Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Islamic Business Law
Iffaty Nasyi'ah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal of Islamic Business Law

 1 
Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai) alda laily azkiyah; Iffaty Nasyi'ah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa peredaran rokok ilegal saat ini masih banyak terjadi. Peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peredaran rokok ilegal masih marak di Jawa Timur sehingga perlu adanya artikel ini untuk membahas tentang optimalisasi pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dan maslahah. Tujuannya ialah untuk mengetahui penerapan pengawasan cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris di Bea Cukai Malang melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian metode pengolahan data yang dilakukan adalah editing, verification, analysis, dan conclusion. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bea Cukai Malang melakukan pengawasan dengan cara pengumpulan informasi baik dari internal maupun eksternal, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam rangka penanganan rokok ilegal, baik dengan pemerintah daerah, polri, TNI, dan lain-lain. Dan Bea Cukai juga mengalami beberapa kendala yaitu terdapat resistensi dari masyarakat dalam kegiatan penindakan rokok ilegal dikarenakan kultur dan kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM pengawasan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait peredaran rokok ilegal di wilayah Malang. Menurut hukum islam di dalam peredaran rokok ilegal tersebut mendatangkan mudharat berupa kerugian negara.
Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di PT. Cakra Guna Cipta Menurut Konsep Keadilan dalam Islam Ali Muhammad Ash-Shallabi Isti Puji Rahayu; Iffaty Nasyi'ah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan bagaimana perusahaan dalam memenuhi hak terhadap penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap HRD PT. Cakra Guna Cipta Malang dan beberapa karyawan penyandang disabilitas, kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, PT. Cakra Guna Cipta belum sepenuhnya mengimplementasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, pemenuhan tersebut hanya sebatas pada penyamarataan kesempatan antara karyawan penyandang disabilitas dan karyawan non disabilitas, belum pada penyesuaian terhadap keberagaman disabilitas berupa fasilitas, serta belum terpenuhinya kesempatan yang luas dan transparan dalam proses rekruitmen. Kedua, pemenuhan hak yang dilakukan oleh PT. Cakra Guna Cipta terhadap penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan belum dapat dikatakan adil, karena menurut konsep keadilan yang dikemukakan oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi bahwa keadilan tidak terbatas pada sekedar menahan diri untuk tidak merugikan orang lain dan memberikan haknya kepada setiap orang, melainkan mencakup sesuatu yang lebih dalam dan lebih jauh, yakni berupa keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan tujuan ketertiban bagi perdamaian dan kemajuan masyarakat.
Pengawasan Pengendalian Usaha Peternakan Ayam oleh Dinas Peternakan Kabupaten Blitar Latifatul Khiyaroh; Iffaty Nasyi'ah
Journal of Islamic Business Law Vol 5 No 3 (2021): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Blitar merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi cukup bagus dalam bidang perternakan ayam. Pada kenyataannya di Kecamatan Wonodadi masih ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki izin dan mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga diperlukan pengawasan oleh Dinas Peternakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik pengawasan usaha peternakan ayam di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan pengawasan dari teori maslahah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya upaya Dinas Peternakan dalam melakukan pengawasan usaha peternakan dengan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan berupa terbatasnya jumlah pengawas, pegawai pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam penghentian kegiatan usaha, kurangnya koordinasi antar tim gabungan dalam melakukan penyidikan serta kurangnya ketegasan dan tenggang rasa yang kuat terhadap pemilik ternak. Dilihat dari teori mashlahah, pengawasan usaha ternak sudah sesuai dengan mashlahah, karena pengawasan yang dilakukan dapat menanggulangi limbah kotoran.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMATION LEGALITIYSELF DECLARE DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK BAGI APLIKASI ONLINE ANALISIS PASAL 8 TAHUN 1999 Ani’atus Sholichah; Iffaty Nasyi'ah
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BPJH dengan ini dimandatkan Undang-Undang memberikan kemudahan untuk pelaku UMK melalui aplikasi e-commerce dalam proses sertifikasi halal melalui jalur self-declare. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas perlindungan konsumen dalam jaminan atas informasi kehalalan produk dalam aplikasi online yang ditinjau UU No 8 Tahun 1999, serta bagaimana UU No 33 Pasal 4 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja dalam self-declare dengan ketidak adaan informasi legality dalam UUPK dan hukum Islam. Metode dalam penelitian ini tergolong normatif dengan pendekatan konseptual, library research dan teoritual. Hasil penelitian 1) bahwa masih kurang adanya perlindungan terhadap konsumen, pasal 4 bahwasanya konsumen memiliki sebuah hak kenyamanan, keamanan, keselamatan terhadap mengkonsumsi barang dan jasa dan Information yang benar dan jelas, hasil penelitian aplikasi yang ada belum memenuhi hak tersebut. 2) jika aplikasi online yang ada Information legalitas terhadap selfdeclare maka hal tersebut bisa melindungi konsumen yang tertera dalam pasal 3 Bab I JPH No. 33 tahun 2014 dimana jaminan tersebut meliputi memberikan keselamatan, kenyamanan dan ketersediaan produk halal untuk di konsumsi oleh masyarakat. Perlindungan dalam Islam ada beberapa konsep dalam maqasid syariah, yaitu hifz al-Din dan hifz al-nafs yang menjaga agama sebagai pondasi dan jiwa supaya perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.
Co-Authors alda laily azkiyah Ani’atus Sholichah Isti Puji Rahayu Latifatul Khiyaroh