Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Administrasi Publik JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
M. Nasuhi
Universitas Brawijaya
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik

 1 
PENYELENGGARAAN PELPENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) KOTA MALANG (Studi Tentang Kinerja Pelayanan di BP2T) Nasuhi, M.
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9874/fia-ub.v15i2.497

Abstract

Penyelenggaraan Pelpenyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang (Studi Tentang Kinerja Pelayanan di BP2T). Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) Kota Malang (Studi tentang kinerja pelayanan di BP2T). Tujuan dibentuknya BP2T oleh Pemkot agar dapat menyelenggarakan pelayanan khusunya perizinan secara universal terhadap semua masyarakat, sesuai dengan tingkat kebutuhanya, dan dapat menyelenggarakan pelayanan dengan waktu yang minimal. Sebagai badan publik yang menghasilkan produk barang dan jasa untuk dapat mewujudkan kualitas pelayanan maka badan publik dapat di pengaruhi oleh 3 faktor yakni; Input, Proses, dan  Output. Ketiga faktor tersebut akan dapat di dicapai dengan baik apabila didukung oleh prosedur dan manajemen kerja yang digunakan. Kinerja (performance), karena performance merupakan  penampilan kerja unjuk kerja yang didukung oleh sumberdaya, sarana prasarana (input),  proses prosedur dan mekanisme didalam memproses perizinan, dan memiliki hasil kerja yang berkualitas yang dihasikan oleh pihak penyelenggara (output). Prestasi kerja didapatkan melalui upaya kerja, tata cara yang ditunjukan oleh masing-masing individu yang berada didalam badan lembaga publik. Ukuran pelayanan yang menjadi pedoman yang digunakan saat memproses izin diseuaikan dengan harapan setiap pemohon. Oleh karenanya standar pelayanan minimal yang di terapkan mestinya di tindaklanjuti dengan baik untuk dapat mencapi indeks kepuasaan masyarakat IKM seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dan target untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketetapan Standard Operating Procedures SOP. Penerbitan izin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku.
Co-Authors Elita Maydasari, Elita Reni Anggriani, Reni Yuandari, Enti Purnika