Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Yetno, Alfred
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT PERTAMBANGAN, SUMBER DAYA AIR, DAN LINGKUNGAN HIDUP Cristiana, Edelweisia; Jesica, Jennie; Yetno, Alfred; ., Mala
Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v13i2.1037

Abstract

Tujuan penulisan mengenai aspek hukum dan lingkungan terkait kegiatan pertambangan di Indonesia, dengan fokus pada dampak pencemaran air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tahapan kegiatan pertambangan, termasuk tahap penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, penambangan, dan pascatambang. Pencemaran lingkungan menjadi isu penting dalam konteks ini, seiring dengan perkembangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan terjadi saat zat-zat berbahaya atau komponen lain masuk ke dalam lingkungan hidup, termasuk air, melampaui baku mutu yang ditetapkan. Dalam konteks pertambangan, aktivitas ini seringkali menjadi penyebab potensial pencemaran air. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil dari tulisan ini berfokus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kegiatan penambangan terhadap lingkungan di wilayah Kalimantan Tengah.
Tata Cara Pembagian Harta Warisan Peninggalan Suami Terhadap Janda di Desa Sigi Kabupaten Pulang Pisau Yetno, Alfred; Rahmawati, Ni Nyoman
Belom Bahadat Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v14i2.1132

Abstract

In the midst of rapidly changing social dynamics, it is crucial to recognize the rights of women or widows as heirs by ensuring that they receive a fair share of inheritance in accordance with their contributions and roles in building the family and household. Therefore, there is a need for awareness regarding the protection of the rights of women or widows in the context of inheritance law, allowing them to receive fair and equal treatment in the distribution of inherited assets. This is a significant step towards achieving gender equality and justice in Indonesian society. This research focuses on examining and understanding the complex issues related to the procedures for the distribution of the inheritance of a deceased husband to a widow in the village of Sigi, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan Province. The study aims to provide profound insights into the practices and perspectives of the community regarding customary inheritance law and its influence on the rights of women or widows in inheriting their husband's estate. Through this research, it is hoped that solutions can be found to address the injustice often faced by women or widows in inheritance distribution. Additionally, the study aims to provide policy recommendations to enhance the protection of the rights of women or widows in the community. The method employed is empirical legal research using a qualitative approach. The conclusion drawn from the research is that the inheritance law system in the village of Sigi, Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency, prioritizes customary inheritance law in the distribution of inherited assets by upholding noble values based on the principle of family solidarity. This is done through consensus and the distribution of inherited assets to all surviving family members, including widows or widowers and legitimate children or their descendants. The process is conducted fairly and evenly through family consensus and the eldest sibling or the appointed elder leading the family consensus.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Kristanto, Kiki; Yetno, Alfred; Jaya, King On Putra Jaya; Trimortiono, Eko Basuki; Efendi, Affan
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i1.965

Abstract

Keberadaan dan kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama, karenanya sumber daya alam yang ada harus dapat dilindungi dan dikelola dengan sebaik mungkin, sehingga generasi mendatang dapat turut serta merasakan dan menikmati keberadaan sumber daya alam yang melimpah. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggungjawab, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap sumber daya alam dalam berbagai perspektif. Salah satunya perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang diimplementasikan melalui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang pertambangan. Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium. Artinya upaya hukum terakhir karena tujuanya adalah untuk memproses secara hukum pidana. Implementasi perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam melalui penegakan hukum pidana merupakah instrument represif yang digunakan untuk dapat menjawab tantangan antara kebutuhan investasi dan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, yang berjalan secara efekktif, efisien dan bertanggungjawab guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dalam upaya mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan
Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia Yetno, Alfred
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.424

