<![CDATA[Effectiveness of the Bali Satu Data Program in Information Openness Efforts at the Bali Province Communication, Information and Statistics Service Openness of public information to the public is the right of all residents of country. Openness of public informationcan also increase transparency and accountabillity of the government in carrying out its duties and functions. Bali Province is one of the province that has implemented digital based public information openness using the website namely Bali Satu Data. However, in implementing the program there are still problems that occur, such as: changing emlpoyees (operators) during the working period; presentation of data that does not match the format; document realse schedules that are not on time; and socialization of the program was less than optimal. This research aims to determine the effectiveness of the Bali Satu Data program in efforts to open information at the Bali Province Communication, Informatio and Statistic Service. The problem assessment was carried out using the theory of program effectiveness by Budiani (2007). This research is a type of descriptive qualitative research. Determining informants was carried out using a purposive sampling technique. Researchers obtained data by conducting interview, observation and documentation wich were then analyzed using the Miles and Huberman analytical model. The result of the research show that the effectiveness of the Bali Satu Data program in efforts to open information has been running quite optimally by meeting the target accuracy indicators and program monitoring indicators well, as evidenced by the number of website visitors on launching day reaching 6 thousand visits and the program monitoring efforts being carried out optimally for the media. Provising services as well as operational monitoring of all devices involved in the program implementation process. In terms of program socialization, it has been implemented but not consistently and sustainbly so that the fulfillment of indicators is good but not yet optimal. Furthermore, the indicators for achive goals have not been implemented properly because the implementation of rules or SOPs in the field has not been implemented properly. Abstrak Keterbukaan informasi publik bagi masyarakat merupakan hak seluruh penduduk dalam suatu negara. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Provinsi Bali merupakan salah satu Provinsi yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik berbasis digital dengan menggunakan website yaitu Bali Satu Data. Namun, dalam pelaksanaan program masih terdapat permasalahan yang terjadi seperti: pergantian pegawai (operator) dalam masa kerja; penyajian data yang tidak sesuai format; jadwal rilis dokumen yang tidak sesuai jadwal; serta sosialisasi program yang kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Bali Satu Data dalam upaya keterbukaan informasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali. Pengakajian permasalahan dilakukan dengan teori efektivitas program oleh Budiani (2007). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik puposive sampling. Peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi yang kemudian dianalsis menggunakan model analsis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan efektivitas program Bali Satu Data dalam upaya keterbukaan informasi telah berjalan cukup optimal dengan memenuhi indikator ketepatan sasaran dan indikator pemantauan program dengan baik, dibuktikan dengan jumlah pengunjung website saat hari launching mencapai 6ribu kunjungan dan upaya pemantauan program yang dilaksanakan secara optimal baik untuk media pemberian layanan maupun secara pemantauan oprasional terhadap seluruh perangkat yang terlibat dalam proses pelaksanaan program. Dalam hal sosialisasi program sudah terlaksana namun belum secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemenuhan indikator sudah baik namun belum optimal. Selanjutnya, dalam indikator pencapaian tujuan yang belum dapat terlaksana dengan baik karena pelaksanaan aturan atau SOP di lapangan belum dapat terlaksana dengan baik.]]>
