Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Commerce Law

PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI INDONESIA Putra Krishna Kumara Jaya; Lalu Wira Pria Suhartana; I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.699 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.318

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penilitian Normatif Empiris. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Lembaga Perkreditan Desa sesuai dengan tujuan dan fungsinya berbeda dengan BUMDes ataupun BPR sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kuangan Mikro. LPD kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa LPD dapat dijalankan dengan menerapkan hukum yang diatur oleh desa adat setempat.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT UMKM USAHA KULINER DI INDONESIA Sang Putu Suparsa; Ari Rahmad Hakim B.F; I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.924 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.319

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum terhadap pemberian kredit UMKM usaha kuliner di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap UMKM usaha kuliner di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu pemerintah memberikan regulasi kepada UMKM berupa pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Langsung Tunai dan Kredit Usaha Rakyat. Regulasi yang diberikan pemerintah kepada UMKM sangat membantu untuk mempertahankan usahanya di masa Pandemi covid-19. Selain membantu mempertahankan usahanya, regulasi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap UMKM yang terkena dampak Covid-19. Namun dalam proses pemberdayaan UMKM usaha kuliner masih dibutuhkan pengaturan secara khusus dalam memberikan perlindungan terhadap usaha kuliner.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA VTUBE DI INDONESIA Ni Komang Sri Jayanti; Eduardus Bayo Sili; I Gusti Agung Wisudawan
Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.631 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.322

Abstract

This thesis has the purpose to find out how the business investigation regulation for the Future View Tech (VTube) in Indonesia and how the legal responsibility of the Future View Tech (VTube) against VTube application users in Indonesia. The research method in this study uses normative legal research. The purpose and the benefit of this study are that the public can find out the investment business regulations through the Future View Tech (VTube) application and the legal responsibility of the Future View Tech (VTube) against the users of VTube who have already used the application. This could be a reference for the people for the legal protection of users against illegal applications on social media, especially the users of the VTube application. The result of this study showed that the VTube application developed by the PT Future View Tech who work in the advertising business is declared illegal by Investment Readiness Task Force (SWI) The Financial Services Authority (OJK) with SP Number 06/VII/2020 decisions since 03 June 2020, because Vtube is not eligible. The legal responsibility company against Vtube users that they are identity getting protection by Kominfo and the development of VTube have been doing by preventive and repressive legal protections.