Marzellina Hardiyanti
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL EQUITABLE

URGENSI SISTEM E-VOTING DAN SIREKAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 Marzellina Hardiyanti; Praditya Arcy Pratama; Aura Diva Saputra; Mila Mar’atus Sholehah; M. Rizieq Aditya R
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i2.4257

Abstract

Along with technological advances, there is a discourse about to use of a technology-based electoral system. Indonesia's geographical condition, which is not yet in all regions ready to hold technology-based elections, encourages integration between the E-Voting system and Sirekap. This research has 3 problems, namely (1) the urgency of the e-voting and Sirekap system in the 2024 general election, (2) the advantages and disadvantages of the e-voting and Sirekap system, and (3) efforts to integrate the e-voting and Sirekap system. in the administration of democratic elections. This study uses a juridical-normative method through a statutory approach and a descriptive-analytical analysis method. The results of this study state that the urgency of the need for the integration of the e-voting systems, among others, is that these two systems are considered capable of realizing accountability and transparency of vote counting during simultaneous elections. and Sirekap the process of sending ballots, while the weakness of these two systems is the uneven distribution of the internet network throughout Indonesia so that it can hinder the implementation of this electronic-based election. Efforts to integrate the e-voting and Sirekap systems are by combining these two systems based on the needs of each region.
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM LIKUIDITAS BANK BERBASIS NILAI KEADILAN Marzellina Hardiyanti; Sugiyanto
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6075

Abstract

Perbankan merupakan sektor yang sangan vital dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan nasabah bank dalam likuidasi dengan berfbasis keadilan. Penelitian ini memiliki tujuan permasalahan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan perlindungan hukum masyarakat penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank dan untuk mengetahui serta menganalisis upaya rekonstruksi perlindungan hukum bagi nasabah dalam likuidasi Bank berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analis data deskriptif-analitis. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, yang umumnya berupa perjanjian baku, isinya telah ditetapkan, secara sepihak oleh pihak bank. Pihak nasabah selaku konsumen mau tidak mau akan menandatangani perjanjian tersebut. Untuk menyeimbangkan kedudukan antara pihak bank dengan konsumen dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap konsumen. Upaya rekonstruksi rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.