<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan hukum pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi peralihan hak atas tanah termasuk pernyataan tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yang mencakup dua pendekatan berbeda: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas sumber hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pertahanan Indonesia, kedudukan pernyataan kepemilikan fisik suatu benda ditetapkan melalui suatu akta hak. Akta hak ini berfungsi sebagai prasyarat dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah. Pernyataan tertulis mengenai penguasaan fisik suatu bidang tanah tertentu merupakan bukti penguasaan fisik atas hak atas tanah, sedangkan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Transaksi pengalihan tanah dapat dilakukan melalui penggunaan sertifikat atau surat pernyataan yang menetapkan kepemilikan fisik atas bidang tanah. Dokumen-dokumen ini ditandatangani dan diakui oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau PPAT sementara. The objective of this study was to assess the legal validity of a declaration of physical possession of land parcels in compliance with Law No. 5 of 1960 and the legislation governing land transfer transactions including such declarations. The present study used a normative juridical methodology, including two distinct approaches: the statutory approach and the case approach. This study employs secondary data sources, which consist of primary legal resources, secondary legal materials, and tertiary legal materials, obtained via library research. The findings of this research indicate that within the Indonesian defense law system, the position of a statement on physical ownership of property is established via a deed of rights. This deed of rights serves as a prerequisite in the land registration process and the issuance of land certificates. A written declaration regarding the physical possession of a certain piece of land serves as evidence of physical control over land rights, while a land certificate serves as evidence of legal ownership in accordance with the Basic Agrarian Law. Land transfer transactions may be conducted via the use of certificates or statements that establish physical ownership of land parcels. These documents are duly signed and recognized by the PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) or the temporary PPAT.]]>
