<![CDATA[Artikel ini akan membahas tentang konsolidasi demokrasi di Makassar. Dengan Kajian utama pada kasus Pilwali 2018 di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi, strukturasi serta konsep independensi. Temuan penelitian, pertama, dalam verifikasi berkas paslon bahwa KPU berdasar pada peraturan No.3 Tahun 2018 tentang acuan memverifikasi berkas yang dimana meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kedua, dalam penetapan paslon bahwa KPU melakukan verifikasi berkas calon dengan meninjau langsung kesesuaian ijazah mulai dari sekolah pertamanya sampai pendidikan terakhirnya dan KPU juga memastikan apakah paslon telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan berdasar pada UU No.10 Tahun 2016 maka paslon telah resmi ditetapkan. Ketiga, dalam diskualifikasi paslon KPU tidak memiliki otoritas dan menghiraukan putusan bawaslu sehingga terjadi diskualifikasi yang seharusnya KPU tidak perlu mendengar putusan PTTUN dan mengajukan kasasi ke MA karena putusan bawaslu juga sesuai dengan aturan perundang-undangan. Keempat, dalam proses pemungutan suara KPU membentuk KPPS yang bertugas di TPS untuk melaksanakan pemugutan suara. Dalam hal ini KPU hanya memfasilitasi kandidat dan pemilih bukan melakukan mobilisasi apalagi intervensi kepada pemilih. Kelima, dalam penetapan hasil pemungutan suara KPU melakukan rekap atau hasil perhitungan secara transparan ke masyarakat, KPPS sampai kecamatan dan terakhir rekap di KPU.]]>
