Sri Poedjiastoeti
Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terkait Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Garut berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Indri Ishfahani Muttaqin; Sri Poedjiastoeti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.264 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.848

Abstract

Perkawinan dianggap sebagai lembaga suci untuk mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. Dalam suatu perkawinan tentu saja baik suami maupun isteri tentu saja mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga suami maupun isteri harus dapat menjalankan peran serta hak dan kewajiban untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apabila peran tersebut tidak dapat bdipenuhi maka akan menimbulkan permasalahan yang sangat bisa mengoyahkan persatuan yang dibina, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat pada terjadinya suatu perceraian, salah satu yang menjadi faktor utama perceraian adalah faktor ekonomi. Menurut Pengadilan Agama Garut kasus perceraian selama masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Implementasi UU Perkawinan dalam mencegah terjadinya perceraian khususnya di masa pandemi; Upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dimasa pandemi; Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis dengan jenis penelitian Yuridis Empiris, dengan Spesifikasi Penelitian Deskriptif Analitis, Teknik pengumpulan data melalui Yuridis Normatif, dan Teknik analisis data menggunakan Yuridis Kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa undang-undang perkawinan tidak terimplementasi dengan baik khususnya dimasa pandemi, hal tersebut karena tingginya kasus perceraian dimana di Kabupaten Garut hingga bulan Desember 2021 sudah mencapai 5.700 perkara gugatan perceraian. Faktor utama yang menjadi penyebabnya yaitu permasalahan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan banyaknya warga Garut yang merantau untuk mencari nafkah di luar kota. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dimasa pandemi yaitu dengan adanya sosialisai dari pemerintah kepada calon mempelai mengenai perkawinan, perlunya pendalaman pemahaman dan penghayatan bahwa kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk perkawinan yang telah dilakukan oleh suami istri bukanlah sebagai kesepakatan biasa yang dapat dengan mudahnya diputuskan, akan tetapi perkawinan adalah kesepakatan yang melibatkan Tuhan, adanya Komitmen Internal, Komitmen suami istri sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan perkawinan. Kata Kunci: Perkawinan, perceraian, Covid-19
Tinjauan Yuridis Sosiologis Terkait Pengelolaan Limbah Padat Usaha Peternakan Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Implementasinya oleh PT Greenfields di Kabupaten Blitar Muhammad Hamzah Azzakir; Sri Poedjiastoeti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.25 KB) | DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1242

Abstract

Setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang mencakup benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, di mana perilaku makhluk hidup akan mempengaruhi kondisi alam yang ditinggalinya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu kasus pencemaran baku mutu air perusahaan pengolah susu sapi di Kabupaten Blitar (PT Greenfields) yang melakukan pencemaran lingkungan dan melampaui baku mutu air sungai yang berasal dari kotoran sapi di peternakan sapi milik perusahaan sehingga menyebabkan air sungai kotor dan berbau busuk. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Greenfields telah melakukan pelanggaran terhadap PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta UU PPLH No 32 Tahun 2009 karena telah melakukan pencemaran air Sungai Genjong dan Sungai Lekso dengan limbah kotoran sapinya. Pelanggaran yang telah dilakukan PT Greenfields dapat dilihat dari pembuangan limbah kotoran sapi tanpa memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan pengolahan limbah yang belum dilakukan dengan optimal. Pencemaran limbah tersebut disebabkan oleh kendala anggaran yang dialami karena investor sehingga PT Greenfields mengalami kekurangan perlengkapan pengolahan limbah. PT Greenfields telah merespon gugatan warga, Surat Peringatan, dan Surat Gugatan dengan melakukan penutupan atap kolam penampungan yang dimiliki, sehingga tidak akan tercampur dengan air hujan dan merembes ke Sungai Genjong, namun upaya tersebut belum dapat mengurangi pencemaran limbah yang dilakukan secara signifikan dan tidak dapat memulihkan kondisi sungai yang telah dicemari.