<![CDATA[UUD 1945 sebagai dasar pijakan peraturan perundang-undangan dibawahnya yangberlaku di Indonesia, telah mengalami perubahan empat kali. Perubahan tersebut tentumembawa banyak konsekuensi dalam sistem ketatanegaraan maupun sistem perundangundangan di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji tentang negara hukum Indonesiayang berlandaskan Pancasila pasca perubahan UUD 1945 kaitannya dengan kehidupanbernegara. Penelitian iini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukandengan analisis basis material. Hasil penelitian menemukan, bahwa para pendiri negaramenerima konsep Rechtsstaat, tetapi dengan mengubah basis sosial-ekonomi dari sistemekonomi liberal kepada sistem ekonomi terencana. Hal itu dilakukan dengan melancarkanproses, sehingga Negara Hukum Indonesia memiliki basis negara kesejahteraan danberakar pada tradisi hukum bangsa Indonesia. Selain bertujuan menjamin kepastianhukum bagi usaha ekonomi, juga memberikan keadilan dan kebaikan bagi masyarakat.Perubahan UUD 1945 memang tidak secara terang-terangan menolak ekonomi pasarbebas. Namun demikian perubahan UUD 1945 telah membawa konsekuensi GBHN,dimana GBHN adalah sebagai isntrumen untuk menerapkan sistem ekonomi secaraterencana, sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) UUD1945. Akibatnya sistemekonomi Indonesi lebih cenderung mengarah pada sistem ekonomi pasar bebas yang lebihtepat sesuai dengan negara hukum liberal, yang prinsip-prinsipnya sangat berbedadengan negara hukum Pancasila.]]>
