<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memetakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM tersebut serta memetakan strategi pemerintah apa yang di perlukan sebagai pelengkap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode literature review dari berbagaisumber yang terkaitdengankebijakan pemerintah dalam menangani UMKM di masa pandemi Covid-19. Hasil tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam ragka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi Covid-19. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang di lakukan pemerintah yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan (b) intensif pajak bagi UMKM (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM (d) Perluasan Pembiayaan Model Kerja UMKM (e) Penyediaan Penyangga Produk. Untuk mendukung kebijakan pemerintah, beberapa strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang perlu di pertimbangkan pemerintah. Strategi jangka pendek berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, member peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.]]>
