Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal de jure Journal De Facto
Roziqin Roziqin
Universitas Balikpapan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Journal De Facto

 1 
SISTEM DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desentralisasi dan demokrasi sudah berkembang seiring dengan perkembangan wacana di tingkat dunia. Pada Orde Lama digunakan sistem politik yang dinamakan demokrasi terpimpin, walapun dalam istilah demokrasi terpimpin terdapat contradictio in terminus (di dalam terminilogi mengandung kontradiksi) antara kata demokrasi yang bersifat egalitarian, dengan kata terpimpin yang lebih bersifat hierarkhis, tetapi sebagaian besar rakyat pada waktu itu tidak terlampui mempersalahkan, sebabnya rakyat masih percaya pada diri presiden. Setelah Orde lama muncul dengan istilah Orde Baru, dikembangkan istilah demokrasi Pancasila, dengan ciri utama tidak hanya oposisi, serta menghindari adanya dominasi oleh mayoritas maupun tirani oleh minoritas.
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI Said, Umar; Handoyo, Susilo; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Lembaga Legislatif mempunyai fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling. menjadi penting dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Dalam fungsi Legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat di biarkan berjalan sendiri tanpa kontrol, penting dibuka pintu akses publik terhadap pembuatan Peraturan Daerah. Peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian yang sudah diakomodir dalam sebuah wacana untuk kepentingan rakyat ? metode digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan. Kesmipulan dari penelitian ini adalah Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan Fungsi Legislasinya setelah berlakunya UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara pada dasarnya sudah baik, dan Tugas-tugas telah dilaksanakan dengan optimal, terbukti dengan telah dihasilkannya banyak Perda (Peraturan Daerah).
Perlindungan Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Sektor Swasta Liling, Trisna Harjuni; Pangaribuan, Piatur; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Hubungan Industrial,membagai perselisihan industrial menjadi empat macam, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, danperselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Meski pada tahap awalpenyelesaian perselisihan diisyaratkan harus menempuh mekanisme bipartit,namun pembagian keempat macam perselisihan ini membawa konsekuensi yang berbeda satu sama lain dalam tahap penyelesaian berikutnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengambil permasalahan bagaimana perlindungan hukum dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di sektor swasta? Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Ketika terjadi perselisihan perburuhan industrial maka dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) akan terlebih dahulu mengarahkan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui Bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau abritrase. Setelah tahap – tahap tersebut dilewati dan tidak mencapai kesepakatan maka akan diarahkan ke peradilan.
MODEL PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM PENEGAKKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) GUNA MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DI KOTA BALIKPAPAN Sarbini, Sarbini; Anzward, Bruce; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas preventif penegakkan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian (Ditbinmas) semata, karena akan melibatkan seluruh komponen-komponen serta stakeholder yang ada, karena fakta yang terjadi walaupun telah ada fungsi preventif Kepolisian yang dilakukan oleh Ditbimas, masih saja terdapat kasus-kasus kriminal di wilayah hukum Polresta Balikpapan.Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat Hasil Penelitian ini adalah: Model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan, adalah (a) Pre-emtif (b) Preventif (c) Represif. Tindakan penanganan kejahatan yang ditempuh, harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang.Tindakan penanganan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.
POLITIK HUKUM TERHADAP URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA azhari, aditya; Azward, Bruce; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara merupakan suatu kesatuan jati diri yang mewakili suatu kelompok orang, wilayah, dan pemerintah yang pada pelaksanaannya memiliki suatu kekuatan kewenangan dalam menjalankan ideologinya, termasuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam menjaga keutuhan wilayahnya, menjaga pengakuan statusnya melalui kedaulatan, juga menjaga rakyatnya dari segala ancaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah politik hukum terhadap urgensi rancangan undang- undang keamanan nasional di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana politik hukum terhadap urgensi rancangan undang- undang keamanan nasional di Indonesia berkaitan dengan kepentingan lembaga atau institusi pelaksana keamanan. Metode penelitian yang diguanakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melalui cara penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep penerapan yang bersumber dari serangkaian peraturan atau undang-undang. Kesimpulan yaitu Diusulkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memberikan masukan tentang penataan institusi-institusi pelaksana pertahanan dan keamanan di Indonesia melalui segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional. Kata Kunci: Politik, Hukum, Rancangan Undang-Undang.
Co-Authors Abdul Rasyid Anzward, Bruce azhari, aditya Azward, Bruce Fatma Adjie Fauzan Ramon handoyo, susilo Ibnu Sofyhan Liling, Trisna Harjuni Pangaribuan, Piatur Said, Umar Sarbini Sarbini, Sarbini