Abstract

Keamanan data nasabah perbankan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan saat ini di Indonesia. Maka dalam hal ini perlindungan atas data nasabah yang melakukan transaksi perbankan merupakan kunci penting dalam memperkuat kepercayaan nasabah. Perlindungan data nasabah perbankan adalah hal yang sangat penting dan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan di Indonesia. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang terkait dengan data dan informasi mengenai nasabah, termasuk keadaan keuangan dan informasi pribadi, industri perbankan harus menghadapi risiko kejahatan siber yang dapat membahayakan keamanan data perbankan, sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini. Data ini bisa dimanfaatkan untuk pencurian identitas, penipuan atau kejahatan lainnya. Maka dari itu sangat penting bagi industri perbankan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan yang efektif guna melindungi data nasabah dari risiko kebocoran. Berkaitan dengan permasalahan diatas maka perlu adanya gambaran yang jelas berkaitan terhadap tanggung jawab bank dalam menjaga data nasabah perbankan serta adanya solusi dan penyelesaian hukum berkaitan dengan permasalahan tersebut sehingga tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk membahas dan menganalisa, menjelaskan dan memberikan solusi dalam bagaimana tanggung jawab bank dalam menjaga data nasabah perbankan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dari penulisan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dari penelitian hukum normatif yaitu dengan penelitian yang mengkaji dan menganalisis data dan dokumen yang berasal dari aturan perundang-undangan, prinsip-prinsp hukum, teori hukum, keputusan pengadilan dan sebagainya yang relevan dengan topik penelitian. Serta metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum akibat dari kekosongan hukum, kekaburan hukum atau pertentangan hukum. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah memberikan perlindungan terhadap dana nasabah akan tetapi dalam perlindungan terhadap data nasabah masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu pihak perbankan harus memastikan keamanan sistem elektronik dan bertanggung jawab terhadap data nasabah. Dalam hal ini sangatlah penting dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk mengutamakan perlindungan data nasabah di atas segalanya untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dengan demikian maka perlindungan yang kuat terhadap data nasabah dan upaya pencegahan kejahatan siber harus menjadi fokus utama pihak perbankan serta memastikan kesiapan sistem elektronik yang aman. Dengan demikian maka perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen menjadi prioritas utama dan sejalan dengan komitmen pemerintah serta lembaga perbankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan terutama dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah perbankan di Indonesia. Prinsip inilah yang perlu ada didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berkaitan dengan perlindungan data nasabah sehingga kasus hukum yang merugikan nasabah disebabkan oleh kesalahan atau force majeur dan kelalaian dari nasabah tidak sepenuhnya dibebankan oleh nasabah melainkan pihak perbankan bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektronik yang mengedepankan perlindungan data bagi nasabah dan memiliki prioritas utama dalam melindungi data nasabah di Indonesia.
Religious Moderation from a Legal Perspective in Indonesia to Prevent the Infiltration of Radicalism and Extremism in Higher Education Institutions Yetno, Alfred; Cristiana, Edelweisia
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 10 No 2 (2025): December 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v10i2.535

Abstract

To build a strong character within Indonesian society, particularly in the higher education environment, through the implementation of religious moderation today, it requires the involvement and collective commitment of the entire academic community, including lecturers, students, and educational staff. The implementation of religious moderation has a strong legal foundation, as it aims to prevent the spread of radicalism and extremism ideologies that are contrary to Indonesian laws and regulations, such as Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Terrorism, as well as other legal provisions that prohibit actions threatening national security and the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This effort is carried out through the strengthening of national commitment based on the four national pillars: Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), and Bhinneka Tunggal Ika, all of which possess legal legitimacy as the foundation of national and state life. Secondly, the strengthening of attitudes of tolerance and respect for differences is pursued in accordance with the principles of human rights law guaranteed by the constitution, particularly Articles 28E and 28I of the 1945 Constitution. Thirdly, fostering a way of religious practice that respects the traditions and local cultures of Indonesia’s diverse society also reflects the protection of cultural rights within the framework of national law. The method used in this research is a qualitative method with a literature study approach, which enables the exploration of various legal instruments and government policies related to religious moderation in the higher education environment
Co-Authors ., Mala Cristiana, Edelweisia Efendi, Affan Jaya, King On Putra Jaya Jesica, Jennie Kristanto, Kiki Rahmawati, Ni Nyoman Trimortiono, Eko Basuki