This Author published in this journals
All Journal JURNAL DISCRETIE
Azalia Deselta
Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir Sukawinatan dalam Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Azalia Deselta; Asianto Nugroho
Jurnal Discretie Vol 2, No 1 (2021): Jurnal Discretie
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jd.v2i1.52854

Abstract

This study aims to determine and explain how the suitability of the role of the Palembang City Environment and Sanitation Service (DLHK) in waste management in TPA Sukawinatan. This research uses descriptive normative legal research methods with data sources in the form of primary and secondary legal materials. The results showed that there are still many problems in waste management at TPA Sukawinatan. If it is related to responsibilities and roles, DLHK Palembang City as an executing element of government affairs in the environmental sector and sub-affairs of solid waste holds the main task in waste management. However, there is still a lot of conformity that must be updated and guided by statutory regulations.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kesesuaian antara peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan. Jika dikaitkan pada tanggung jawab dan peran, DLHK Kota Palembang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta sub urusan persampahan memegang tugas utama dalam pengelolaan sampah. Namun, kesesuaian tersebut masih banyak yang harus diperbaharui dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.