Rizky Tiwa
Universitas Samratulangi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENANGANI KEKACAUAN ANTAR DESA DI KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN Rizky Tiwa; Johny Posumah; Very Londa
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jap.v9i2.47478

Abstract

Penelitian ini bertujuan umtuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan adalah teori implementasi dari George Edward III yang terdiri dari 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Birokrasi. Sumber informasi pada penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari Pimpinan Pemerintah Kecamatan, Pimpinan Pemerintah Desa dan Aparat Keamanan. ​Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam menangani kekacauan antar masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kecamatan Tompaso dan Seluruh Pemerintah Desa sebagai pihak yang memiliki tangungjawab dalam mengkomunikasikan penanganan kekacauan antar desa. Serta Aparat Kepolisian, TNI dan Tokoh Agama sebagai pihak yang turut membantu mengkomunikasikan penanganan kekacauan antar desa. Komunikasi telah dilakukan secara aktif dan intensif dengan menggunakan media sosialisasi, baliho maupun tatap muka yang dilakukan untuk menghindari konflik, tidak membuat kekacauan dan menjaga kerukunan dalam masyarakat. Dan ditemukannya kekurangan sumber daya dari pemerintah kecamatan untuk menangani konflik/kekacauan di desa. Akan tetapi dukungan apparat kepolisian dan aparat TNI sehingga dapat tercukupkan saat penanganan di lapangan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Aparat Keamanan