Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Manajemen Keuangan Publik

KEBIJAKAN DANA KETAHANAN ENERGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL: KONSEP DAN TANTANGANNYA Kurniawati, Lestari
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 1 (2017): Menuju Pengelola Keuangan Negara yang Profesional dan Unggul
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i1.86

Abstract

Pemerintah mewacanakan pembentukan dana ketahanan energi melalui beberapa kebijakan antara lain : 1) pungutan atas penjualan BBM jenis Minyak Solar dan Premium, 2) cukai BBM, dan 3) pungutan atas biaya deplesi kegiatan penambangan mineral dan batu bara. Beberapa pilihan kebijakan tersebut menarik untuk dikaji opsi pemilihan alternative kebijakan tersebut di atas. Penelitian ini mengkaji opsi dari beberapa konsep kebijakan ketahanan energy tersebut di atas dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif berdasarkan peraturan dan teori yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana pembentukan dana ketahanan energi melalui pungutan atas penjualan BBM jenis Minyak Solar dan Premium tidak sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007. Wacana pemungutan cukai BBM meski dapat dilaksanakan perlu mempertimbangkan pengunaannya (earmarking). Sementara itu pemungutan biaya deplesi juga diharapkan agar tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di bidang energi.
OPTIMALISASI PENERIMAAN LABA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT PENERIMAAN NEGARA Kurniawati, Lestari
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 1 No 2 (2017): Menjadi Pengelola Keuangan Negara yang Profesional
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.139

Abstract

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN meski dalam beberapa tahun terakhir dapat tercapai, namun pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir hanya mencapai 5,5% year on year. Jumlah Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN juga hanya didominasi oleh 8 s.d. 12 BUMN dari 70 BUMN yang menyetorkan dividen kepada Pemerintah. Saat ini terdapat 121 BUMN, dengan 70 BUMN yang tercatat aktif membayar dividen. Dalam pembagian dividen, BUMN seringkali terikat oleh jumlah dividen yang ditetapkan Pemerintah, baik dalam jumlah maupun dalam dividend payout ratio. Dominasi kepentingan Pemerintah dalam BUMN juga tercermin pada peran BUMN dengan fungsi komersil namun diberikan penugasan Public Service Obligation. BUMN yang berperan sebagai fungsi komersil namun harus menjalankan layanan umum kepada masyarakat (Public Service Obligation-PSO) dapat menghasilkan laba yang tidak optimal. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja BUMN dan melakukan penyehatan dan penguatan kelembagaan BUMN, Pemerintah melakukan penambahan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan strukturisasi melalui privatisasi BUMN. PMN dan privatisasi BUMN yang dilakukan Pemerintah tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja BUMN dalam menghasilkan laba. PMN yang dilakukan Pemerintah tidak semata dilakukan dalam rangka penguatan permodalan, namun dapat juga sebagai pendukung penugasan Pemerintah. PMN akan lebih dapat meningkatkan nilai perusahaan jika dalam melaksanakan PMN, Pemerintah melakukan seleksi dan sinergi yang tepat antar BUMN.