Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Christine S.T Kansil
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BISNIS KREATIF DI INDONESIA Louis Louis; Christine S.T Kansil
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p15

Abstract

Kekayaan intelektual adalah aset penting dalam bisnis kreatif, karena memberikan perlindungan hukum atas karya kreatif yang dihasilkan. Di Indonesia, bisnis kreatif semakin berkembang, namun masih banyak pelaku bisnis yang kurang memahami perlindungan hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, meliputi jenis-jenis kekayaan intelektual yang dilindungi, proses pendaftaran dan hak-hak yang diberikan, serta upaya-upaya untuk melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar hak kekayaan intelektual, upaya penegakan hukum, serta pentingnya lisensi dan pengamanan kekayaan intelektual. Dalam konteks global, artikel ini juga membahas tentang pendaftaran internasional kekayaan intelektual yang berlaku di beberapa negara. Dengan mengetahui perlindungan hukum kekayaan intelektual, pelaku bisnis kreatif dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara optimal dan mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam bisnis kreatif dan ekonomi kreatif, karena memberikan perlindungan hukum atas karya kreatif dan menciptakan nilai bagi bisnis dan ekonomi. Namun, di Indonesia, masih banyak pelaku bisnis yang kurang memahami perlindungan hukum kekayaan intelektual dan manfaatnya dalam pengembangan bisnis kreatif. Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam bisnis kreatif di Indonesia, meliputi jenis-jenis kekayaan intelektual yang dilindungi, proses pendaftaran, hak-hak yang diberikan, serta upaya-upaya untuk melindungi kekayaan intelektual dalam bisnis kkreatif Selain itu, artikel ini juga membahas tentang peran kekayaan intelektual dalam inovasi dan pengembangan bisnis kreatif, termasuk hak moral dan perlindungan kekayaan intelektual untuk karya kolektif. Artikel ini juga membahas tentang domain publik dan hak penggunaan ulang, serta pentingnya lisensi dan pengamanan kekayaan intelektual.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH TERKAIT PINJAM MEMINJAM (PEER TO PEER LENDING) Sandra Natalia; Christine S.T Kansil
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p16

Abstract

Tujuan penelitian, mengetahui akibat hukum serta perlindungan hukum terhadap nasabah serta pihak penyedia platform yang menjalankan pelanggaran data nasabah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji doktrin atau asas-asas ilmu hukum. Hasil penelitian ini, debitur menanggung akibat yang berat akibat tindakan kreditur dan penyedia platform yang memanfaatkan informasi pribadi debitur untuk tujuan pengumpulan. Sudah sepatutnya debitur menegaskan haknya atas perlindungan hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan oleh kreditur atau penyedia platform. Berdasarkan Pasal 1243 BW, kreditur menyalahgunakan informasi pribadi debitur yang merupakan perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui sistem hukum, dan kreditur wajib memberikan kompensasi kepada debitur atas penyalahgunaan informasi pribadinya sesuai dengan Pasal 1266 serta 1267 BW. OJK wajib bisa menjaga nasabah pengguna jasa keuangan dan menempatkan uangnya atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan, seperti yang diatur dalam Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.07/2014 mengenai Kerahasiaan Keamanan Data Konsumen. dan/atau Surat Edaran Informasi Pribadi serta OJK No.18/SEOJK.07/2014. The aim of the research is to find out the legal consequences and legal protection for customers and platform providers who violate customer data. The research uses normative legal research methods, namely studying doctrine or principles of legal science. The results of this research show that debtors suffer heavy consequences due to the actions of creditors and platform providers who use debtors' personal information for collection purposes. Debtors should assert their right to legal protection for their personal data which is misused by creditors or platform providers. Based on Article 1243 BW, creditors misuse the debtor's personal information which is an act of default. Therefore, the agreement can be canceled through the legal system, and the creditor is obliged to provide compensation to the debtor for misuse of his personal information in accordance with Articles 1266 and 1267 BW. OJK is obliged to be able to protect customers who use financial services and place their money or use services offered by financial service institutions, as regulated in OJK Circular Letter No.14/SEOJK.07/2014 concerning Confidentiality and Security of Consumer Data. and/or Personal Information Circular and OJK No.18/SEOJK.07/2014.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR TERKAIT FORCED DELISTING OLEH BURSA EFEK INDONESIA Maureen Linus; Christine S.T Kansil
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p16

Abstract

Tujuan penelitian ini mengetahui akibat hukum dan perlindungan bagi Investor terkait adanya Forced Delisting oleh Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian hukum normative, penelitian yang membahas tentang konsep atau ajaran ilmu hukum. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Delisting akan berdampak buruk bagi investor. Sebab, pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan atas penghapusan pencatatan yang berdampak pada hilangnya nilai investasi yang telah dilakukannya. (RPOJK) 04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan di Sektor Pasar Modal yang mengamanatkan emiten yang wajib melakukan delisting sahamnya oleh Bursa untuk membeli seluruh saham yang diperdagangkan secara publik. Berdasarkan pasal 69 ayat I RUU ini, perusahaan wajib membeli kembali seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik dan pemegang saham publik dengan kurang dari 50 pihak atau mencatatkan efeknya dibatalkan oleh BEI. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal, sehingga memberikan perlindungan berupa pembelian kembali saham ketika emiten tersebut telah delisting di Bursa. The aim of this research is to determine the legal consequences and protection for investors related to Forced Delisting by the Indonesian Stock Exchange. The research method used is normative legal research, namely research that discusses the concepts or teachings of legal science. The results of the discussion from this research are that delisting will have a negative impact on investors. This is because minority shareholders do not have the opportunity to submit objections to the delisting which results in the loss of the value of the investment they have made. (RPOJK) 04/2020 concerning Implementation of Activities in the Capital Markets Sector which mandates issuers who are required to delist their shares by the Exchange to purchase all publicly traded shares. Based on article 69 paragraph I of this bill, companies are required to buy back all shares owned by public shareholders and public shareholders with less than 50 parties or have their securities listed as canceled by the IDX. This will certainly increase public confidence in the capital market, thus providing protection in the form of share buybacks when the issuer has been delisted on the Stock Exchange.
Co-Authors Annisa Egis Agnesia Louis Louis Maureen Linus Sandra Natalia