge was made items that have a property value in the eyes of Personality 'as collateral, so that the person concerned may take debt or he can take some of the benefits that their goods; 2) according to civil law, lien is a creditor or the rights acquired by proxies as collateral for debts, and authorizes the creditor to take payment of accounts receivable; 3) the scholars differed on the use of goods pawn. As for the positive law, goods pledge not to use it for safekeeping, so that perishable goods must not be mortgaged.Berbagai transaksi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu jenis transaksi ekonomi (mu`amalah) yang biasa dilakukan adalah gadai, yaitu penyerahan suatu benda (barang), sebagai jaminan kepada orang yang memberikan pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a) ketentuan gadai menurut hukum Islam; b) ketentuan gadai menurut KUHPerdata; dan c) hukum pemanfaatan barang gadai berdasarkan hukum Islam dan KUHPerdata. Hasil penelitian menyimpulkan: 1) menurut hukum Islam, gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia dapat mengambil sebagian manfaat barangnya itu; 2) menurut hukum perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya; 3) para ulama berbeda pendapat tentang pemanfaatan barang gadai. Adapun menurut hukum positif, barang gadai bukan untuk digunakan melainkan untuk disimpan, sehingga barang yang cepat rusak tidak boleh digadaikan.
Tafsīr Maqāsidī As an Alternative Method Legal Istinbāṭ Hani Sholihah
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 3 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i3.624

Abstract

The teachings of the Koran which are believed by ṣālih li kulli zamān wa makān are required to be able to provide solutions for every problem that arises in society. Meanwhile, Rasulullah saw. as an authoritative interpreter, does not interpret all the verses of the Qur'an. The existing interpretation methods, namely tafsīrbi al-ma'tsūr and interpretation bi al-ra'yi, are considered not fully able to answer various problems that arise in society. For this reason, modern scholars offer a method of interpretation as an alternative to the legal istinbāṭ method, the tafsīr maqāṣidī method. This study aims to further examine what and how tafsīr maqāṣidī is a method of interpretation as well as an alternative method of legal istinbāṭ. Using the library research method, various writings related to interpretation and ushul fiqh were studied and analyzed. The results of the study found that the maqāṣidī tafsīr is the interpretation of the Qur'an which uses maqāṣid al-syarī`ah as its interpretation approach. With the basis of al-maṣlaḥah as the core of maqāṣid al-syarī`ah, the maqāṣidī tafsīr method is expected to be more able to provide solutions to every problem that arises in society, so that Islamic teachings that are ṣālih li kulli zamān wa makān will be more widely felt.
Co-Authors