Bambang Prishardoyo
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Economic Development Analysis Journal

Pengaruh Human Capital Spillover Effects terhadap Produktivitas Industri Pengolahan Kawasan Kedungsepur Sessa Anata Salam; Bambang Prishardoyo
Economics Development Analysis Journal Vol 5 No 2 (2016): Economics Development Analysis Journal
Publisher : Economics Development Department, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/edaj.v5i2.22036

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh human capital spillover effects terhadap produktivitas industri pengolahan di Kawasan Kedungsepur. Industrialisasi sejak masa orde baru periode 1967-1997 telah mengubah struktur perekonomian Indonesia. Kawasan Kedungsepur menjadi lokasi penelitian dikarenakan terdapatnya potensi dalam bidang industri dibandingkan dengan 8 (delapan) kawasan strategis lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2007-2012 perkembangan PDRB sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan. Salah satu yang mempengaruhi produktivitas ialah SDM yang berkualitas, sehingga peneliti ingin melihat apakah terdapat pengaruh Human Capital Spillove Effects serta pengaruh dari faktor lainnya seperti tenaga kerja industri dengan tingkat pendidikan rendah dan tingkat pendidikan tinggi, modal industri serta upah terhadap produktivitas industri pengolahan pada Kawasan Kedungsepur. Penelitian ini menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Metode analisis yang digunakan berupa Ordinary Least Squares dengan menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan adanya pengaruh dari tenaga kerja industri dengan tingkat pendidikan rendah. Kesimpulan penelitian ini ialah, ditemukan Human Capital Spillover Effect terhadap produktivitas industri pengolahan pada kawasan Kedungsepur. Tenaga kerja industri pendidikan rendah tidak berpengaruh secara nyata, angkatan kerja di luar industri dengan tingkat pendidikan tinggi, tenaga kerja industri dengan tingkat pendidikan tinggi, modal industri dan upah berpengaruh secara nyata dan positif terhadap produktivitas industri kawasan Kedungsepur. The purpose of this research to determine whether or not the influence of human capital spillover on the productivity of processing industries in the Area Kedungsepur. Industrialization since the ner order during the period 1967-1997 has changed the structure of economic in Indonesia. Kedungsepur became the location of the research because have a potential of manufacturing industry than 8 (eight) other strategic areas in the Province of Central Java. In 2007-2012 GDP growth of manufacturing industry tends to drop in. one of which affect the productivity are qualified human resource, so the researcher wanted to see wether there are affected of human capital spillover effects an the influence of another factors such as industrial workers with low level of education and high level of education levels, industrial capital and wages on the productivity of the manufacturing industry in the region of Kedungsepur. Based on the result, the industry labor with lower education hasn’t influenced the productivity of manufacturing industry. The conclusion of this research, human capital spillover has effects the productivity of manufacturing industry at Kedungsepur. The industry labor with lower education takes no affect, in other hands the force labor with higher education, the industry labor higher education, capital, and wages have influenced the productivity of manufacturing industry at Kedungsepur with positive.
Distribusi Fungsi Pelayanan Kecamatan dan Interaksi antar Kecamatan di Kabupaten Tegal Nur Budi Setiawan; Bambang Prishardoyo
Economics Development Analysis Journal Vol 5 No 4 (2016): Economics Development Analysis Journal
Publisher : Economics Development Department, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/edaj.v5i4.22180

Abstract

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi fungsi pelayanan kecamatan serta interaksi antar kecamatan pada setiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil penelitian dari kedua masalah yang diperoleh bahwa Distribusi fungsi pelayanan menunjukan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sedikit belum tentu jumlah fasilitasnya juga sedikit, dengan kata lain terjadi ketidakmerataan fasilitas di Kabupaten Tegal. Tingkat interaksi menunjukan bahwa Kecamatan yang memiliki jumlah tingkat interaksi tertinggi adalah Kecamatan Margasari, dan Kecamatan yang memilki jumlah Interaksi Terendah adalah Kecamatan Talang, Keterkaitan antara Distribusi fungsi pelayanan dengan Interaksi antar wilayah menunjukan semakin rendah jumlah fasilitas suatu Kecamatan maka semakin tinggi tingkat interaksi dengan Kecamatan lainnya, hal ini terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah, maka daerah tersebut harus mengakses fasilitas daerahlainnya Public service is any service activity organized by service providers as addressing the needs of service recipients, public services have become increasingly important because it is always in touch with people who have a diversity of interests and goals. Therefore, this study aims to determine the distribution of the service function and interaction among sub-districts in each Regional Unit Development (SWP) in Tegal regency. Based on the research results obtained from the second issue that the distribution of the service function indicates that the sub-district which has a population of a little bit is not necessarily the number of facilities are also a little bit, in other words going inequality facilities in Tegal regency. The level of interaction indicate that the Regency which have the highest number of population is Margasari Regency, and the Regency that have the lowest number of interaction is Talang Regency. The relevance between the service fuction distribution with the interaction between region indicate that the number of facilities a district is lower, then the level of interaction with other Regency is higher. It happened because to fulfill the requirement a region, so that region have to access the facility of other regions.
Implementasi Kebijakan Pungutan Biaya di SD N 02 Pododadi Kabupaten Pekalongan Lilik Elisah Milyani; Bambang Prishardoyo
Economics Development Analysis Journal Vol 6 No 2 (2017): Economics Development Analysis Journal
Publisher : Economics Development Department, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/edaj.v6i2.22215

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya pungutan biaya pada pendidikan dasar. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji Keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pungutan biaya pendidikan yang terjadi pada satuan pendidikan dasar yang seharusnya sudah tidak diperbolehkan, dengan adanya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai adanya pungutan dan sumbangan. Sumbangan yang dilakukan oleh sekolah digunakan untuk memperbaiki pembangunan gedung sekolah. Dalam hal ini sekolah untuk tidak diperbolehkan melakukan pungutan, akan tetapi boleh melakukan adanya sumbangan yang sifatnya tidak mengikat atau sukarela. Akan tetapi sekolah melakukan sumbangan dengan tata cara yang salah. Tata cara yang dilakukan oleh sekolah untuk sumbangan tersebut bersifat wajib, mengikat, serta jumlah nominal dan waktunya ditentukan oleh satuan pendidikan. Sehingga hal ini yang disebut dengan pungutan bukan sumbangan yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Sumbangan tersebut dilakukan rapat yang hanya dihadiri oleh guru beserta komite sekolah saja, tanpa melibatkan pihak pemerintah kabupaten maupun orang tua peserta didik. The purpose of this research to identify and explain the charge fees on basic education. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. Test the validity of the data using triangulation. The results of this study were charge education costs that occurred at the unit basic education should no longer be allowed, with the regulation of the minister of education and culture of the charge and donations. Donations carried by the school used to improve the construction of school buildings. In this case the school was not allowed to charge any fees, but must do their non-binding nature donations or volunteering. But schools do contribute in a manner that is incorrect. Procedures to do by the school for the donation was mandatory, binding, and the nominal amount and timing determined by the education unit. So this was called the charges instead of donations that were not allowed or prohibited. The donations were to do only meeting which was attended by teachers and their school committees only, without involving the government district and the parents of students.