<![CDATA[Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,maka salah satu upaya adalah penataan organisasi. Upaya penataan organisasi ini tentunya tidak terlepas daripenempatan atau pengangkatan pegawai.Organisasi pemerintah sebagai institusi penyedia jasa layanan (institutional service providers) kepada masyarakatharus dapat melakukan perubahan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanankepada masyarakat merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaiparadigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraanpemerintahan dapat dimulai dari penyelenggara pemerintahan yang baik, yaitu yang mengerti tentang tugas dantanggung jawab, serta memiliki kemampuan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya.Kompetensi merupakan karakter dasar individu yang berhubungan sebab akibat terhadap criteria efektif dan/atauperformasi unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi (Spencer & Spencer : 1993). Untuk mendapatkan aparaturpemerintah yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkanperaturan tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dengan PeraturanKepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 yang terdiri dari 33 Jenis Kompetensi.Desain Simulasi Penempatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi ini dilaksanakan dengan 3(tiga) pertimbangan, yaitu Pertimbangan Masa Lalu yang isinya mengenai persyaratan administrasi seperti Pangkat,Pendidikan, Penilaian Kinerja, Kesehatan, dsb, pertimbangan Masa Sekarang seperti Kecocokan Kompetensi Jabatandengan Kompetensi Individu, Pengetahuan dan Keterampilan, serta Pertimbangan Masa Depan yang isinya Visi Misidan Komitmen Calon Camat. Dari beberapa indicator diatas, maka didapat nilai masing-masing kandidat untukselanjutnya di ranking dan diusulkan oleh Baperjakat kepada Bupati untuk diangkat atau ditetapkan menjadi Camat.]]>
