Abstrak: Hukuman penjara berimbas luas kepada suami, istri, dan anak serta keluarga besar terpidana. Selama ini, negara tidak memberikan advokasi bagi keluarga narapidana. Ini berbeda dengan hukuman cambuk yang dinilai lebih manusiawi. Pertanyaannya, apakah pidana cambuk di Aceh dapat menjadi alternatif perlindungan keluarga terpidana? Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tampak lebih jelas dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk keluarga pelaku/terpidana; didasarkan kepada nilai-nilai yang dapat ditemukan di dalam al-Qur'an dan hadis. Keberadaan hukuman cambuk di Aceh dapat menjadi alternatif bagi perlindungan keluarga terpidana. Namun demikian, diperlukan pemisahan tegas antara konsep hudud dengan takzir untuk dapat mencapai maqāṣid al-syarī`ah dan merealiasikan tujuan penghukuman. Untuk itu, diperlukan penguatan norma dalam bentuk alternatif bentuk `uqubat berupa gabungan antara cambuk, penjara, dan denda. Selain itu itu juga diperlukan regulasi khusus untuk pembinaan terpidana pascaeksekusi cambuk.Abstract: Prison sentences have a wide impact on the husband, wife, and children and extended family of convicts. So far, the state does not provide advocacy for the families of prisoners. This is different from caning that is considered more human. The question is, can caning in Aceh be an alternative protection for convicted families? The results showed that Islamic law appeared to be more clear in providing protection to the community, including the families of the perpetrators / convicted persons; based on values that can be found in the Qur'an and Hadith. The existence of caning in Aceh can be an alternative for the protection of convicted families. However, a strict separation between the concept of hudud and takzir is needed to be able to reach the maqāṣid al-syarī`ah and realize the purpose of punishment. For this reason, it is necessary to strengthen the norm in the form of an alternative form of uqubat in the form of a combination of whips, prisons and fines. In addition, it also requires special regulations for fostering convicted men after caning.