Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Justitia et Pax Bina Hukum Lingkungan Bina Hukum Lingkungan Jurnal Legislasi Indonesia
Sabungan Sibarani, Sabungan
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Legislasi Indonesia

 1 
DINAMIKA PEMILIHAN LEGISLATIF Sibarani, Sabungan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i1.68

Abstract

Proses pelaksaan pesta demokrasi yakni pemilihan umum, pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang menangani pelaksanaan pemilihan umum baik administratif maupun teknis. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana dinamika pemilu dan kedewasaan berpolitik di Indonesia? bagaimana kepekaan gender dalam politik di Indonesia dan bagaimana adanya sinyalemen yang mengatakan keputusan MK melemahkan politik perempuan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mampu menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan umum Indonesia antara lain adalah biaya yang mahal, golongan putih (golput), dan penetapan daftar pemilih tetap. Mengamati perkembangan dinamika politik dari mulai jauh hari sebelum pemilu legislatif  sampai dengan proses menuju  pemilu, memang banyak terjadi dinamika, baik proses yang baik ataupun bahkan proses yang buruk. Tampaknya masih tidak mudah untuk memasukkan perspektif gender dalam setiap perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu pencerahan mengenai perspektif gender yang dilakukan kepada semua komponen bangsa. Keputusan MK tersebut telah menegaskan sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional daftar calon terbuka murni, tidak lagi semi terbuka. Harus ada peningkatan kualitas kinerja dari aparatur pemerintah dari segala aspek yang berkaitan dengan sistem politik dan penegakan hukum.
Co-Authors