Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Reza Fikri Muhamad*, Siti Malikhatun B., Moch. Djais
Fakultas Hukum, Diponegoro University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI (STUDI DI PT. BPR ARTOMORO SEMARANG) Reza Fikri Muhamad*, Siti Malikhatun B., Moch. Djais
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.257 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Terhadap Debitor Wanprestasi di PT. BPR ARTOMORO Semarang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia,  eksekusi obyek jaminan fidusia dan upaya dalam menanggulangi permalasahan yang menjadi hambatan dalam eksekusi obyek jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, di mana penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara bebas dengan pejabat PT. BPR ARTOMORO Semarang sebagai Pelaksana dalam proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia. Seluruh data yang penulis peroleh untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.Proses pelaksanaan jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap yakni pembebanan dan pendaftaran. Pada PT. BPR ARTOMORO Semarang ada pembebanan secara notariil dan di bawah tangan, ada yang didaftarkan dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia dilakukan setelah upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil. Terdapat hambatan dalam eksekusi obyek jaminan fidusia, yakni adanya perlawanan debitor dan benda jaminan tidak berada pada Pemberi Fidusia saat dilakukan eksekusi akibat digadaikan, dialihkan atau disewakan. Upaya mengatasi hambatan eksekusi yaitu dengan memohon bantuan kepada pihak kepolisian dan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.
PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT KOMERSIL OLEH PIMPINAN BANK (KASUS PADA PT. BANK ACEH CABANG LHOKSEUMAWE) Maristella Pratiwi Damanik*, Budiharto, Moch. Djais
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.933 KB)

Abstract

Bank sebagai lembaga kepercayaan adalah maksud dan tujuan, serta dasar dan sifat utama dari lembaga perbankan. Oleh karena itu, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Namun pada kenyataanya bank juga tidak luput dari adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian baik bagi nasabah maupun bagi bank itu sendiri. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ialah pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh pimpinan bank dalam penyaluran kredit komersil yang terjadi pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Metode pendekatan dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa Pimpinan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe telah melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian yaitu berupa pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Pimpinan bank juga harus senantiasa bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Bank Aceh akibat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukannya.
PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA DI WILAYAH HUKUM KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG Ambo Jonathan Live Gultom*, Benny Riyanto, Moch. Djais
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.109 KB)

Abstract

        Penyelesaian perkara Piutang Negara merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan negara yang memerlukan perhatian khusus agar dapat terselenggara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan nasional.         Penelitian dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan kendala yang dihadapi serta solusinya.         Metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan alat pengumpul data wawancara kepada pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Semarang.         Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa proses penyelesaian Piutang Negara terdiri dari Penyerahan, Penerimaan, Koreksi dan Perubahan Besaran Piutang Negara, Pengembalian Pengurusan Piutang Negara, Pemanggilan, Pembuatan Pernyataan Bersama, Penetapan Jumlah Piutang Negara, Penagihan sekaligus Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, Pelelangan Benda Jaminan dan/atau Barang Sitaan, dan Pelunasan/Penyelesaian. Kendala yang dihadapi, pengurusan Piutang Negara tidak memiliki batas waktu dan undang-undang tidak menjelaskan mengenai penyitaan barang selain barang jaminan.         Disarankan kepada legislator untuk merevisi undang-undang tentang Piutang Negara dan ditambahkan aturan tentang batas waktu pengurusan Piutang Negara serta penyitaan barang selain barang jaminan.
Co-Authors