Dhullo Afandi
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM

Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor BKAD Kota Manado Berdasarkan PSAP No. 07 Amadea Kirsthe Rarobong; Ventje Ilat; Dhullo Afandi
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui pengambilan data secara langsung yang diserahkan pihak Kantor BKAD Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan Aset Tetap yang diterapkan Kantor BKAD Kota Manado apakah sudah sesuai dengan PSAP No 07, dan yang diterapkan oleh Kantor BKAD Kota Manado untuk pengakuan, pengukuran, penyajian telah sesuai dengan PSAP No 07 sedangkan untuk pengungkapan Aset Tetap belum sesuai dengan PSAP No. 07.
APBDes, Penatausahaan, SPIP EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENATAUSAHAAN APBDES DI DESA TOMBATU 1 KECAMATAN TOMBATU Syerina F A Karawisan; Dhullo Afandi; Christian Datu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Penatausahaan APBDes di desa Tombatu 1 dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri no 20 tahun 2018 dan mengevaluasi memadai tidaknya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di desa Tombatu 1 berdasarkan PP No 60 tahun 2008. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menguraikan secara rinci penatausahaan di desa Tombatu 1 dan membandingkan dengan Permendagri no 20 tahun 2018 dan selanjutnya mengevaluasi sistem pengendalian intern pemerintah. Hasil Penelitian Evaluasi Pentausahaan APBDes di desa Tombatu 1 sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri no 60 tahun 2018 tapi kendala yang didapati adalah sering terjadi keterlambatan dalam penutupan buku kas umum diakhir bulan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tombatu 1 ditinjau dari PP no 60 tahun 2008 sebagian besar sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa pasal yang belum sesuai. Kepala desa Tombatu 1 kurang memberi sanksi tegas kepada pelaku penatausahaan sehingga keterlambatan dalam penutupan buku kas umum sering terjadi di desa Tombatu 1.
E EVALUASI PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: Evaluation Of Procurement Procedures For Goods And Services At The North Sulawesi Regional Education Office Anhar, Michelle; Dhullo Afandi; Christian Datu
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengadaan barang dan jasa suatu instansi atau pemerintahan daerah diberikan kewenangan dari pemerintahan pusat untuk dapat mengelolanya sendiri, dikarenakan pemerintahan daerah lebih lebih mengetahui lebih spesifik apa yang dibutuhkan. Namun pada realitanya banyak terjadi permasalahan atau penyalahgunaan atas wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau instansi yang mengelolanya. Permasalahan yang terjadi bisa dikarenakan ketidaktahuan ataupun kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis dan menguji memadai tidaknya prosedur pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Prosedur pengadaan barang dan jasa sampai persetujuan pengadaan juga pengadaan barang dan jasa sampai dengan penerimaan barang telah memadai, dilihat dari prosedur pengadaan yang lengkap telah sesuai dengan peraturan yang ada.
Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berdasarkan PMK No.141/PMK.03/2015 Pada PT.Hasjrat Abadi Ambon: Evaluation Of the Implementation Of Income Tax Article 23 Based on PMK No.141/PMK.03/2015 at PT.Hasjrat Abadi Ambon Hallatu, Monica Claudia; Dhullo Afandi; Priscillia Weku
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 8 No. 4 (2024): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi Sosial Budaya dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT.Hasjrat Abadi adalah perusahaan yang telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 1970. Saat ini, PT.Hasjrat Abadi telah memiliki 22 cabang dan 118 outlet penjualan di berbagai wilyah di Indonesia Timur. Dengan banyaknya cabang & outlet maka potensi penerimaan negara dalam hal perpajakan juga sangatlah besar. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi menilai kesesuaian antara aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan dengan penerapan yang dilakukan pada PT. Hasjrat Abadi Ambon. PT. Hasjrat Abadi Ambon sebagai pihak pemotong pajak, wajib melakukan perhitungan & pemotongan , penyetoran & pelaporan pajak. Salah satu pajak yang di potong adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa-jasa yang digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan berdasarkan hasil wawancara dari informan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian tarif dan perhitungan Pajak, penyetoran dan pelaporan pajak sudah sesuai dengan ketentuan yg berlaku yaitu PMK Nomor 141/PMK.03/2015, PMK Nomor 242 Tahun 2014 dan PMK Nomor 9/PMK.03 Tahun 2018. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.