Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal SOSPOL

FUNGSI PENGENDALIAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN Billy Achmad Zaelani; Soni Gunawan Somali
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 2 (2016): Vol. 21, No. 2, Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan kaidah kelestarian merupakan fenomena yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak pada banyak hal. Maka Perlindungan dan pengendalian terhadap kawasan hutan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar hutan yang ada tetap terjaga kelestariannya. sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dilakukan upaya perlindungan kawasan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani. Melaluin program PHBM Perhutani mengendalikan serta mengajak bekerjasama masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan secara optimal sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak mengganggu hutan yang dirumuskan melalui Surat Keputusan (SK) Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengendalian yang dilakukan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Utara. Hasil dari Penelitian ini menunjukan Pengoptimalan kawasan hutan oleh Perum Perhutani KPH Bandung Utara tidak lepas dari keberhasilan dalam pengendaliannya terhadap masyarakat sekitar hutan dan hasilnya pun akhirnya menjadi timbal balikuntuk masyarakat itu sendiri, bisa dilihat semakin banyaknya masyarakat sekitar hutan yang ikut berperan aktif dalam pengoptimalan hasil hutan tetapi tetap sadar akan keberlangsungan hutan lestari. Maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pengendalian Perum Perhutani dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di KPH Bandung Utara cukup berhasil dalam membangun hutan lestari serta mensejahterakan masyarakat desa hutan. Kata Kunci: Hutan, PHBM, Pengendalian Perum Perhutani KPH Bandung Utara
PENGENDALIAN PELESTARIAN SUNGAI CISADANE DI KABUPATEN TANGGERANG A. Riky Pamungkas; Soni Gunawan Somali
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 20 No 2 (2015): Vol. 20, No 2, Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sungai merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup sehari – hari sudah selayaknya dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian dan kealamiannya. Saat ini, kondisi sungai yang melewati sebagian besar kota – kota besar di Indonesia sangat memprihatinkan. Dalam hubungan manusia dan sungai, pemerintah Indonesia membuat suatu aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Daerah Aliran Sungai. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai ( DAS ) adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR UNIT CIBADAK KOTA BANDUNG Mirawati Mirawati; Soni Gunawan Somali
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung, Peneliti menduga belum Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung dipengaruhi oleh variabel Implementasi Kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung,”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam Sabarsono (2011; 90-92), berdasarkan faktor-faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun untuk variabel Efektifitas peneliti mengacu pada pendekatan teori sebagaimana dikemukakan Siagian (1998:151) yaitu Tercapainya tujuan dan sasaran, Ketepatan waktu pencapaian sasaran dan penyelesesaian kegiatan dan pemanfaatan sumber-sumber secara optmal. Berdasarkan pendekatan teori teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Pemerintah dengan Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
Tata Kelola Pemerintahan Desa Soni Gunawan Somali
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah Desa, namun pemberian tanggungjawab yang besar tersebut tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan Desa masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari masih adanya aparat Desa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan di sisi lain, pemberian otonomi Desa melahirkan praktik korupsi baru di tingkat Desa. Tulisan ini mengulas penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik, yaitu penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan. Pendekatan dilakukan melalui pendekatan kualitatif sehingga peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan disiplin aparat Desa. Adapun faktor pendukung penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah adanya kerjasama dan komunikasi. Kata Kunci: Pemerintah Desa, tata kelola, good governance